SUARA UTAMA BERAU – Di tengah gencarnya narasi pembangunan dan serbuan investasi yang digaungkan pemerintah sebagai kemajuan daerah, Bumi Batiwakkal, Berau, kini menyimpan ironi besar yang menyakitkan. Di balik angka pertumbuhan ekonomi dan perputaran modal yang diklaim menguntungkan, tersembunyi kerusakan alam yang kian parah, menimbulkan satu pertanyaan mendasar: Pembangunan untuk siapa, jika lingkungan hidup harus menjadi korban utama?
Janji kemakmuran yang dibawa perusahaan-perusahaan besar tampak semakin pudar dibandingkan kenyataan pahit yang dirasakan warga sehari-hari. Berdasarkan pemantauan dan catatan pemantauan lingkungan, setidaknya ada sembilan perusahaan di wilayah ini yang masuk dalam daftar peringkat merah, karena diduga kuat menjadi penyebab utama tekanan ekologis yang berat. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi: PT. Indo Pusaka Berau, PT. Marina Bara Lestari, PT. Mega Alam Sejahtera, PT. Supra Bara Energi, PT. Berau Sawit Sejahtera, PT. Gunta Samba Jaya, PT. Satu Sembilan Delapan, PT. Jabontara Eka Karsa, hingga PT. Hutan Hijau Mas.
Daftar panjang ini menjadi bukti nyata betapa masifnya aktivitas industri di sini—mulai dari pertambangan hingga perkebunan—yang beroperasi di tengah minimnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang lemah. Akibatnya, jejak kerusakan tak terelakkan membentang luas. Hutan-hutan yang dulunya berfungsi sebagai paru-paru daerah dan penyangga air bersih, kini terus menyusut luasnya, berubah menjadi lahan gundul yang tandus.
Perubahan wajah alam ini terasa dampaknya hingga ke urat nadi kehidupan warga: sungai-sungai yang dulu jernih dan menjadi sumber kehidupan, kini kerap berubah warna menjadi keruh kecokelatan, tercemar endapan lumpur dan limbah aktivitas industri. Debu halus menebal di udara, menempel pada dedaunan, rumah warga, hingga masuk ke saluran pernapasan setiap hari. Banjir dan genangan lumpur bukan lagi kejadian langka saat musim hujan, melainkan pemandangan rutin yang mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah keprihatinan ini, suara tanya masyarakat semakin lantang menggema: Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab dan menjaga kelestarian Berau? Apakah pemerintah, pengusaha, atau hanya rakyat kecil yang menanggung segala risiko kerusakan ini?
Ironi semakin tajam saat kita menengok realitas sosialnya. Berau dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia dari sisi sumber daya alam. Cadangan batu bara, hutan, dan potensi tanahnya sangat melimpah, menyumbang pendapatan besar bagi negara dan keuntungan luar biasa bagi korporasi.
Namun, apa yang diterima masyarakat justru sebaliknya: kemiskinan kualitas lingkungan.
Kita berteriak dalam keprihatinan: Melaratlah kita! Daerah ini kaya raya harta alamnya, namun perlahan menjadi miskin hak hidup dan lingkungan yang sehat. Yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan ini adalah warisan buruk yang sedang kita persiapkan untuk generasi mendatang. Jika eksploitasi berlebihan dan pengabaian terhadap kelestarian alam terus dibiarkan, maka kemajuan yang dibanggakan hari ini hanyalah kemajuan sesaat, yang kelak akan dibayar mahal dengan kehancuran ekologis yang sulit diperbaiki.
Kini saatnya semua pihak berhenti sejenak dan merenung: Apakah definisi pembangunan benar-benar selesai hanya ketika angka ekonomi naik, sementara kesejahteraan dan hak hidup warga serta kelestarian alam dikorbankan begitu saja?
Penulis : Rudi Salam
Editor : R'Salam
Sumber Berita: SUARA UTAMA.ID
