DPRD Sulsel Jadwalkan RDP Usut Polemik Seleksi Paskibraka Nasional

Suarautama.id | Makassar – Polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional asal Sulawesi Selatan yang ramai diperbincangkan di media sosial akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Sulawesi Selatan.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel memastikan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna mengusut secara menyeluruh persoalan dugaan pencoretan siswi SMAS Cerdas Bangsa Makassar, Cathlyn Yvaine, dari daftar calon Paskibraka nasional.

 

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, mulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, panitia seleksi Paskibraka, hingga pihak kepolisian

 

Langkah DPRD Sulsel ini dilakukan untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan serta menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

 

Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Andre Prasetyo Tanta, mengatakan pihaknya saat ini tengah menelusuri secara mendalam persoalan tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di ruang publik.

 

“Mengenai permasalahan itu, kami sedang lagi menelusuri permasalahan ini sampai dengan tuntas,” ujar Andre, dikutip dari kanal YouTube KompasTV, Rabu (27/5/2026).

 

Menurut Andre, DPRD Sulsel ingin memperoleh penjelasan lengkap mengenai seluruh tahapan seleksi Paskibraka tingkat provinsi hingga proses penentuan peserta yang diberangkatkan ke tingkat nasional.

 

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin muncul kesimpangsiuran informasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman di masyarakat, terlebih isu tersebut telah viral di berbagai platform media sosial.

 

“Meminta agar secepatnya kita melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh panitia seleksi Paskibraka yang akan dikirimkan ke nasional untuk kita mengetahui permasalahan ini,” katanya.

 

Andre menambahkan, agenda RDP tersebut diharapkan mampu membuka secara terang proses penilaian yang dilakukan panitia seleksi, termasuk menjawab tudingan adanya unsur diskriminasi maupun intervensi tertentu.

 

“Insyaallah kami akan agendakan nanti di hari Selasa tanggal 2 (Juni 2026),” lanjutnya.

 

Polemik ini mencuat setelah nama Cathlyn Yvaine ramai diperbincangkan di media sosial usai dikabarkan tidak lolos sebagai perwakilan Sulsel ke tingkat nasional. Sejumlah warganet mempertanyakan keputusan panitia seleksi karena Cathlyn dinilai memiliki kemampuan dan prestasi yang baik selama proses seleksi berlangsung.

 

Bahkan, isu dugaan diskriminasi hingga tudingan adanya campur tangan orang dalam sempat mencuat dan memancing perhatian publik.

 

Menanggapi polemik tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap Cathlyn.

 

Munafri mengatakan Pemerintah Kota Makassar memahami kekecewaan yang dirasakan banyak pihak terkait hasil seleksi tersebut. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa proses penilaian berada di bawah kewenangan panitia seleksi tingkat provinsi dan nasional yang memiliki mekanisme tersendiri.

 

“Bahwa di sana mempunyai sistem penilaian ya itu di luar kemampuan kita. Tapi, saya berharap kalau memang anak ini bisa ya kenapa tidak,” kata Munafri.

 

Munafri berharap polemik tersebut dapat diselesaikan secara baik dan objektif agar tidak menimbulkan dampak psikologis terhadap peserta seleksi maupun keluarga mereka.

 

Ia juga meminta seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari menunggu penjelasan resmi dari panitia seleksi dan pemerintah provinsi.

 

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin, membantah keras tudingan yang menyebut Cathlyn dicoret karena faktor diskriminasi atau adanya unsur rasisme dalam proses seleksi.

 

Menurut Bustanul, seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan berdasarkan akumulasi nilai peserta tanpa membeda-bedakan latar belakang siapa pun.

 

Ia menjelaskan bahwa Cathlyn sebenarnya dinyatakan lolos sebagai anggota Paskibraka Provinsi Sulsel, namun tidak masuk dalam kuota peserta yang dikirim ke tingkat nasional karena berada di posisi ketujuh berdasarkan hasil penilaian akhir.

 

“Kalau kuotanya tujuh, Cathlyn ini dikirim ke pusat,” ujar Bustanul saat tampil dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu.

 

Bustanul menerangkan bahwa kuota peserta yang dikirim ke tingkat nasional hanya terdiri dari tiga pasang putra-putri dengan nilai tertinggi.

 

Karena itu, menurutnya, peserta yang berada di luar enam besar otomatis tetap bertugas di tingkat provinsi meski dinyatakan lulus seleksi.

 

Ia juga menepis isu yang berkembang terkait dugaan peserta gagal karena tidak menguasai bahasa daerah maupun faktor kesehatan tertentu.

 

Menurut Bustanul, seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi dengan indikator penilaian yang sama, mulai dari tes wawasan kebangsaan, tes samapta, kemampuan baris-berbaris, hingga penilaian kepribadian dan wawancara.

 

“Semua peserta dinilai dengan indikator yang sama. Tidak ada perlakuan khusus ataupun diskriminasi,” tegasnya.

 

Bustanul memastikan seluruh dokumen dan hasil penilaian seleksi tersimpan lengkap dan siap dipertanggungjawabkan kepada publik maupun DPRD Sulsel dalam forum resmi nanti.

 

Ia bahkan menyatakan siap memberikan penjelasan kapan saja apabila yang dipersoalkan adalah mekanisme seleksi.

 

“Bisa sekali (dipertanggungjawabkan). Makanya saya bilang kalau hanya yang dipersoalkan hanya seleksinya, saya siap 24 jam. Tapi, ini menyangkut rasisme, ada unsur rasis di dalamnya sehingga saya kurang enak untuk mendengar itu,” jelas Bustanul.

 

Lebih lanjut, Bustanul menyayangkan polemik tersebut lebih dahulu ramai di media sosial sebelum disampaikan melalui mekanisme klarifikasi resmi kepada panitia maupun pemerintah daerah.

 

Menurutnya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap proses seleksi Paskibraka yang selama ini dijalankan secara ketat dan profesional.

 

Di sisi lain, perhatian publik terhadap kasus ini menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap transparansi proses seleksi generasi muda yang akan membawa nama daerah di tingkat nasional.

 

Rencana DPRD Sulsel menggelar RDP pun mendapat sorotan luas dari masyarakat yang berharap polemik tersebut dapat dibuka secara terang-benderang.

 

Banyak pihak berharap forum tersebut nantinya mampu memberikan kejelasan terkait proses seleksi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara Paskibraka di Sulawesi Selatan.

 

Hingga kini, polemik seleksi Paskibraka nasional asal Sulsel masih menjadi perbincangan hangat di media sosial dan terus menyita perhatian masyarakat, khususnya di Kota Makassar.