Warga Desa Gading Kulon Mendesak ATR/BPN, Segera Mengambil Tindakan dan Keputusan Agar Kebenaran Terungkap 

- Publisher

Kamis, 2 Juli 2026 - 15:17 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

 

SUARA UTAMA, Probolinggo- Warga Desa Gading kulon kecamatan Banyuanyar mendesak ATR/BPN kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Secepat nya mengeluarkan kebijakan dan tindakan tegas terhadap siapapun oknum mafia tanah yang terlibat dalam proses pendaftaran/permohonan sertifikat PRONA 2010 dan PTSL 2018 yang di duga tidak sesuai data dan fakta di lapangan sehingga terindikasi cacat hukum, cacat administrasi dan cacat yuridis. 02/07/2026.

Menghilang nya oknum sekdes Gading kulon saat kedatangan team petugas ATR/BPN di kantor desa Gading kulon (30 Juni 2026). Semakin kuat dugaan banyak nya manipulasi data administrasi pendaftaran sertifikat PRONA dan PTSL. Yang mana pada saat petugas ATR/BPN datang ke kantor desa Gading kulon. Sedang berlangsung mediasi penyelesaian Sertifikat PTSL 2018 yang diduga proses nya tanpa sepengatahuan dua orang ahli waris.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan munculnya permasalahan baru tersebut, patut diduga para oknum mafia tanah desa Gading kulon sangat cerdik dan lihai dalam memanipulasi data administrasi persyaratan pendaftaran sertifikat progam PRONA dan PTSL. Sebelumnya, permasalahan yang lama, ahli waris dari “Djawan Satino” pada tanggal 17 Juni 2026 telah mengajukan permohonan pembatalan 4 sertifikat yang diduga cacat administrasi dan yuridis.

ATR/BPN Kabupaten Probolinggo memiliki wewenang untuk membatalkan sertifikat yang cacat administrasi dan yuridis dalam penerbitan sertifikat. Seperti,persyaratan dasar pendaftaran Leter C tumpang tindih (ganda), pernyataan hibah yang nomor rigester nya tidak tercatat dalam arsip desa, persyaratan pendaftaran Program PRONA tidak menggunakan akte hibah yang di buat oleh PPAT/Notaris. Hasil ukur yang menindih (mencaplok) jalan desa dan bukan ahli waris yang sah.

Pembatalan sertifikat yang diduga cacat hukum, cacat administrasi dan yuridis tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, dan c. Pasal 29 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.  Sertifikat dapat dibatalkan karena adanya cacat administrasi atau cacat yuridis dalam proses penerbitannya.

BACA JUGA :  Fasilitator TEKAD Dogiyai Dukung Festival Kopi Papua Tengah 2026

Warga desa Gading kulon “SD” menegaskan bahwa, menghilang nya oknum sekdes saat kedatangan petugas BPN di kantor desa Gading kulon. Menunjukkan bahwa memang banyak data pendaftaran sertifikat PRONA dan PTSL yang di manipulasi. Sehingga oknum sekdes merasa takut ketahuan di hadapan warga desa Gading kulon.

“Menghilang nya oknum sekdes desa Gading kulon saat ke datangan petugas BPN di kantor desa, Yang pada saat itu warga sedang mediasi penyelesaian antara sesama ahli waris. Itu menurut kami telah menunjukkan ke tidak beresan. kalau memang proses pendaftaran sertifikat itu benar, untuk apa dia menghilang. Kami berkeyakinan banyak persyaratan administrasi yang di manipulasi. “Ungkap nya.

Sementara ahli waris Djawan Satino sekira 52 orang yang salah satunya “WSK” Mendesak ATR/BPN agar segera mengabulkan dan memutuskan sesuai data dan fakta yang telah di serahkan ke BPN. Ia juga berharap BPN tidak terpengaruh dengan ekspresi para mafia tanah yang diduga telah lihai dan cerdik untuk mengelabui petugas.

BACA JUGA :  Itjen Kementrian ATR/BPN Jakarta Pusat Investigasi ATR/BPN Kabupaten Probolinggo, APH di Minta Segera Ambil Bagian 

“Kami para ahli waris serta warga sekitar meminta dan memohon agar BPN segera mengabulkan dan memutuskan permohonan kami. Dengan demikian para oknum mafia tanah akan terungkap dan masyarakat tidak selalu jadi korban. Kami juga berharap BPN tidak terpengaruh dengan akting nya oknum mafia tanah. “Pungkas nya. (Ali Misno).

Berita Terkait

Pemkot dan DPRD Pangkalpinang Sahkan APBD 2027, Fokus pada Pelayanan Dasar dan Visi SMART
Wali Kota Saparudin Ingatkan Pentingnya Kualitas SDM dan Etika Digital bagi ASN Pangkalpinang
Tembus 100,8 Persen! Program Cek Kesehatan Gratis di Pangkalpinang Sukses Besar, Tapi Pemkot Soroti Deretan Tantangan Ini
Yayasan Zantra Minta Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Diuji Publik di MPR
Nampak nya Akan Berbuntut Panjang, Wali Murid SMK Negeri 1 Dringu Cabut Tanda Tangan Pemunduran Diri Yang di Nilai Ambigu
Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo
Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam
Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:17 WIB

Pemkot dan DPRD Pangkalpinang Sahkan APBD 2027, Fokus pada Pelayanan Dasar dan Visi SMART

Senin, 16 November 2026 - 17:26 WIB

Wali Kota Saparudin Ingatkan Pentingnya Kualitas SDM dan Etika Digital bagi ASN Pangkalpinang

Senin, 16 November 2026 - 14:06 WIB

Tembus 100,8 Persen! Program Cek Kesehatan Gratis di Pangkalpinang Sukses Besar, Tapi Pemkot Soroti Deretan Tantangan Ini

Senin, 16 November 2026 - 11:39 WIB

Yayasan Zantra Minta Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Diuji Publik di MPR

Senin, 16 November 2026 - 11:10 WIB

Nampak nya Akan Berbuntut Panjang, Wali Murid SMK Negeri 1 Dringu Cabut Tanda Tangan Pemunduran Diri Yang di Nilai Ambigu

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp