instagram youtube whatsapp tiktok
logo✖

Founder Suara Utama Resmikan Reformasi Struktur Manajemen Redaksi Periode 2026 – 2027 Cendekia Academy Ajak Generasi Muda Mengenal Dunia Maritim di KRI Dewaruci Cendekia Academy Cetak Generasi Pemimpin Berwawasan Maritim di Atas Geladak KRI Dewaruci Siswa Gema Insan Cendekia Karawang Belajar Ekosistem Laut dan Kepemimpinan Lingkungan Bersama Emil Salim Institute Maba UNILA Diduga Dihalangi Menjalankan Salat, Masyarakat Minta Panitia Dievaluasi

thumbnail

Kalapas Bangko Ajak WBP Jaga Kamtib dan Manfaatkan Masa Pembinaan

thumbnail

Guyup Rukun, Warga Tempel Sukoharjo Sukses Gelar Rangkaian HUT RI ke-81

thumbnail

Tekankan Pentingnya Stabilitas, Tokoh Adat Wondama Dorong Kewaspadaan Kolektif

thumbnail

Ruri Jumar Saef Ketua Team Nawacita -Astacita Presiden RI, Segera Tindak Tegas Pelaku Penganiayaan Suarni Tengger Probolinggo   

BERITA TERKINI

Berita Utama

Proyek Sumur Bor APBN di Desa Tanjung Ilir Dipertanyakan, Dikerjakan Kembali Usai Tahun Anggaran Berakhir

Selasa, 6 Januari 2026 - 12:38 WIB

Berita Utama

Sumur Bor Desa Tanjung Ilir Tak Tuntas, Proyek APBN Rp114 Juta Jadi Sorotan

Selasa, 6 Januari 2026 - 06:33 WIB

Nasional

Diduga Ada Dua Kubu Dalam Pengelolaan PKL Gelora Merdeka Kraksaan SAE, Pemda di Minta Tegas

Senin, 5 Januari 2026 - 19:12 WIB

Hukum

Tanpa Jaminan Aset, Upaya Damai Kasus Penipuan Satya Arif Rahman Hakim Temui Jalan Buntu

Senin, 5 Januari 2026 - 13:19 WIB

Berita Utama

BLT DD Tahun 2025 Desa Gedang Diduga Dipangkas, Warga Terima Tak Sesuai Hak

Senin, 5 Januari 2026 - 11:07 WIB

Nasional

Pekat Soroti Dugaan Rangkap Jabatan Serta Bantuan Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Liprak Wetan 

Minggu, 4 Januari 2026 - 19:27 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, tempat diajukannya berbagai permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada awal 2026. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, tempat diajukannya berbagai permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada awal 2026.

Berita Utama

Reformasi Hukum Pidana Dimulai, MK Dibanjiri Gugatan terhadap KUHP Baru

Minggu, 4 Januari 2026 - 13:44 WIB

Berita Utama

Warga Karang Berahi Soroti Dugaan Keterlibatan Anak dan Menantu Kades dalam Aktivitas PETI

Minggu, 4 Januari 2026 - 07:46 WIB

Berita Utama

Warga Karang Berahi Persoalkan Jembatan Gantung Rusak Parah, Dana Donatur Dipertanyakan

Minggu, 4 Januari 2026 - 06:43 WIB

Berita Utama

Diduga Proyek Siluman, Pembangunan Sumur Bor di Desa Tanjung Ilir Mangkrak dan Tanpa Papan Informasi

Minggu, 4 Januari 2026 - 05:59 WIB
Penulis sedang berdiskusi tentang KUHP dan KUHAP baru yang resmi diberlakukan (Moch. Gufron Fajar Rezki/SUARA UTAMA) Penulis sedang berdiskusi tentang KUHP dan KUHAP baru yang resmi diberlakukan (Moch. Gufron Fajar Rezki/SUARA UTAMA)

Artikel

Babak Baru Hukum Pidana Indonesia, KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku

Sabtu, 3 Januari 2026 - 23:45 WIB
Advokat Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak sekaligus Ketua Komite Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan fiskal pemerintah menuju 2026, khususnya mengenai pentingnya transparansi skema tarif dan masa transisi agar tidak mengganggu keberlangsungan dunia usaha. Advokat Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak sekaligus Ketua Komite Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan fiskal pemerintah menuju 2026, khususnya mengenai pentingnya transparansi skema tarif dan masa transisi agar tidak mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

