SUARA UTAMA,Merangin – Anggaran jumbo senilai Rp1,8 miliar untuk pembangunan jamban sekolah di Kabupaten Merangin, Jambi, diduga berakhir sia-sia. Investigasi lapangan yang dilakukan media ini mengungkap fakta mencengangkan: sebanyak 16 sekolah dasar penerima bantuan pembangunan toilet tahun anggaran 2023 hanya mendapat bangunan mangkrak yang rata-rata tidak bisa dipakai.
Dari informasi yang dihimpun, setiap sekolah mendapat pagu anggaran sebesar Rp113.370.150. Namun hasil di lapangan jauh dari harapan. Fisik bangunan yang seharusnya rampung 100 persen ternyata hanya mencapai sekitar 70 persen. Bahkan banyak jamban yang tidak memiliki sambungan air, kloset, atau saluran pembuangan yang layak.
Sejumlah guru di beberapa SD yang menerima bantuan tersebut menyatakan kekecewaan mendalam. Mereka mengaku bangunan yang diklaim selesai oleh kontraktor justru tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.
“Bangunannya ada, tapi pintu belum terpasang, air tidak jalan, dan kloset pun tidak lengkap. Kami tidak bisa pakai,” ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namanya.
Kontraktor pelaksana diduga meninggalkan proyek tanpa penyelesaian, tidak ada tindak lanjut, dan bangunan yang berdiri hanya menjadi monumen kosong tanpa fungsi.
Yang lebih mengejutkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin sebagai satuan kerja proyek terkesan bungkam. Tidak ada evaluasi terbuka, tidak ada klarifikasi, apalagi tindakan tegas terhadap kontraktor yang diduga kabur setelah menerima anggaran.
Dengan nilai total mencapai Rp1,8 miliar uang negara, publik mempertanyakan ke mana tanggung jawab pengawasan dan pengendalian proyek ini. Aparat penegak hukum pun dinilai belum menyentuh kasus yang sangat terbuka di depan mata.
“Kalau proyek senilai miliaran, masa hasilnya seperti jamban percobaan? Ini bukan kelalaian lagi, tapi pembiaran,” kritik salah satu pemerhati pendidikan di Merangin.
Pantauan media ini menemukan sejumlah bangunan jamban di beberapa sekolah berdiri setengah jadi, sebagian tertutup semak, dan sebagian lagi tak memiliki fasilitas dasar sanitasi. Bahkan ada sekolah yang belum pernah sama sekali menggunakan bangunan tersebut sejak selesai “dikerjakan”.
Masyarakat dan para guru mendesak Pemerintah Kabupaten Merangin untuk segera turun tangan. Evaluasi fisik, audit anggaran, dan pemanggilan kontraktor harus menjadi langkah awal.
Jika dibiarkan, proyek “jamban siluman” ini akan menjadi cerminan betapa lemahnya pengawasan anggaran pendidikan di daerah.
Diharapkan Bupati, Inspektorat, maupun aparat penegak hukum segera mengusut proyek jamban mangkrak senilai Rp1,8 miliar tersebut. Jika terbukti ada penyimpangan, pihak terkait wajib dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai fasilitas pendidikan menjadi bancakan proyek, sementara sekolah dan murid hanya bisa melihat bangunan kosong tanpa manfaat.
Rakyat menunggu langkah nyata, bukan diam seribu bahasa.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
