Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Pembangunan di Tanah Papua

- Publisher

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 09:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 11 Oktober 2025 —
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui pendekatan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan Gubernur Papua dan Wakil Gubernur, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, di Istana Negara, Jakarta, pada 8 Oktober 2025.

Menurut Presiden Prabowo, pembangunan Papua harus dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di semua wilayah, termasuk daerah pegunungan dan pesisir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

> “Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Papua. Tidak boleh ada daerah tertinggal, semua anak bangsa berhak atas kemajuan,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya di Istana Negara.

Pembentukan Komite Eksekutif Otsus Papua

Sebagai bentuk konkret, Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025 tentang pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai dan beranggotakan sejumlah tokoh Papua seperti John Wempi Wetipo, Ribka Haluk, dan Paulus Waterpauw.

BACA JUGA :  Isi Kekosongan Jabatan, Wali Kota Saparudin Resmi Lantik Budiyanto sebagai Pj Sekda Pangkalpinang

Tugas utama komite adalah menyinergikan program pembangunan pusat dan daerah, mengawal pelaksanaan delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Papua, meliputi bidang:

Infrastruktur dan konektivitas,

Pendidikan dan kesehatan,

Pemberdayaan ekonomi masyarakat,

Reformasi pemerintahan daerah, serta

Peningkatan keamanan dan stabilitas sosial di wilayah Papua.

> “Komite ini akan menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, agar pembangunan lebih cepat, tepat, dan berdampak,” ujar Velix Wanggai dalam keterangan terpisah.

Papua Sebagai Barometer Pembangunan Timur Indonesia

Gubernur Papua Matius Fakhiri menegaskan bahwa Papua sebagai provinsi induk memiliki tanggung jawab menjadi barometer pembangunan wilayah timur Indonesia.
Ia menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan akses infrastruktur dan ekonomi.

“Pembangunan Papua tidak boleh hanya terpusat di kota. Kita harus pastikan masyarakat di pedalaman, di gunung, dan pesisir juga menikmati hasil pembangunan,” tegas Matius.

BACA JUGA :  Pers Sehat Merawat Harmoni Benua. Pemred Media Terverifikasi Dewan Pers Dan Mengundang Para Kepala Dinas Kominfo Di 10 kabupaten Dan Kota.

 

Matius juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk bersatu dalam semangat “Kami satu, kami Papua, kami Indonesia.”

Program dan Langkah Nyata di Lapangan

Sejumlah program nyata telah berjalan sebagai bagian dari agenda percepatan pembangunan Papua, antara lain:

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, untuk memenuhi kebutuhan energi dasar masyarakat.

Perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar pelaku UMKM, petani, dan nelayan dapat mengakses layanan perbankan dan pembiayaan formal.

Percepatan infrastruktur jalan dan jembatan Trans-Papua, yang menghubungkan Sorong hingga Merauke sepanjang lebih dari 4.000 km, untuk membuka isolasi antarwilayah.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan afirmatif untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan lokal, serta memperluas program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi bagi putra-putri asli Papua.

BACA JUGA :  Kemenkum Tak Sekadar Mendengar, "PASTI Ada Solusi" Hadirkan Jawaban bagi Masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Meski komitmen dan kebijakan telah digulirkan, tantangan di lapangan masih besar. Kondisi geografis yang ekstrem, akses transportasi terbatas, serta perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi bersama.

Pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan pendekatan pembangunan yang humanis, tidak hanya fisik tetapi juga sosial dan budaya, untuk menjaga perdamaian dan keadilan di seluruh Tanah Papua.

“Kita ingin Papua maju, damai, dan sejahtera. Pembangunan di sana bukan hanya proyek, tapi panggilan moral dan tanggung jawab nasional,” tegas Presiden Prabowo.

 

Penutup

Langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah baru pembangunan Papua yang berorientasi pada percepatan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, diharapkan Tanah Papua benar-benar menjadi poros kemajuan Indonesia Timur, bukan hanya secara simbolik, tetapi juga nyata dirasakan oleh setiap warga di Bumi Cenderawasih.

 

Penulis : Ziqro Fernando

Editor : Ziqro Fernando

Sumber Berita: Tim Aliansi Cyber Pers Aktivis Indonesia

Berita Terkait

MoU DJKI-Rospatent Jadi Gerbang Baru Ekspansi Inovasi Indonesia ke Pasar Rusia
Bom Waktu Sampah di Jantung Kota Buntok
Menkum Dorong Reformasi Royalti Global di Forum WIPO
Fasilitas Umum di Bongkar, Pertanggung Jawaban Masih Misteri, BPN atau Pemerintah Desa Gading Kulon 
Tomas Tiris Angkat Bicara, Sopir Elf Meminta Pihak Pihak Terkait Bertanggung Jawab Atas Pemasangan Portal Desa Segaran 
Warga Sambaliung Resah, Aktivitas Galian C Diduga Ilegal Milik GWN Dituding Rusak Jalan dan Ancam Keselamatan
Pers Harus Dilindungi, Pemred SUARA UTAMA, Andre Hariyanto Kecam Dugaan Penganiayaan Wartawan Suara Utama di Merangin Jambi
Perkuat Tata Kelola PAW, BK DPRD Kaltim Gelar Studi Banding ke Kukar
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 22:30 WIB

MoU DJKI-Rospatent Jadi Gerbang Baru Ekspansi Inovasi Indonesia ke Pasar Rusia

Rabu, 8 Juli 2026 - 11:26 WIB

Bom Waktu Sampah di Jantung Kota Buntok

Selasa, 7 Juli 2026 - 19:28 WIB

Menkum Dorong Reformasi Royalti Global di Forum WIPO

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:08 WIB

Fasilitas Umum di Bongkar, Pertanggung Jawaban Masih Misteri, BPN atau Pemerintah Desa Gading Kulon 

Selasa, 7 Juli 2026 - 09:55 WIB

Tomas Tiris Angkat Bicara, Sopir Elf Meminta Pihak Pihak Terkait Bertanggung Jawab Atas Pemasangan Portal Desa Segaran 

Berita Terbaru

Foto : Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah, disisi Gang Tajuk dan Termbok kantor Pemkab Barito Selatan. Selasa (07/07/2026). Ahmad Arbani /Wartawan Suara Utama

Berita Utama

Bom Waktu Sampah di Jantung Kota Buntok

Rabu, 8 Jul 2026 - 11:26 WIB

Nasional

Menkum Dorong Reformasi Royalti Global di Forum WIPO

Selasa, 7 Jul 2026 - 19:28 WIB