Berita Hukum

Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, advokat dan konsultan pajak sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur, menyampaikan pandangan kritis mengenai kesenjangan antara Das Sein dan Das Sollen dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Berita Utama

Penegakan Hukum Indonesia di Persimpangan Das Sein dan Das Sollen

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 7 Januari 2026 - 11:59

Rabu, 7 Januari 2026 - 11:59

SUARA UTAMA – Surabaya, 7 Januari 2026 — Perdebatan mengenai Das Sein dan Das Sollen kembali menguat dalam wacana penegakan hukum di Indonesia. Dua…

Ilustrasi pengawasan kepatuhan perpajakan berbasis data, menggambarkan proses klarifikasi dan analisis administrasi pajak oleh otoritas fiskal dalam rangka penerapan PMK 111/2025 yang mulai berlaku tahun 2026.

Berita Utama

PMK 111/2025 Perkuat Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Mulai Berlaku 2026

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 6 Januari 2026 - 16:04

Selasa, 6 Januari 2026 - 16:04

SUARA UTAMA – Surabaya, 6 Januari 2026 — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan kebijakan baru di bidang pengawasan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan…

Ilustrasi suasana persidangan di Pengadilan Pajak. PERMA 3/2025 menegaskan perluasan pertanggungjawaban pidana pajak, termasuk bagi pihak yang memberi perintah, mengendalikan kebijakan, atau menikmati hasil kejahatan pajak.

Berita Utama

PERMA 3/2025 Dinilai Perkuat Kepastian Hukum Penindakan Kejahatan Pajak

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 6 Januari 2026 - 14:59

Selasa, 6 Januari 2026 - 14:59

SUARA UTAMA – Surabaya, 6 januari 2026 – Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 mempertegas dan memperluas lingkup pertanggungjawaban…

Hukum

Tanpa Jaminan Aset, Upaya Damai Kasus Penipuan Satya Arif Rahman Hakim Temui Jalan Buntu

Hukum | Senin, 5 Januari 2026 - 13:19

Senin, 5 Januari 2026 - 13:19

SUARAUTAMA, SAMARINDA – Upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice dalam kasus dugaan penipuan yang menyeret Satya Arif Rahman Hakim berakhir tanpa titik temu….

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, tempat diajukannya berbagai permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada awal 2026.

Berita Utama

Reformasi Hukum Pidana Dimulai, MK Dibanjiri Gugatan terhadap KUHP Baru

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Minggu, 4 Januari 2026 - 13:44

Minggu, 4 Januari 2026 - 13:44

SUARA UTAMA – Surabaya, 4 Januari 2026 — Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi mulai…

Penulis sedang berdiskusi tentang KUHP dan KUHAP baru yang resmi diberlakukan (Moch. Gufron Fajar Rezki/SUARA UTAMA)

Artikel

Babak Baru Hukum Pidana Indonesia, KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku

Artikel | Hukum | Nasional | Opini | Sabtu, 3 Januari 2026 - 23:45

Sabtu, 3 Januari 2026 - 23:45

Oleh: Moch. Gufron Fajar Rezki Wartawan Suara Utama SUARA UTAMA – Jumat (02/01/2026) menandai babak baru hukum pidana Indonesia. Setelah puluhan tahun bergantung pada…

Advokat Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, konsultan pajak sekaligus Ketua Komite Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan fiskal pemerintah menuju 2026, khususnya mengenai pentingnya transparansi skema tarif dan masa transisi agar tidak mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

Bisnis

Emas, Batu Bara, dan SUN Masuk Fokus Kebijakan Fiskal Pemerintah Menuju 2026

Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 3 Januari 2026 - 20:46

Sabtu, 3 Januari 2026 - 20:46

SUARA UTAMA – Surabaya, 3 Januari 2026 – Pemerintah tengah mematangkan sejumlah kebijakan fiskal strategis yang diproyeksikan memberi dampak luas terhadap pengelolaan komoditas, pembiayaan…

Ilustrasi perbandingan konsep Mala Prohibita dan Mala in Se dalam delik penghinaan. Sosok pria berkacamata dalam ilustrasi ini merepresentasikan Eko Wahyu Pramono, S.Ak, praktisi hukum dan pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak, yang memberikan pandangan mengenai perbedaan pendekatan hukum pidana antara sistem Barat dan Indonesia.

