SUARA UTAMA, BERAU – Kabar mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di salah satu perusahaan tambang yang disebut-sebut akan mengakhiri operasionalnya mulai memicu keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Berau.
Isu tersebut semakin liar setelah ramai diberitakan sejumlah media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja maupun keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan. Di tengah ketidakpastian itu, publik kini mempertanyakan sikap dan langkah konkret DPRD Berau.
Apakah lembaga legislatif hanya akan menunggu gelombang PHK benar-benar terjadi, atau bergerak lebih awal untuk memastikan nasib ribuan pekerja tidak dikorbankan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto sebelumnya telah mengingatkan bahwa ancaman PHK di sektor tambang bukan lagi isu yang bisa dianggap sepele. DPRD meminta pemerintah daerah dan perusahaan melakukan langkah antisipasi sejak dini agar pekerja lokal tidak menjadi korban utama kebijakan terkait close the project salah satu perusahan tambang. Namun, peringatan itu dinilai belum cukup.
Masyarakat kini menunggu tindakan nyata berupa pemanggilan perusahaan terkait, rapat dengar pendapat terbuka, hingga pengawasan terhadap hak-hak pekerja apabila PHK benar-benar terjadi.
“Jangan sampai DPRD baru bersuara setelah ratusan pekerja kehilangan pekerjaan. Fungsi pengawasan harus berjalan sebelum masalah meledak,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Ramai dimedia sosial terkait akan salah satu tambang besar diberau akan tutup proyek(close the Project), pada bulan Agustus mendatang. Bahkan sejumlah pekerja tambang di Berau dilaporkan telah terkena PHK dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah daerah melalui jajaran ketenagakerjaan juga telah mengakui adanya potensi pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan tambang akibat penyusutan operasional dan penyesuaian produksi. Kini pertanyaan besarnya adalah: apakah DPRD Berau mempunyai solusi dengan apa yang dikabarkan akan tutup proyek tersebut?
Apakah hak pesangon, jaminan sosial, dan nasib tenaga kerja lokal sudah dipastikan aman? Jika tidak ada langkah tegas sejak sekarang, isu PHK massal bukan hanya menjadi persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi daerah yang selama ini bergantung pada sektor tambang.
Masyarakat menunggu jawaban. Bukan sekadar pernyataan, melainkan keberanian DPRD Berau berdiri di depan untuk memastikan pekerja lokal tidak menjadi korban pertama dari berakhirnya sebuah proyek tambang.
Penulis : Rudi Salam
Sumber Berita: Suara utama. Id
