instagram youtube whatsapp tiktok
logo✖

IPJI Kota Batu Resmi Terbentuk, Perkuat Sinergi Penulis dan Jurnalis di Malang Raya Komnas PA Kota Batu Berikan Edukasi Perlindungan Anak pada Pertemuan Forum Anak Desa Tlekung SUARA UTAMA Buka Rekrutmen Redaksi Nasional dan Internasional, Siapkan Jurnalis Profesional Berintegritas Proyek Rumjab Kapolres Barsel Naik Turun. Kabid BPP PUPR: Anggaran Jadi Kendala Dosen PBA UNJ Tingkatkan Kompetensi Guru Desa Muktiwari melalui Pembelajaran Digital Berbasis StudyStack

thumbnail

PAHAM dan Daeng Uki Waqafkan Al-Qur’an untuk 10 TPA di Majene

thumbnail

Portal Desa Segaran Terindikasi Melanggar Aturan dan Undang-Undang, Publik Pertanyakan Pertanggung Jawaban

thumbnail

IPJI Kota Batu Resmi Terbentuk, Perkuat Sinergi Penulis dan Jurnalis di Malang Raya

thumbnail

Di Hadapan 6.193 ASN, Menkum Supratman Paparkan Arah Baru Reformasi Kepegawaian Kemenkum

BERITA TERKINI

Berita Utama

Gubernur Riau, Abdul Wahid Dan Pejabat Dinas PUPR Riau Terjaring OTT KPK

Senin, 3 November 2025 - 20:41 WIB

Nasional

Kuasa Hukum Terlapor Sebut Keluarga Pengasuh PP Tarbiyatul Islam Sudah 4 Kali mendatangi Kediaman Pelapor 

Senin, 3 November 2025 - 20:34 WIB

Nasional

Keluarga PP Tarbiyatul Islam Desa Sunberkerang Datangi MUI Kabupaten Probolinggo

Senin, 3 November 2025 - 20:26 WIB
Pelaksanaan Upacara Bendera di SMA Negeri 1 Lebong yang dihadiri oleh Wabup Kabupaten Lebong, Bambang Agus Suprabudi (Munawar Khalik/SUARA UTAMA) Pelaksanaan Upacara Bendera di SMA Negeri 1 Lebong yang dihadiri oleh Wabup Kabupaten Lebong, Bambang Agus Suprabudi (Munawar Khalik/SUARA UTAMA)

Berita Utama

Siswa Antusias Wabup Bambang Agus Suprabudi Jadi Pembina Upacara di SMA Negeri 1 Lebong

Senin, 3 November 2025 - 17:55 WIB
Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Timor Hotel Harper Kota Kupang (Muhazir Syukur/SUARA UTAMA) Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Timor Hotel Harper Kota Kupang (Muhazir Syukur/SUARA UTAMA)

Berita Utama

Sukses Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kota Kupang

Senin, 3 November 2025 - 17:12 WIB

Hukum

Membangun Kembali Demokrasi Indonesia

Senin, 3 November 2025 - 14:44 WIB

Opini

Skandal ‘Kotak Pandora’ di Kemenkeu: Purbaya Ungkap, Jokowi & Sri Mulyani Diminta Pertanggungjawaban

Senin, 3 November 2025 - 12:20 WIB
Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, memberikan pandangan hukum terkait PHK akibat force majeure sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021. Konsultan Pajak Senior sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, memberikan pandangan hukum terkait PHK akibat force majeure sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Bisnis

Penjelasan Lengkap PHK Akibat Force Majeure Berdasarkan PP 35/2021

Senin, 3 November 2025 - 09:11 WIB

Berita Utama

Merpati Putih Karawang Tampil Memukau di Festival Budaya & Olahraga Sumpah Pemuda

Minggu, 2 November 2025 - 20:59 WIB

Berita Utama

Disorot Isu Tambang Ilegal, Kades Batang Kibul Luruskan Informasi: “Itu Tidak Benar”

Minggu, 2 November 2025 - 15:54 WIB

Nasional

Masih Misteri Penyebab Motor Brebet, Ini Kata Bengkel dan SPBU Semampir Probolinggo 

Minggu, 2 November 2025 - 09:21 WIB
Suasana hangat dan penuh kebersamaan dalam pertemuan teknikal meeting terakhir Moekajat Gen 3 di Pena Coffee & Roastery, Surabaya. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari persiapan menuju Moekajat Family Gathering #1 2025, yang akan digelar di Villa ALTASA, Trawas, Mojokerto pada 6–7 Desember 2025. Suasana hangat dan penuh kebersamaan dalam pertemuan teknikal meeting terakhir Moekajat Gen 3 di Pena Coffee & Roastery, Surabaya. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari persiapan menuju Moekajat Family Gathering #1 2025, yang akan digelar di Villa ALTASA, Trawas, Mojokerto pada 6–7 Desember 2025.