Berita Utama

Mala Prohibita vs Mala in Se dalam Delik Penghinaan

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Internasional | Nasional | Opini | Sabtu, 3 Januari 2026 - 20:01

Sabtu, 3 Januari 2026 - 20:01

SUARA UTAMA – Surabaya, 3 Januari 2026 – Dalam kajian perbandingan hukum pidana, kerap muncul anggapan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di berbagai…

Foto Ilustrasi

Berita Utama

KUHP Baru : Paradigma Baru Dalam Pemidanaan Indonesia

Berita Utama | Hukum | Opini | Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:20

Sabtu, 3 Januari 2026 - 10:20

Oleh: Dr. FIRMAN TOBING Akademis/Anggota Pusat Kajian Hukum & Ekonomi Indonesia SUARA UTAMA, Riau – Berlakunya Undang-Undang Nomor 1/2023 yang efektif diberlakukan pada tahun…

Ilustrasi Representasi Eko Wahyu Pramono dalam edukasi pajak investasi saham dan kripto.

Berita Utama

Eko Wahyu Pramono: Realisasi Keuntungan Menjadi Kunci Pajak Investasi

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Sabtu, 3 Januari 2026 - 09:08

Sabtu, 3 Januari 2026 - 09:08

SUARA UTAMA – Surabaya, 3 Januari 2026 – Perbincangan mengenai pajak atas investasi saham luar negeri dan aset kripto kembali mencuat di ruang publik…

Advokat Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, anggota organisasi advokat FERADI WPI, menyampaikan pandangan bahwa KUHAP baru harus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Berita Utama

Advokat Yulianto Kiswocahyono: KUHAP Baru Harus Seimbang antara Kepastian dan Keadilan

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Sabtu, 3 Januari 2026 - 08:36

Sabtu, 3 Januari 2026 - 08:36

SUARA UTAMA – Surabaya, 3 Januari 2026 – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan besar dalam…

Ilustrasi penegasan kewenangan negara dalam penentuan status subjek pajak berbasis substansi. Melalui PER-23/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa penilaian status subjek pajak tidak lagi bersifat formalistik, melainkan didasarkan pada keadaan ekonomi dan pengendalian yang sebenarnya.

Berita Utama

Status Subjek Pajak Tak Lagi Formalistik, Ini Pokok Aturan PER-23/PJ/2025

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 2 Januari 2026 - 15:49

Jumat, 2 Januari 2026 - 15:49

SUARA UTAMA – Surabaya, 2 Januari 2026 – Penentuan status subjek pajak kembali menjadi perhatian publik seiring berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025….

Hukum

Maraknya PETI di Desa Karang Berahi, Dompeng Rakit Beroperasi Dekat Permukiman Warga

Hukum | Kamis, 1 Januari 2026 - 12:05

Kamis, 1 Januari 2026 - 12:05

SUARA UTAMA,Merangin – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan hasil…

Hukum

PETI  Rusak Jalan Kabupaten di Desa Telentam, Vika Disebut Pemilik Excavator dan Diduga PPPK Paruh Waktu Bermasalah

Hukum | Rabu, 31 Desember 2025 - 06:22

Rabu, 31 Desember 2025 - 06:22

SUARA UTAMA ,Merangin – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga menggunakan alat berat jenis excavator di Desa Telentam, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten…

Hukum

Aktivitas Tambang Ilegal Diduga Milik Cuncun Rusak Bantaran Sungai Batang Tabir

Hukum | Sabtu, 27 Desember 2025 - 19:43

Sabtu, 27 Desember 2025 - 19:43

SUARA UTAMA, Merangin — Aktivitas penambangan emas ilegal (PETI) dan galian C diduga kembali merusak lingkungan di wilayah Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin….

Gambar: Ilustrasi kalkulator dengan tampilan

Berita Utama

Perpajakan Selebgram Anak, Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua?

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 26 Desember 2025 - 19:45

Jumat, 26 Desember 2025 - 19:45

SUARA UTAMA, Surabaya – Perkembangan media sosial telah menciptakan beragam profesi baru, salah satunya adalah selebriti Instagram atau selebgram. Fenomena ini tidak hanya diikuti…

Ilustrasi seorang pria yang sedang menelepon di kantor dengan latar belakang gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Monas. Teks di bawah gambar mengajak masyarakat untuk melaporkan keluhan pajak melalui 6 jalur resmi pemerintah

Berita Utama

Punya Keluhan Pajak? Kini Bisa Laporkan Lewat 6 Jalur Resmi Pemerintah

Berita Utama | Ekonomi | Gaya Hidup | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 23 Desember 2025 - 16:19

Selasa, 23 Desember 2025 - 16:19

SUARA UTAMA – Surabaya – 22 Desember 2025 – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperjelas mekanisme pengaduan masyarakat terkait layanan perpajakan, pelanggaran prosedur,…

Korban banjir bandang Sumatera

Berita Utama

Bencana Alam Sumatera, Teguran Tegas Semesta untuk Demokrasi Indonesia

Berita Utama | Hukum | Opini | Minggu, 21 Desember 2025 - 16:04

Minggu, 21 Desember 2025 - 16:04

Oleh: Dr. Firman Tobing Akademisi/Anggota Pusat Analisa Kajian Hukum dan Ekonomi Indonesia SUARA UTAMA, Riau – Bencana di alam di Sumatera kemaren tidak terlepas…

Ilustrasi seorang nenek yang hendak membeli roti di sebuah gerai di area Halte Transjakarta Monas. Pegawai toko menolak pembayaran tunai dan meminta menggunakan QRIS.

Berita Utama

Viral Nenek Ditolak di Gerai Roti karena Tak Pakai QRIS, Kuasa Hukum Pajak Angkat Bicara

Berita Utama | Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Minggu, 21 Desember 2025 - 13:53

Minggu, 21 Desember 2025 - 13:53

SUARA UTAMA – Surabaya, 21 Desember 2025 – Video berdurasi sekitar satu menit memperlihatkan seorang nenek hendak membeli roti menggunakan uang tunai. Pegawai toko…

Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Komite Bidang Fiskal dan Moneter KADIN Jawa Timur, usai memberikan refleksi akhir tahun dan harapannya terkait konsolidasi fiskal menuju 2026. Momen ini sekaligus menjadi ajakan memperkuat sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat wajib pajak demi pemulihan ekonomi berkelanjutan.

Artikel

Menjejak Akhir 2025: Refleksi, Harapan, dan Konsolidasi Menuju 2026

Artikel | Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 20 Desember 2025 - 11:29

Sabtu, 20 Desember 2025 - 11:29

SUARA UTAMA – Surabaya, 20 Desember 2025 – Tak lama lagi tahun 2025 akan berakhir. Waktu yang kita lalui penuh makna dan kenangan. Ia…

Ilustrasi Gedung Pengadilan Pajak Republik Indonesia tampak dari sisi depan dengan suasana halaman yang tertata dan bendera Merah Putih berkibar.

Berita Utama

PENGADILAN PAJAK TETAPKAN MASA RESES SIDANG JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Pendidikan | Politik | Jumat, 19 Desember 2025 - 18:24

Jumat, 19 Desember 2025 - 18:24

  SUARA UTAMA – Surabaya, 19 – Desember 2025 – Pengadilan Pajak resmi menetapkan masa reses sidang menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan…

Hukum

Konflik Lahan Sawit di Limbur Merangin Memanas, Warga Dilaporkan atas Dugaan Pencurian

Hukum | Jumat, 19 Desember 2025 - 05:56

Jumat, 19 Desember 2025 - 05:56

SUARA UTAMA,Merangin – Sengketa lahan antara masyarakat Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan PT Buana kembali mencuat dan berujung pada laporan…