Bisnis

Emas, Batu Bara, dan SUN Masuk Fokus Kebijakan Fiskal Pemerintah Menuju 2026

Sabtu, 3 Januari 2026 - 20:46 WIB
Ilustrasi perbandingan konsep Mala Prohibita dan Mala in Se dalam delik penghinaan. Sosok pria berkacamata dalam ilustrasi ini merepresentasikan Eko Wahyu Pramono, S.Ak, praktisi hukum dan pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak, yang memberikan pandangan mengenai perbedaan pendekatan hukum pidana antara sistem Barat dan Indonesia. Ilustrasi perbandingan konsep Mala Prohibita dan Mala in Se dalam delik penghinaan. Sosok pria berkacamata dalam ilustrasi ini merepresentasikan Eko Wahyu Pramono, S.Ak, praktisi hukum dan pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak, yang memberikan pandangan mengenai perbedaan pendekatan hukum pidana antara sistem Barat dan Indonesia.

Berita Utama

Mala Prohibita vs Mala in Se dalam Delik Penghinaan

Sabtu, 3 Januari 2026 - 20:01 WIB

Berita Utama

Polsek Tabir dan Kades Tambang Baru Serukan Larangan PETI di Dam Betuk

Sabtu, 3 Januari 2026 - 17:20 WIB
Ilustrasi Pratu Farkhan Sauqi Marpaung saat bertugas di perbatasan Papua - Papua Nugini (Pixabay/Pexels.com) Ilustrasi Pratu Farkhan Sauqi Marpaung saat bertugas di perbatasan Papua - Papua Nugini (Pixabay/Pexels.com)

Berita Utama

Pratu Farkhan Sauqi Marpaung Diduga Dianiaya Senior hingga Meninggal Dunia

Sabtu, 3 Januari 2026 - 14:54 WIB
FOTO: Aisyah Putri Widodo bersama keluarga besar sedang berlibur di Wisata Edukasi Milkindo Malang Selatan, Jawa Timur (Andre Hariyanto/SUARA UTAMA) FOTO: Aisyah Putri Widodo bersama keluarga besar sedang berlibur di Wisata Edukasi Milkindo Malang Selatan, Jawa Timur (Andre Hariyanto/SUARA UTAMA)

Berita Utama

Libur Nataru 2026, Wisata Edukasi Milkindo di Malang Selatan Dipadati Pengunjung

Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:31 WIB
Foto Ilustrasi Foto Ilustrasi

Berita Utama

KUHP Baru : Paradigma Baru Dalam Pemidanaan Indonesia

Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:20 WIB
Ilustrasi Representasi Eko Wahyu Pramono dalam edukasi pajak investasi saham dan kripto. Ilustrasi Representasi Eko Wahyu Pramono dalam edukasi pajak investasi saham dan kripto.

Berita Utama

Eko Wahyu Pramono: Realisasi Keuntungan Menjadi Kunci Pajak Investasi

Sabtu, 3 Januari 2026 - 09:08 WIB
Advokat Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, anggota organisasi advokat FERADI WPI, menyampaikan pandangan bahwa KUHAP baru harus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Advokat Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, anggota organisasi advokat FERADI WPI, menyampaikan pandangan bahwa KUHAP baru harus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Berita Utama

Advokat Yulianto Kiswocahyono: KUHAP Baru Harus Seimbang antara Kepastian dan Keadilan

Sabtu, 3 Januari 2026 - 08:36 WIB

Berita Utama

Proyek Drainase Ormas LEMPAMARI di Tabir Mangkrak, Diduga Hanya Rampung 50 Persen

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:33 WIB

Berita Utama

Warga Pasar Rantau Panjang Soroti Penampung Emas Ilegal Berinisial JN

Sabtu, 3 Januari 2026 - 06:44 WIB
Dompet Dhuafa resmikan 5 unit Rumtara pertamanya di Tamiang Kota (Ajeng Dini Utami/SUARA UTAMA) Dompet Dhuafa resmikan 5 unit Rumtara pertamanya di Tamiang Kota (Ajeng Dini Utami/SUARA UTAMA)

Berita Utama

171.379 Rumah Rusak, Dompet Dhuafa Targetkan Bangun 1.000 Rumtara bagi Penyintas Bencana Sumatra

Jumat, 2 Januari 2026 - 16:26 WIB
mancingjitu slot thailand slot thailand https://www.marcopolodijon.com/