SUARA UTAMA, Majene – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Majene menegaskan bahwa seluruh jajarannya tetap menghormati dan menjalankan setiap arahan Bupati Majene. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya narasi yang menyebut disposisi Bupati Majene tidak dihargai atau diabaikan oleh instansi tersebut.
Kepala Diskominfo Majene, Albar Mustar, membantah tegas tudingan tersebut. Menurutnya, tidak pernah ada sikap pembangkangan terhadap pimpinan daerah, dan seluruh kebijakan yang dijalankan tetap mengacu pada arahan Bupati sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Majene.
“Narasi yang menyebut kami membangkang adalah kekeliruan besar. Tidak ada disposisi Bupati yang kami abaikan. Kendala yang sebenarnya kami hadapi murni bersifat teknis, yakni keterbatasan fiskal atau anggaran yang sangat minim. Ini masalah kemampuan keuangan daerah, bukan masalah kepatuhan atau loyalitas,” tegas Albar.
Ia menjelaskan, kondisi anggaran daerah yang terbatas menuntut Diskominfo untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaan program, termasuk dalam pola kemitraan dengan perusahaan media.
Menurut Albar, Diskominfo saat ini berupaya memprioritaskan media yang berdomisili dan beroperasi di Kabupaten Majene sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan ekosistem pers lokal yang menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Kami harus bersikap realistis. Ada puluhan media lokal yang menggantungkan kemitraan dengan pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan anggaran, kami berupaya semaksimal mungkin agar distribusi kemitraan dapat berjalan secara adil dan proporsional. Jika terjadi keterlambatan pelaksanaan, hal itu semata-mata disebabkan oleh faktor anggaran, bukan karena kami mengabaikan arahan pimpinan,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Majene, Ramli Hayat Daeng Pasewang, menyampaikan apresiasinya terhadap keterbukaan Diskominfo dalam menjelaskan kondisi yang dihadapi. Ia menilai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi perusahaan pers perlu dipahami bersama oleh seluruh pihak.
Menurut Ramli, keberlangsungan media memiliki hubungan erat dengan kualitas informasi yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, dukungan terhadap ekosistem media yang sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan pelayanan informasi publik.
“Kesejahteraan jurnalis dan keberlangsungan perusahaan pers sangat berkaitan dengan kualitas informasi yang sampai kepada masyarakat. Media yang sehat akan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi. Ke depan, ia berharap pengelolaan anggaran kemitraan media dapat semakin optimal sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Diskominfo dan SMSI Majene sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi demi mendukung fungsi utama media sebagai sarana edukasi publik, kontrol sosial, penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawal pelaksanaan program pembangunan daerah.
Diskominfo juga menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim pers yang sehat melalui tata kelola kemitraan yang transparan dan sesuai regulasi, termasuk mendukung implementasi kebijakan Publisher Rights sebagai upaya memperkuat keberlanjutan industri media.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi rekan-rekan pers untuk bersinergi. Mari bersama-sama membangun Majene melalui komunikasi yang sehat, objektif, dan konstruktif. Jangan sampai opini yang tidak berdasar merusak hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan insan pers,” tutup Albar.
Penulis : Hamsir
Editor : Hamsir
Sumber Berita: Suara Utama
