Pemerintah Nagari Sikabau Laksanakan Musyawarah RKP Nagari Tahun 2025, DU RKP 2026 Dan Rembug Stunting

- Publisher

Rabu, 12 Juni 2024 - 17:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintahan Nagari Sikabau Kabupaten Dharmasraya melaksanakan musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2025 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) Nagari 2026 disertai dengan rembuk Stunting bersama seluruh bidan desa dan kader Posyandu se kenagarian Sikabau yang bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Sikabau pada hari Rabu (12/6).

Musyawarah dihadiri oleh Wali Nagari Sikabau, Badan Musyawarah Nagari, LPM, pendamping desa serta bidan desa dan Kader Posyandu.

Pada awal musyawarah dimulai dengan rembug stunting  yang bertujuan untuk menampung aspirasi dan usulan dari seluruh bidan desa dan kader posyandu dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah nagari untuk meminimalisir Stunting di Nagari Sikabau.

Beberapa masalah yang masih dihadapi di lapangan diantaranya masih terbatasnya tempat pelayanan posyandu, serta menu makanan tambahan yang belum tepat sasaran. Beberapa posyandu tidak memiliki tempat yang memadai untuk pelayanan sehingga terpaksa menumpang dirumah warga.

BACA JUGA :  Pengukuhan DMI Kabupaten Kupang NTT Periode 2025 - 2030 

Berikutnya musyawarah dilanjutkan dengan pembentukan Tim verifikasi dan Tim Penyusunan Kegiatan pembangunan Nagari Tahun 2025 dan daftar usulan rencana kegiatan pemerintah Nagari Tahun 2026. Sekretaris Nagari Fitrawadi SP. menjelaskan bahwa tim verifikasi berfungsi untuk menetapkan prioritas terhadap usulan-usulan pembangunan yang ada di nagari yang selanjutnya akan susun oleh tim penyusunan rencana kegiatan pembangunan nagari.

“Ada banyak usulan pembangunan disetiap jorong yang ada di nagari, namun pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan prioritas yang akan dimusyawarahkan oleh Tim verifikasi. ” demikian penjelasan Fitrawadi.

BACA JUGA :  Ridwan Andi Wittiri: Kurban PDI Perjuangan Sulsel Bentuk Kepedulian untuk Masyarakat

Pendamping desa, Fauzi menambahkan bahwa usulan RKP harus berpedoman kepada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang telah ditetapkan sebelumnya agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari.

“Usulan kegiatan Nagari harus sesuai dengan hasil RPJM Nagari yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar pelaksanaan pembangunan nagari dapat berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Wali Nagari.” Ucap Fauzi.

Berita Terkait

Polda Sulsel Gelar Bakti Sosial di Pulau Lanjukang, Perkuat Kepedulian dan Sinergi Menyambut Hari Bhayangkara ke-80
GARDA 08 Sulsel Siap Awasi Program Strategis Pemerintah Secara Profesional
PJI Kaltim Dorong Profesionalisme Jurnalis, Dengan mengadakan Audiensi dengan ‎GM Bandara SAMS
Diskominfo Majene Tegaskan Loyalitas kepada Bupati, Kendala Kemitraan Media Murni Faktor Anggaran
HPN 2026 dan Semangat Kesetaraan Dalam Ekosistem Pers Nasional
SMSI Anugerahkan Penghargaan Kepada 16 Tokoh Nasional Dan Daerah Yang Peduli Kemerdekaan Pers
Sawit Berdiri di Atas Lahan yang Sudah Dibebaskan, PT BBA Tolak Tuntutan Ganti Rugi Baru
SMSI dan Mahkamah Agung Bersinergi Cetak Mediator Bersertifikat di Seluruh Indonesia
Berita ini 147 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 09:03 WIB

Polda Sulsel Gelar Bakti Sosial di Pulau Lanjukang, Perkuat Kepedulian dan Sinergi Menyambut Hari Bhayangkara ke-80

Sabtu, 20 Juni 2026 - 17:43 WIB

GARDA 08 Sulsel Siap Awasi Program Strategis Pemerintah Secara Profesional

Sabtu, 20 Juni 2026 - 08:41 WIB

PJI Kaltim Dorong Profesionalisme Jurnalis, Dengan mengadakan Audiensi dengan ‎GM Bandara SAMS

Jumat, 19 Juni 2026 - 20:10 WIB

Diskominfo Majene Tegaskan Loyalitas kepada Bupati, Kendala Kemitraan Media Murni Faktor Anggaran

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:47 WIB

HPN 2026 dan Semangat Kesetaraan Dalam Ekosistem Pers Nasional

Berita Terbaru