Suara utama.id Berau — Kinerja salah satu oknum kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai menuai sorotan tajam. ramai dimedia sosil terkait kinerja SPPG, Sejumlah relawan dan pihak internal dikabarkan mengeluhkan pola kepemimpinan yang dinilai tidak profesional serta jauh dari standar operasional prosedur (SOP) yang semestinya diterapkan dalam pelayanan publik.
Persoalan yang mencuat disebut bukan hanya menyangkut komunikasi internal, tetapi juga dugaan perlakuan tidak layak terhadap relawan, sistem kerja yang amburadul, hingga standar kebersihan yang dinilai memprihatinkan.
Beberapa relawan mengaku kecewa karena merasa hanya dijadikan “tenaga pelengkap” tanpa penghargaan maupun koordinasi kerja yang jelas. Bahkan, ada dugaan pembagian tugas dilakukan secara semena-mena tanpa mempertimbangkan kapasitas maupun keselamatan kerja.
“Kerja kami seolah tidak dihargai. Arahan sering berubah-ubah, kadang mendadak, bahkan ada yang dimarahi di depan umum,” ungkap salah satu relawan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, sistem operasional di lingkungan SPPG tersebut juga disebut jauh dari kata profesional. Jadwal kerja kerap berubah tanpa pemberitahuan jelas, alur distribusi dinilai kacau, dan pengawasan internal dianggap lemah.
Ironisnya, persoalan kebersihan turut menjadi perhatian serius. Sejumlah pihak menyebut kondisi area kerja hingga perlengkapan operasional tidak memenuhi standar higienitas yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelayanan pangan dan gizi.
“Kalau benar standar kebersihan diabaikan, ini bukan sekadar pelanggaran disiplin. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar salah satu pemerhati pelayanan publik.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai fungsi pengawasan serta evaluasi terhadap kepala SPPG bersangkutan. Pasalnya, berbagai keluhan disebut telah berlangsung cukup lama namun belum terlihat adanya tindakan tegas.
Publik kini mendesak instansi terkait untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola SPPG, termasuk memeriksa dugaan pelanggaran SOP, pola kepemimpinan, serta kondisi kebersihan di lapangan.
Jika terbukti terjadi pelanggaran serius, maka pembinaan internal saja dinilai tidak cukup. Evaluasi jabatan hingga pencopotan oknum yang dianggap gagal menjalankan tugas secara profesional mulai disuarakan berbagai pihak.
“Jangan sampai pelayanan publik dijalankan asal-asalan. Relawan ditekan, SOP diabaikan, kebersihan dipertanyakan. Ini harus dibenahi sebelum menimbulkan dampak lebih besar,” tegasnya.