Artikel

Moekajat Gen 3 Siap Wujudkan Kekompakan Lintas Generasi di Moekajat Family Gathering #1 2025

Sabtu, 1 November 2025 - 23:37 WIB
Ilustrasi Gambar dari jabarprov.go.id/selayang-pandang 2025. (tonny Rivani/SUARA UTAMA) Ilustrasi Gambar dari jabarprov.go.id/selayang-pandang 2025. (tonny Rivani/SUARA UTAMA)

Opini

Langkah Bayangan Halus Gubernur Dedi Mulyadi Intervensi Kewenangan Bupati/Walikota Jawa Barat?

Sabtu, 1 November 2025 - 18:34 WIB
FOTO: Lapas Pasir Pangaraian Gelar Sambung Rasa Dan Edukasi Kesehatan Kepada Warga Binaan. (Linda Perawati/SUARA UTAMA) FOTO: Lapas Pasir Pangaraian Gelar Sambung Rasa Dan Edukasi Kesehatan Kepada Warga Binaan. (Linda Perawati/SUARA UTAMA)

Berita Utama

Tingkatkan Kepedulian, Lapas Pasir Pangaraian Gelar Edukasi Kesehatan dan Sambung Rasa

Sabtu, 1 November 2025 - 16:09 WIB
Alat berat Dozan-320 diduga menjadi penyebab jalan provinsi rusak (Munawar Khakik/SUARA UTAMA) Alat berat Dozan-320 diduga menjadi penyebab jalan provinsi rusak (Munawar Khakik/SUARA UTAMA)

Berita Utama

Miris, Jalan Baru Seumur Jagung Rusak Kembali Akibat Dilintasi Alat Dozan-320

Sabtu, 1 November 2025 - 15:50 WIB
Ilustrasi pelaku UMKM sedang beraktivitas di pasar tradisional dan usaha kuliner jalanan. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029, memberikan kepastian dan keringanan pajak bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Ilustrasi pelaku UMKM sedang beraktivitas di pasar tradisional dan usaha kuliner jalanan. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029, memberikan kepastian dan keringanan pajak bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.

Ekonomi

UMKM Tetap Nikmati PPh Final 0,5% sampai 2029, Ini Penjelasan Pemerintah

Sabtu, 1 November 2025 - 14:25 WIB
Cuplikan materi “Klasifikasi Pajak Usaha Kos: PBJT Daerah atau PPh Pusat?” karya Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP. Gambar ini menggambarkan fokus pembahasan tentang dualisme kewenangan antara pajak pusat dan pajak daerah terhadap usaha kos-kosan. Materi menjelaskan dasar hukum, klasifikasi layanan, serta dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan dan beban usaha pemilik kos. Cuplikan materi “Klasifikasi Pajak Usaha Kos: PBJT Daerah atau PPh Pusat?” karya Yulianto Kiswocahyono, SE, SH, BKP. Gambar ini menggambarkan fokus pembahasan tentang dualisme kewenangan antara pajak pusat dan pajak daerah terhadap usaha kos-kosan. Materi menjelaskan dasar hukum, klasifikasi layanan, serta dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan dan beban usaha pemilik kos.

Bisnis

Diskusi 31 Oktober 2025 Bahas Tumpang Tindih Pajak Daerah dan Pusat pada Usaha Kos-Kosan

Sabtu, 1 November 2025 - 14:03 WIB
Ilustrasi sumpah pemuda ketika orang mengangkat tangannya untuk bertanya dalam Kongres Pemuda (Josh Sorenson/Pexels.com) Ilustrasi sumpah pemuda ketika orang mengangkat tangannya untuk bertanya dalam Kongres Pemuda (Josh Sorenson/Pexels.com)

Artikel

Sumpah Pemuda antara Penegasan Kebhinekaan dan Aktivisme Akademik 

Sabtu, 1 November 2025 - 13:29 WIB
Foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI – 20/10/2024. (BPMI Setpres) Foto Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI – 20/10/2024. (BPMI Setpres)

Opini

Di Balik Kabinet Prabowo – Gibran: Antara Harapan Besar dan Resiko Oligarki Baru

Sabtu, 1 November 2025 - 12:36 WIB

Pendidikan

Pendidikan Tersandera Proyek! RKB dan UKS SD di Merangin Tak Rampung Meski Dana Rp5,1 Miliar Cair

Jumat, 31 Oktober 2025 - 17:32 WIB
Ilustrasi dua perahu menuju galangan minyak di Venezuela (Maria Isabella Bernotti/Pexels.com) Ilustrasi dua perahu menuju galangan minyak di Venezuela (Maria Isabella Bernotti/Pexels.com)

Artikel

Konflik Venezuela – Amerika Serikat 2025: Cermin Geopolitik Dunia Multipolar dan Bayangan Perang Energi Baru

Jumat, 31 Oktober 2025 - 12:55 WIB
ilustrasi Sosok Dewi Keadilan (Lady Justice) menggambarkan penegakan hukum yang tegas namun berimbang dalam kebijakan gijzeling atau penyanderaan pajak. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai upaya hukum terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ilustrasi Sosok Dewi Keadilan (Lady Justice) menggambarkan penegakan hukum yang tegas namun berimbang dalam kebijakan gijzeling atau penyanderaan pajak. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai upaya hukum terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ekonomi

Gijzeling, Langkah Tegas Pemerintah untuk Penunggak Pajak

Jumat, 31 Oktober 2025 - 11:29 WIB