SUARA UTAMA – Surabaya, 1 November 2025 – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2029. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi jutaan pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan tarif pajak ringan untuk menjaga stabilitas keuangan usahanya.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menegaskan bahwa perpanjangan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
“Pemerintah ingin memastikan UMKM terus mendapat dukungan fiskal. PPh Final 0,5 persen akan tetap berlaku hingga 2029 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Terkesan Tidak Percaya Pemerintah, Aktivis Sebut Tidak Lazim dan Mendesak Bank Jatim Cabang Kraksaan Segera Penuhi Janjinya
- Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers
- Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
Diperpanjang hingga 2029 untuk Beri Kepastian Pajak
Sebelumnya, tarif PPh Final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 hanya berlaku sampai 2024. Melalui perpanjangan ini, UMKM kini memiliki kepastian hukum dan waktu lebih panjang untuk menikmati tarif ringan hingga 2029.
Kebijakan ini diberlakukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Wajib Pajak Badan (PT, CV, Koperasi, dan BUMDes) akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan karakteristik masing-masing badan usaha.
“Perpanjangan ini penting agar UMKM bisa fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus khawatir terhadap perubahan tarif pajak dalam waktu dekat,” ujar Airlangga.
Penerapan Tetap Melalui Sistem DJP
Pelaku UMKM dapat menghitung pajak dengan mengalikan 0,5% dari omzet bulanan, kemudian menyetorkannya melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti DJP Online atau bank persepsi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan revisi PP untuk memperkuat dasar hukum dan memastikan keberlanjutan kebijakan hingga 2029.
Komentar Praktisi Pajak: Kebijakan Memberi Napas Lega bagi UMKM
Eko Wahyu Pramono, S.Ak., Pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pajak dan praktisi pajak, menilai langkah pemerintah memperpanjang tarif PPh Final 0,5% merupakan langkah strategis dan positif.
“Kebijakan ini sangat membantu pelaku UMKM dalam menjaga arus kas dan memberikan kepastian pajak di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif,” ujar Eko Wahyu Pramono kepada Suara Utama.
Eko menambahkan, pemerintah perlu memastikan pendampingan dan edukasi pajak agar pelaku usaha kecil memahami tata cara pelaporan dengan benar.
“Banyak pelaku UMKM yang patuh secara niat, tetapi terkendala dari sisi teknis. Pendampingan dari DJP dan konsultan pajak akan membuat kebijakan ini lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dukungan Pemerintah bagi Sektor UMKM
Dengan perpanjangan hingga 2029, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung UMKM yang terbukti menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat iklim usaha yang adil, mudah, dan berkelanjutan bagi jutaan pelaku usaha di Indonesia.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
