SUARA UTAMA, PANGKALPINANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pangkalpinang kembali menyelenggarakan rapat koordinasi rutin evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD bulanan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda Kota Pangkalpinang pada Rabu (15/04/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, dengan didampingi Wakil Wali Kota Desy Ayutrisna dan Sekretaris Daerah Mie Go. Turut hadir dalam pertemuan tersebut seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menjelaskan bahwa evaluasi kali ini difokuskan pada capaian kinerja fisik hingga bulan April, termasuk melakukan penyesuaian untuk laporan triwulan pertama tahun anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada tiga bulan pertama ada beberapa kendala, seperti banyaknya hari libur dan bertepatan dengan bulan puasa, serta pelaporan administrasi yang belum lengkap,” ujar Saparudin di sela-sela kegiatan.
Ia menyoroti masih adanya sejumlah OPD yang realisasi fisik dan keuangannya belum mencapai target yang ditetapkan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menginstruksikan Badan Keuangan Daerah agar memperketat proses penagihan dengan memastikan setiap pengajuan dilengkapi bukti pendukung yang valid.
“Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan akuntabel,” tegasnya.
Di sisi lain, menyikapi kondisi ekonomi saat ini, Saparudin memastikan bahwa pemerintah kota tidak akan mengambil kebijakan menaikkan tarif dasar. Sebaliknya, pemerintah fokus mendorong masyarakat untuk disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang kita dorong adalah optimalisasi, bukan membebani masyarakat,” tambahnya.
Mengakhiri arahannya, Wali Kota berharap seluruh jajaran OPD terus melakukan evaluasi mandiri, terutama dalam sektor pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pelayanan harus inklusif, dan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan daerah,” pungkasnya.
Penulis : Rozi
Editor : Aisyah Purri Widodo
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
