Tambang Ilegal di Sumatera Barat: Fakta, Angka, dan Temuan Lintas Media

 

Padang, 4 Oktober 2025-

1. Luasan & Sebaran

7.662 hektar tambang ilegal di 49 titik Sumbar (WALHI Sumbar, Mongabay).

Kabupaten terdampak utama:

Solok Selatan: ± 2.939 ha

Dharmasraya: ± 2.179 ha

Solok: ± 1.330 ha

Sijunjung: ± 1.174 ha

Sub-DAS Batanghari: ± 1.612,66 ha dikuasai PETI (Mongabay).

 

—

2. Penindakan Aparat

16 kasus PETI diungkap Polda Sumbar (Jan–Jun 2025) dengan 42 tersangka ditangkap (Mimbar Nasional, InfoPublik).

8 pelaku PETI ditangkap di Pasaman, ancaman 5 tahun penjara + denda Rp 1 miliar (MetroTVNews).

Operasi serentak dilakukan di Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto: pondok tambang dibongkar, alat berat disita, spanduk larangan dipasang (Tribrata News Sumbar).

 

—

3. Aliran Dana & “Beking”

Investigasi mengungkap setoran Rp 600 juta per bulan kepada Kapolres dari aktivitas PETI di Solok Selatan (Mongabay).

Dana dihimpun dari 20 alat berat, masing-masing Rp 25 juta per unit (Mongabay).

Oknum aparat kepolisian (Kanit Tipiter, Satreskrim) disebut menjadi perantara aliran dana ilegal (Mongabay).

 

—

4. Dampak Lingkungan & Sosial

Merkuri di sungai Batanghari: tercatat 5,198 mg/l (melebihi baku mutu 0,001 mg/l) (PSHK, WALHI).

Kerusakan hutan dan sungai: sedimentasi, banjir, longsor, kehilangan sumber air (Suara Utama).

Korban jiwa: Longsor tambang emas ilegal di Solok (2024) menewaskan 13 pekerja; kasus serupa berulang di Solok Selatan (Mongabay).

Aktivitas PETI masih terlihat aktif bahkan di belakang Kantor Bupati Sijunjung pascarapat penertiban (Kabar Minang).

 

—

5. Kebijakan & Respons Pemerintah

Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta: bentuk tim penertiban PETI, dorong legalisasi melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) (Detik).

Gubernur Mahyeldi: Instruksi Gubernur No. 2/2025 untuk pencegahan dan penertiban PETI (Pikiran Rakyat Sumbar).

Kritik LSM: razia sering bocor, penindakan hanya menjerat pelaku kecil, sementara aktor besar tetap aman (Mongabay, WALHI).

 

—

6. Pola Umum yang Terungkap

1. Relasi kuasa: keterlibatan pengusaha, aparat, dan pejabat daerah.

2. Aliran dana gelap: setoran rutin sebagai “uang keamanan”.

3. Dampak serius: kerusakan ekologis, korban jiwa, pencemaran merkuri.

4. Lemahnya penegakan hukum: razia tidak efektif, bocor, hanya menjerat pekerja kecil.

5. Solusi struktural: perlunya WPR, penindakan tegas aparat terlibat, dan pemulihan lingkungan.

 

—

📌 Sumber lintas media: Mongabay, WALHI, Suara Utama, Detik, MetroTV, Mimbar Nasional, InfoPublik, Antara, Langgam, Tribrata News, Kabar Minang, Pikiran Rakyat.

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Sumber Berita: Aliansi indonesia