Kelangkaan BBM di Jember, Warga Antre hingga Subuh

- Penulis

Selasa, 29 Juli 2025 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA – Jember, 29 Juli 2025 — Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember sejak Sabtu (26/7), menyusul terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Warga dari berbagai kecamatan harus mengantre selama berjam-jam, bahkan sejak dini hari, demi mendapatkan jatah bahan bakar.

Kelangkaan ini dipicu oleh penutupan jalur nasional Gumitir, yang selama ini menjadi jalur utama distribusi logistik dari Banyuwangi ke Jember, termasuk pengiriman BBM dari Depo Pertamina Tanjungwangi. Jalur alternatif seperti Arak-Arak dinilai tidak efektif karena kondisi medan, sementara rute melalui Probolinggo terhambat perbaikan jembatan di Klakah, Lumajang.

Lonjakan harga juga terjadi di tingkat pengecer. BBM eceran dilaporkan dijual seharga Rp17.000 hingga Rp25.000 per liter, jauh di atas harga normal. Beberapa pengendara mengaku terpaksa membatalkan kegiatan harian karena kehabisan bahan bakar.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Kelangkaan BBM di Jember, Warga Antre hingga Subuh Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Iqbal Amanta, seorang pekerja lepas asal Gumukmas, mengaku harus mendorong motornya sejauh hampir 30 km setelah tidak kebagian bensin usai mengantre selama tiga jam.

 

Respons Pemerintah Daerah

Dalam wawancara yang diunggah oleh Radar Jember pada Sabtu (27/7), Bupati Jember menyatakan bahwa kelangkaan BBM bukan merupakan masalah mendasar, melainkan efek dari penutupan jalur nasional.

“Ini bukan hal yang fundamental ya, karena ini dampak dari penutupan jalan nasional. Kami akan koordinasi dengan Pertamina untuk mengambil langkah cepat agar tidak berdampak besar,” ujar Bupati.

Pernyataan tersebut memicu tanggapan publik. Berdasarkan pemantauan media sosial oleh kontributor Jember Yang Itu, sebanyak 50% komentar di unggahan video mengandung kritik langsung, sementara 25% lainnya bernada sinis. Sisanya lebih bersifat netral atau informatif.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Jember pada 29 Juli 2025 menetapkan kebijakan work from home (WFH) untuk instansi pemerintah dan sekolah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama kelangkaan BBM berlangsung.

 

Langkah Pertamina dan Dampaknya

Pertamina menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan truk tangki BBM sebelum jalur ditutup. Namun, distribusi mengalami kendala karena kemacetan panjang. Sebagai solusi, Pertamina melakukan alih suplai dari Terminal BBM Surabaya dan Malang untuk wilayah Jember dan sekitarnya.

BACA JUGA :  Pasokan LPG 3 Kg ke Sejumlah Pangkalan di Merangin Macet, Dirut PT. Putra Siarang Mengkambinghitamkan Pertamina

“Distribusi BBM tidak hanya bergantung pada stok, tetapi juga jalur distribusi yang lancar. Saat ini kami upayakan percepatan pengiriman dari jalur lain,” ujar Hendra Saputra, Sales Brand Manager Pertamina wilayah Jember.

Kebutuhan BBM di Jember diperkirakan mencapai 700 kiloliter per hari. Gangguan pasokan ini mulai memengaruhi daerah sekitar seperti Bondowoso dan Lumajang. Beberapa aktivitas warga dan sektor informal pun terdampak.

 

Minimnya Mitigasi dan Komunikasi Krisis

Eko Wahyu Pramono, pengamat kebijakan publik, menilai bahwa krisis BBM di Jember seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. Menurutnya, ketergantungan pada satu jalur distribusi menunjukkan lemahnya desain mitigasi logistik di tingkat daerah.

“Penutupan jalur nasional memang di luar kendali daerah, tapi dampaknya bisa diprediksi. Ini menandakan absennya rencana darurat. Padahal Jember adalah kabupaten besar dengan konsumsi BBM yang tinggi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/7).

Ia juga menyoroti pernyataan pejabat publik yang menyebut krisis ini bukan masalah mendasar. Menurutnya, narasi semacam itu berisiko menimbulkan jarak dengan kondisi nyata yang dirasakan warga.

“Komunikasi publik dalam situasi krisis harus memuat empati, bukan sekadar klarifikasi. Kalimat seperti ‘bukan fundamental’ mungkin benar dalam konteks kebijakan, tapi tidak relevan bagi warga yang antre sejak subuh. Di situlah empati diuji,” tambah Eko.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa distribusi BBM bukan hanya soal teknis logistik, tetapi juga berkaitan erat dengan mobilitas, produktivitas, dan stabilitas sosial masyarakat.

“Kelangkaan BBM bisa meluas jadi krisis sosial jika dibiarkan. Pemerintah daerah perlu membangun skenario distribusi alternatif dan memperbaiki sistem peringatan dini untuk kejadian serupa,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, beberapa SPBU mulai menerima pasokan BBM baru. Namun antrean masih terjadi di sejumlah titik. Warga berharap agar distribusi kembali stabil dan pemerintah lebih siap menghadapi gangguan serupa di masa mendatang.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita : Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Semarak HUT ke-45 Desa Rasau, Pawai Budaya Angkat Sejarah Transmigrasi
Diduga Tak Pernah Beres di 2024, Aris Kurniawan Tetap Dipercaya Kerjakan Proyek 2025 di Kelurahan Mampun
Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan
Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang
Krisis Penegakan Hukum di Indonesia
Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kaleidoskop 2025: Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Bencana Tata Kelola
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Berita ini 168 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Desember 2025 - 11:02 WIB

Semarak HUT ke-45 Desa Rasau, Pawai Budaya Angkat Sejarah Transmigrasi

Minggu, 14 Desember 2025 - 05:23 WIB

Diduga Tak Pernah Beres di 2024, Aris Kurniawan Tetap Dipercaya Kerjakan Proyek 2025 di Kelurahan Mampun

Sabtu, 13 Desember 2025 - 22:45 WIB

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:32 WIB

Perlu Normalisasi Sungai Batang Gasan yang Masuk ke Pemukiman Penduduk di Korong Piliang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 15:21 WIB

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:11 WIB

Kaleidoskop 2025: Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Bencana Tata Kelola

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:56 WIB

Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi

Berita Terbaru

Gambar Kegiatan Jambore Pos Yandu Kabupaten Subang 2025 – Sabtu, 13/12/2025.

Berita Utama

Jambore Posyandu Jadi Momentum, Honor Kader di Subang Dinaikkan

Sabtu, 13 Des 2025 - 22:45 WIB

Dr. Firman Tobing

Hukum

Krisis Penegakan Hukum di Indonesia

Sabtu, 13 Des 2025 - 15:21 WIB