Suarautama id| KAMPAR – Sorotan terhadap persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali mencuat di tengah masyarakat. Kali ini, kritik datang dari kalangan pemuda Kabupaten Kampar. Mhd Sanusi secara terbuka mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi petani sawit yang selama ini mengeluhkan rendahnya harga jual hasil panen mereka.
Menurut Sanusi, pernyataan pemerintah yang mengancam akan mencabut izin operasional pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan perlu dibuktikan dengan langkah konkret di lapangan. Ia menilai ancaman semata tidak akan memberikan dampak nyata bagi petani apabila tidak disertai pengawasan, penindakan, dan transparansi kepada publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Petani tidak bisa hidup dari ancaman atau janji-janji. Mereka membutuhkan tindakan nyata yang bisa dirasakan secara langsung. Jika memang ada pabrik yang melanggar aturan, pemerintah harus berani mengumumkannya kepada publik dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sanusi dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa persoalan harga sawit bukanlah masalah baru. Dalam beberapa tahun terakhir, petani di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kampar, kerap menyampaikan keluhan mengenai harga TBS yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan banyak petani mengalami kesulitan ekonomi karena harus menghadapi biaya produksi yang terus meningkat, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, harga jual hasil panen sering kali dinilai belum mampu memberikan keuntungan yang memadai.
Sanusi mengatakan bahwa pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada petani melalui kebijakan yang dapat memberikan kepastian harga dan perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan petani.
“Jika pemerintah benar-benar ingin membela petani, maka harus ada langkah yang jelas. Jangan hanya berhenti pada pernyataan. Publik perlu melihat tindakan nyata agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga,” katanya.
Lebih lanjut, Sanusi menilai bahwa petani sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional. Industri sawit selama ini menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat dan penerimaan negara.
Karena itu, ia berharap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga sawit dapat lebih berpihak kepada petani sebagai pelaku utama yang bekerja langsung di lapangan. Menurutnya, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Petani sawit adalah tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Mereka bekerja keras setiap hari untuk menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam menjalankan usahanya,” ujarnya.
Sanusi juga mengingatkan bahwa ketidakpastian harga dapat berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jika harga sawit terus berada di bawah harapan petani, maka daya beli masyarakat berpotensi menurun dan dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi dan perdagangan sawit agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem tata niaga yang lebih transparan dan berkeadilan.
“Yang dibutuhkan petani saat ini bukan sekadar pernyataan yang terdengar baik di depan publik. Mereka membutuhkan kepastian bahwa hasil kerja keras mereka dihargai dengan layak dan sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sanusi juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan yang dihadapi petani sawit. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib petani yang selama ini menjadi salah satu pilar penting pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam sektor perkebunan tidak hanya diukur dari banyaknya kebijakan yang diumumkan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani.
“Hari ini petani membutuhkan harga yang adil, perlindungan yang nyata, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka. Keberhasilan pemerintah harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani, bukan hanya dari banyaknya pernyataan yang disampaikan kepada publik,” tegasnya.
Pernyataan Mhd Sanusi tersebut menambah panjang daftar aspirasi masyarakat terkait tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Banyak pihak berharap agar berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan petani dapat segera mendapatkan solusi yang konkret sehingga kesejahteraan petani sawit dapat terus meningkat di masa mendatang.
Dengan besarnya peran sektor perkebunan sawit terhadap perekonomian daerah dan nasional, berbagai kalangan menilai bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci utama dalam menciptakan industri sawit yang berkelanjutan, adil, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.
