SUARA UTAMA,Merangin – Kondisi jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Margotabir, khususnya di kawasan Pasar Kampung 6, akhirnya menjadi sorotan luas setelah viral di media sosial. Jalan yang selama ini rusak parah dan berubah menjadi “kubangan gajah” kini perlahan mulai diperbaiki, bukan oleh pemerintah, melainkan dari hasil gotong royong dan donasi masyarakat.
Kerusakan jalan yang telah lama dikeluhkan warga itu sebelumnya dinilai sangat memprihatinkan. Lubang besar yang dipenuhi genangan air membuat akses utama masyarakat dari desa dan dusun menuju pusat kota menjadi terganggu. Bahkan, aktivitas ekonomi hingga perjalanan pelajar ikut terdampak.
Namun, di tengah minimnya perhatian pemerintah, muncul inisiatif dari masyarakat sendiri. Sejumlah donatur dengan sukarela mengulurkan bantuan demi memperbaiki jalan tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu penggerak aksi ini, Beni, yang dikenal sebagai penggiat donatur, mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Aksinya yang diunggah di media sosial menuai banyak dukungan dan acungan jempol dari masyarakat.
“Terima kasih kepada para donatur yang sudah ikut berpartisipasi. Ini murni dari kepedulian bersama, demi kepentingan masyarakat banyak,” ujar Beni dalam salah satu unggahannya.
Perbaikan jalan yang kini mulai berjalan ditegaskan bukan berasal dari dana pemerintah, baik APBN maupun APBD provinsi. Seluruh biaya berasal dari kantong pribadi para donatur yang peduli terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
“Ini bukan dari APBN atau APBD provinsi. Ini uang pribadi masyarakat yang peduli, yang menyumbangkan rezekinya untuk memperbaiki jalan milik pemerintah provinsi Jambi,” tegasnya.
Sementara itu, sikap pemerintah yang dinilai bungkam terhadap kondisi jalan tersebut menjadi sorotan tajam. Warga menilai, meskipun status jalan merupakan kewenangan provinsi, bukan berarti pemerintah daerah dan pihak terkait bisa lepas tangan.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa jalan tersebut merupakan akses vital yang setiap hari dilalui masyarakat lintas desa, dusun, bahkan antar kabupaten.
“Memang benar ini jalan provinsi, tapi ini jalur tercepat dan paling penting bagi masyarakat. Semua orang lewat sini. Kalau provinsi belum ada anggaran, harusnya ada solusi dari pemerintah daerah untuk mendorong percepatan perbaikan,” ujarnya.
Ia juga berharap agar pihak kecamatan, kabupaten, hingga anggota DPRD dapat mengambil langkah konkret dengan mengusulkan perbaikan ke pemerintah provinsi.
Fenomena perbaikan jalan dengan dana swadaya ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Di satu sisi, masyarakat menunjukkan solidaritas tinggi, namun di sisi lain, hal ini memperlihatkan lemahnya perhatian terhadap kebutuhan dasar publik.
Kini, meski masih bertahap, kondisi jalan mulai mengalami perubahan berkat kontribusi para donatur. Warga berharap, aksi ini tidak hanya berhenti sebagai gerakan sementara, tetapi juga mampu menggugah pemerintah untuk segera mengambil tanggung jawab.
“Kalau masyarakat saja bisa bergerak, masa pemerintah diam saja?” tutup seorang warga dengan nada sindiran tajam.
Penulis : Ady Lubis
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama











