Skandal ‘Kotak Pandora’ di Kemenkeu: Purbaya Ungkap, Jokowi & Sri Mulyani Diminta Pertanggungjawaban

Suara Utama – Saat Tabir Kemenkeu Mulai Terbuka

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama bertahun-tahun dikenal sebagai institusi paling rapih, teknokratis, dan steril dari politik. Namun kini, metafora “Kotak Pandora” kembali bergema setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (atau tokoh yang dikontekstualisasikan dalam wacana ini) mengungkapkan data dan problem struktural yang selama ini ditutupi, mulai dari disparitas fiskal, pengelolaan utang, kebocoran pajak hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.
Skandal ini tidak hanya mengguncang internal kementerian, tetapi menyeret nama besar: Presiden Jokowi dan mantan Menkeu Sri Mulyani — dua tokoh yang selama ini dianggap simbol stabilitas ekonomi Indonesia.

Isi Skandar: Apa Isi “Kotak Pandora”Purbaya Itu ?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ungkapan “Kotak Pandora” merujuk pada sejumlah temuan dan fakta yang sebelumnya tertutup rapat:

1. Pengelolaan Utang dan Beban Fiskal Genetasi Mendatang

• Purbaya mempersoalkan bagaimana utang negara tumbuh signifikan tanpa transparansi penggunaan dan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
• Kritik diarahkan pada era Jokowi–Sri Mulyani, di mana pembangunan besar-besaran bergantung pada obligasi negara dan utang luar negeri.c

2. Kebocoran Pajak dan Data Internal

• Data menunjukkan potensi pajak triliunan rupiah yang tidak tertagih akibat kompromi, kelonggaran birokrasi, atau keberpihakan pada korporasi besar.
• Sistem pengawasan internal dinilai sengaja dibiarkan lemah, sementara rakyat kecil dikejar pajak hingga ke level UMKM.

3. Aset Negara Tak Terkelola

• Banyak aset negara tidur atau bahkan menguap tanpa pengawasan jelas.
• Purbaya menyebut perlunya badan khusus pengelolaan aset negara (mirip LMAN, tapi lebih independen), karena Kemenkeu dinilai terlalu birokratis dan tertutup.

Mengapa Sorotam Tertuju kepada Jokowi dan Sri Mulyani

1. Jokowi sebagai Pengambil Keputusan Politik Tertinggi

Sebagai presiden selama dua periode, Jokowi memiliki kewenangan penuh atas arah kebijakan fiskal. Bila ada penyimpangan, publik menilai tidak mungkin semua terjadi tanpa persetujuan politik di level tertinggi.

2. Sri Mulyani sebagai “Pengawal” Keuangan Negara

Sri Mulyani dipuji dunia internasional, tetapi kritik menyasar konsistensi dalam menjaga transparansi:

• Apakah ia menutup mata terhadap penyimpangan?
• Ataukah ia ditekan oleh kekuatan politik-oligarki?
• Pertanyaan ini kini bergulir sebagai tuntutan pertanggungjawaban, bukan sekadar klarifikasi.

Respon Publik dan Elit Politik

*Pendukung Transparansi

• Akademisi dan ekonom kritis menyebut langkah Purbaya sebagai momentum reformasi jilid dua.
• Publik menilai ini bukan lagi soal individu, tetapi sistem keuangan negara yang harus dirombak total.

* Penolakan dan Resistensi

• Loyalis pemerintah menilai ini berlebihan, bahkan menuduh Purbaya mencari panggung politik.
• Sebagian politisi menyebut ini bisa mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

Refleksi: Antara Kebenaran dan Kekuasaan

Skandal ini membuka dilema klasik politik:Berani membuka kebenaran berarti siap melawan struktur kekuasaan. Purbaya, dengan segala risikonya, memilih membuka tabir — sesuatu yang jarang dilakukan pejabat internal Kemenkeu.

Menurut Agus Herta dari Universitas Mercu Buana, “transparansi … elemen kunci …” — yang menunjukkan bahwa apa yang dibuka dalam skandal ini bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan soal kepercayaan publik.

Selanjutnya, pernyataan Purbaya bahwa “setiap rupiah bekerja untuk rakyat” menegaskan bahwa kementerian telah mengakui perlunya akuntabilitas — namun kenyataannya, jika kotak Pandora ini benar terbuka, maka pertanyaan berikutnya: bagaimana realisasinya?

Di sisi lain, dalam analisis eksternal disebut bahwa keluarnya Sri Mulyani dari posisi kunci memberi dampak fiskal dan persepsi pasar — hal ini memunculkan sorotan tambahan terhadap kebijakan yang terjadi selama ia memimpin.

“Menurut laporan Media Indonesia, Purbaya yang ‘sering dikritik’ tetap menegaskan tugasnya adalah menjaga uang negara tetap aman dan program ekonomi berjalan semestinya.”

“Sementara itu, seperti diungkap oleh media Detikcom, protes dari daerah terhadap data Kemenkeu menunjukkan bahwa klaim transparansi belum sepenuhnya merata.”

“Dari perspektif global, analis internasional dalam artikel reformasi fiskal menyebut bahwa meskipun Indonesia telah berkomitmen pada transparansi pajak dalam forum G20, pekerjaan besar masih tertunda.”

Penutup Apakah Kotak Pandora Ditutup atau Ditindaklanjuti?

Pertanyaan besar kini menggantung di ruang publik:

• Apakah Jokowi dan Sri Mulyani akan memberikan klarifikasi langsung kepada rakyat?
• Apakah DPR, BPK, atau lembaga hukum akan serius menyelidiki temuan ini?
• Atau, seperti biasa, badai akan reda, kotak akan ditutup kembali, dan rakyat diminta melupakan?

Jika tuntutan akuntabilitas ini dibiarkan menguap, maka “Kotak Pandora” bukan lagi simbol harapan perubahan, melainkan cermin bahwa kekuasaan masih lebih kuat dari kebenaran.