Di Hadapan 6.193 ASN, Menkum Supratman Paparkan Arah Baru Reformasi Kepegawaian Kemenkum

Jumat, 3 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA – Bitung Sulawesi Utara – Sebanyak 6.193 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk jajaran Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Bitung, mengikuti Forum Pertemuan Terbuka yang dipimpin langsung Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara virtual, Jumat ( 3/7/2026 ).

Forum ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara pimpinan dan seluruh pegawai untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan ASN, serta mengoptimalkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Self Healing Talk & Workshop Bouquet untuk Muslimah

Dalam arahannya, Menteri Hukum menempatkan pembenahan tata kelola kepegawaian sebagai salah satu prioritas. Pembahasan mencakup penyederhanaan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang karier, terutama untuk mendorong produktivitas ASN muda yang kini mendominasi komposisi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.

Selain itu, Menkum juga mendorong peningkatan transparansi sistem uji kompetensi dengan menghadirkan mekanisme penyampaian hasil secara lebih cepat setelah pelaksanaan ujian.

BACA JUGA :  Polisi Bergerak Cepat, Terduga Pelaku Penikaman di Kafe Sambaliung Ditangkap Kurang dari 1x24 Jam

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat objektivitas, kepastian, dan kepercayaan ASN terhadap proses pengembangan karier.

Forum turut membahas usulan peningkatan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi pegawai Kementerian Hukum yang akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

Di saat yang sama, pengalihan kewenangan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada kantor wilayah juga menjadi perhatian, termasuk evaluasi terhadap dukungan anggaran agar pelaksanaannya berjalan optimal.

BACA JUGA :  Seorang Pelajar Angkat Bicara, Pernyataan Oknum Sekda Terindikasi Kontradiktif Berpotensi Sanksi Administratif Bahkan Pidana

Kegiatan yang diikuti seluruh jajaran pimpinan tinggi dan ASN dari berbagai daerah ini ditutup dengan sesi dialog interaktif sebagai wadah penyampaian aspirasi pegawai.

Melalui forum tersebut, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang adaptif, memperkuat kesejahteraan ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penulis : Arman Pramana Sulu

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Presiden DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Kantor Organisasi
Wamenlu: Tugas Jurnalis Mengantar Publik dari Pendangkalan Menuju Pendalaman
GEGER PEMBEBASAN TERDUGA PENGEDAR NARKOBA MUARA SINGOAN, WARGA DESAK AUDIT INVESTIGASI
DJKI Sesuaikan Tarif Pendaftaran Merek Mulai 1 Agustus, UMK Tetap Nikmati Tarif Khusus Rp500 Ribu
Diduga Milik Cuncun, Aktivitas PETI dan Galian C di Kecamatan Tabir Kembali Jadi Sorotan
Bapelkum Bitung Pastikan Pelatihan Berdampak Nyata, Evaluasi Kompetensi ASN di Kanwil Kemenkum Sulsel
Satu Unit HD Diduga Terbalik di Area Operasional PT PSG, Proses Investigasi Masih Berlangsung
Deklarasi Balla Menggema, Masyarakat Adat Sulselbar Desak Negara Hentikan Perampasan Wilayah Adat

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 06:29

Presiden DPP Aliansi Alam Bersatu Jaya Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Kantor Organisasi

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:36

Wamenlu: Tugas Jurnalis Mengantar Publik dari Pendangkalan Menuju Pendalaman

Jumat, 17 Juli 2026 - 13:56

GEGER PEMBEBASAN TERDUGA PENGEDAR NARKOBA MUARA SINGOAN, WARGA DESAK AUDIT INVESTIGASI

Jumat, 17 Juli 2026 - 03:47

DJKI Sesuaikan Tarif Pendaftaran Merek Mulai 1 Agustus, UMK Tetap Nikmati Tarif Khusus Rp500 Ribu

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:47

Diduga Milik Cuncun, Aktivitas PETI dan Galian C di Kecamatan Tabir Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru