Topik eko wahyu pramono

Ilustrasi suasana keputusan kolektif yang melambangkan pergeseran kewenangan manusia menuju dominasi algoritma dalam penegakan pajak.

Berita Utama

Kepatuhan Pajak di Tangan Algoritma: Solusi atau Ancaman?

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 3 Desember 2025 - 15:29 WIB

Rabu, 3 Desember 2025 - 15:29 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 3 Desember 2025 – Indonesia memasuki era baru dalam tata kelola pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan model pengawasan…

ilustrasi Friedrich Nietzsche yang dililit ular dengan nuansa gelap, menggambarkan pergulatan filosofisnya

Artikel

Friedrich Nietzsche dan Gema Abadi dari Kalimat “Tuhan Telah Mati”

Artikel | Opini | Politik | Rabu, 3 Desember 2025 - 14:43 WIB

Rabu, 3 Desember 2025 - 14:43 WIB

Oleh: Eko Wahyu Pramono SUARA UTAMA – Surabaya, 3 Desember 2025 – Friedrich Nietzsche mungkin bukan filsuf yang mudah dipahami, tetapi gagasannya telah mengguncang…

Eko Wahyu Pramono berdiri di depan Gedung PTUN Surabaya usai mendaftarkan gugatan terhadap Politeknik Negeri Jember terkait sengketa pemrosesan ijazah.

Berita Utama

Eko Wahyu Pramono Gugat Politeknik Negeri Jember ke PTUN Surabaya

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 2 Desember 2025 - 12:48 WIB

Selasa, 2 Desember 2025 - 12:48 WIB

SUARA UTAMA — Surabaya, 2 Desember 2025 — Seorang mantan mahasiswa Politeknik Negeri Jember, Eko Wahyu Pramono, S.Ak, yang juga merupakan pemegang Izin Kuasa…

Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP (kiri), bersama AKBP Dr. Apollo Sinembela, S.S., S.H., M.Si. selaku Kabag Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya (tengah), dan Eko Wahyu Pramono, S.Ak, praktisi hukum serta pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak (kanan), saat melakukan kunjungan dan diskusi di ruang kerja Kabag Wasidik Polda Metro Jaya, Jakarta.

Berita Utama

Diskusi dan Ngopi di Polda Metro bersama Kabag Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Kamis, 27 November 2025 - 19:45 WIB

Kamis, 27 November 2025 - 19:45 WIB

SUARA UTAMA — Jakarta, 27 November 2025 – Suasana hangat dan penuh keakraban tercipta saat Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, Ketua Komite Tetap…

Ilustrasi retorika pada forum Senat Romawi yang menggambarkan akar filosofi hukum pidana klasik. Ungkapan “actus reus non facit reum nisi mens sit rea” menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat jahat di baliknya.

Berita Utama

Kekuatan Doktrin Actus Reus – Mens Rea

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 26 November 2025 - 13:34 WIB

Rabu, 26 November 2025 - 13:34 WIB

SUARA UTAMA — Surabaya, 26 November 2025 — Perdebatan mengenai pentingnya unsur niat dalam pertanggungjawaban pidana kembali mencuat setelah sejumlah kasus publik menyoroti perbedaan…

Ilustrasi refleksi dan musyawarah, menggambarkan situasi DJP yang tengah disorot setelah pencekalan eks Dirjen Pajak dan kebutuhan pembenahan internal.

Berita Utama

Eks Dirjen Pajak Dicekal, DJP Diminta Berbenah

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 25 November 2025 - 11:24 WIB

Selasa, 25 November 2025 - 11:24 WIB

SUARA UTAMA — Surabaya, 25 November 2025 — Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tindakan pencegahan ke luar negeri (cekal) terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak,…

Ilustrasi kesedihan yang selaras dengan tema artikel, mencerminkan dampak kekerasan terhadap korban dan pentingnya perlindungan hukum. Gaya visual yang melankolis menekankan ketidakberdayaan korban.

Nasional

Perlindungan Korban dalam UU TPKS

Nasional | Senin, 24 November 2025 - 15:03 WIB

Senin, 24 November 2025 - 15:03 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 24 November 2025 — Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban kekerasan…

Ilustrasi ini menggambarkan ketegangan dan perhatian masyarakat terhadap SP2DK, mencerminkan dinamika respons antara transparansi perpajakan dan kekhawatiran wajib pajak.

Nasional

Dinamika Respon Masyarakat terhadap SP2DK

Nasional | Senin, 24 November 2025 - 14:22 WIB

Senin, 24 November 2025 - 14:22 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 24 November 2025 — Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi…

Ilustrasi Spirit Fiskal dan Etika Penegakan Pajak menampilkan sosok bergaya klasik yang melambangkan kebijaksanaan dan keadilan

Berita Utama

Spirit Fiskal dan Etika Penegakan Pajak

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 11 November 2025 - 16:43 WIB

Selasa, 11 November 2025 - 16:43 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 11 November 2025 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerukan agar seluruh aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap bersemangat mengejar…

Ilustrasi kampanye Suara Utama bertema “Keadilan bagi Perempuan Indonesia”.
Gambar ini menampilkan simbol-simbol keberanian dan suara perempuan megafon sebagai representasi advokasi publik, kepalan tangan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, serta bibir terbuka yang melambangkan keberanian untuk bersuara.

Berita Utama

Tolak Pelecehan, DJ Naomi Justru Dipecat

Berita Utama | Gaya Hidup | Hukum | Nasional | Opini | Senin, 10 November 2025 - 09:41 WIB

Senin, 10 November 2025 - 09:41 WIB

SUARA UTAMA – Dumai, 10 November 2025 – Seorang perempuan pekerja hiburan di Dumai, Riau, melaporkan dugaan pelecehan seksual dan pemutusan hubungan kerja sepihak…

Ilustrasi artikel “De Autonomie van het Materiële Strafrecht” di SUARA UTAMA, menampilkan simbol perjuangan keadilan dan figur Eko Wahyu Pramono, pemegang Izin Kuasa Hukum (IKH) Pengadilan Pajak, sebagai narasumber utama pembahasan otonomi hukum pidana.

Berita Utama

De Autonomie van het Materiële Strafrecht: Fondasi Keadilan dalam Hukum Pidana Indonesia

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Minggu, 9 November 2025 - 18:14 WIB

Minggu, 9 November 2025 - 18:14 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 9 November 2025 – Dalam dinamika pembaruan sistem hukum nasional, teori De Autonomie van het Materiële Strafrecht atau Otonomi Hukum…

Ilustrasi reflektif tentang konflik antara spiritualitas dan kesehatan mental. Gambar ini menggambarkan ketegangan batin antara penderitaan jiwa dan pencarian makna religius sejalan dengan tema “Eksorsisme atau Skizofrenia?” yang dibahas dalam artikel ini.

Berita Utama

Eksorsisme atau Skizofrenia? Mengurai Ambiguitas Kerasukan dalam Perspektif Medis dan Teologis

Berita Utama | Gaya Hidup | Kajian | Nasional | Opini | Pendidikan | Sabtu, 8 November 2025 - 21:28 WIB

Sabtu, 8 November 2025 - 21:28 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 8 November 2025 — Praktik pengusiran roh jahat atau eksorsisme kembali menjadi perbincangan di berbagai kalangan akademisi dan rohaniawan. Meski…

Ilustrasi perdebatan filsafat klasik menggambarkan dialektika antara hukum dan keadilan merefleksikan ambiguitas konsep “menguji kepatuhan” dalam pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12A PMK 15/2025.

Berita Utama

Ambiguitas Konsep ‘Menguji Kepatuhan’ dalam Pemeriksaan Pajak: Kritik terhadap Pasal 12A PMK 15/2025

Berita Utama | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 8 November 2025 - 13:03 WIB

Sabtu, 8 November 2025 - 13:03 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 8 November 2025 Kebijakan terbaru Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 menuai perhatian dari kalangan…

Potret ilustratif suasana diskusi ekonomi sosial yang merepresentasikan fenomena Chilean Paradox kemapanan semu di tengah pertumbuhan ekonomi.

Berita Utama

Chilean Paradox dan Kerapuhan Kelas Menengah Indonesia

Berita Utama | Ekonomi | Gaya Hidup | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Kamis, 6 November 2025 - 15:24 WIB

Kamis, 6 November 2025 - 15:24 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 6 November 2025 — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dalam satu dekade terakhir menciptakan kelompok kelas menengah yang semakin besar….

Ilustrasi konsep SPPTDLN (Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri)

Bisnis

Pemerintah Siapkan Sistem Pemungutan Pajak Digital Otomatis Melalui SPPTDLN

Bisnis | Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 5 November 2025 - 09:00 WIB

Rabu, 5 November 2025 - 09:00 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 5 November 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersiap membuka babak baru dalam sistem perpajakan…

Ilustrasi pelaku UMKM sedang beraktivitas di pasar tradisional dan usaha kuliner jalanan. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029, memberikan kepastian dan keringanan pajak bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.

Ekonomi

UMKM Tetap Nikmati PPh Final 0,5% sampai 2029, Ini Penjelasan Pemerintah

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Sabtu, 1 November 2025 - 14:25 WIB

Sabtu, 1 November 2025 - 14:25 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 1 November 2025 – Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil,…

ilustrasi Sosok Dewi Keadilan (Lady Justice) menggambarkan penegakan hukum yang tegas namun berimbang dalam kebijakan gijzeling atau penyanderaan pajak. Pemerintah menegaskan langkah ini sebagai upaya hukum terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ekonomi

Gijzeling, Langkah Tegas Pemerintah untuk Penunggak Pajak

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Jumat, 31 Oktober 2025 - 11:29 WIB

Jumat, 31 Oktober 2025 - 11:29 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 31 Oktober 2025 – Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta pengeluaran negara. Namun,…

Ilustrasi seorang individu yang terhimpit beban besar bertuliskan “Hutang”, menggambarkan tekanan fiskal dan pajak yang dihadapi akibat kebijakan pinjaman pemerintah daerah.

Ekonomi

Eko Wahyu Pramono, S.Ak Soroti Potensi Beban Pajak Akibat Skema Pinjaman Daerah Rp240 Triliun

Ekonomi | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Kamis, 30 Oktober 2025 - 21:31 WIB

Kamis, 30 Oktober 2025 - 21:31 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 30 Oktober 2025 – Pemerintah memastikan skema pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) siap dilaksanakan. Menteri Keuangan Purbaya…

Tampilan layar yang menunjukkan pergerakan harga saham dan logo NVIDIA. Saham NVIDIA (NASDAQ: NVDA) terus mencatatkan rekor baru di tengah lonjakan permintaan chip kecerdasan buatan (AI). Namun, sejumlah analis, termasuk Eko Wahyu Pramono, S.Ak, menilai valuasi perusahaan kini berada di tingkat yang perlu diwaspadai.

Bisnis

Eko Wahyu Pramono, S.Ak: NVIDIA di Persimpangan Antara Fundamental Kokoh dan Valuasi Mahal

Bisnis | Ekonomi | Nasional | Opini | Kamis, 30 Oktober 2025 - 17:15 WIB

Kamis, 30 Oktober 2025 - 17:15 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 30 Oktober 2025 — Saham NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) kembali mencatatkan rekor tertinggi dalam perdagangan di bursa Amerika Serikat, menembus…

Ilustrasi suasana klasik Romawi menggambarkan filosofi De Gustibus Non Est Disputandum sebuah asas yang menekankan bahwa selera tidak dapat diperdebatkan. Gambar ini mencerminkan makna toleransi, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan estetika.

Berita Utama

Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:04 WIB

Rabu, 29 Oktober 2025 - 16:04 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 29 Oktober 2025 –  Di tengah maraknya perdebatan di media sosial mengenai selera musik, film, dan kuliner, istilah Latin “De…

Ilustrasi konsep hukum klasik: seorang orator Romawi menjelaskan asas “Lex Specialis Derogat Lex Generali” di hadapan para murid hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Berita Utama

Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Rabu, 29 Oktober 2025 - 14:54 WIB

Rabu, 29 Oktober 2025 - 14:54 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 29 Oktober 2025 – Dalam sistem hukum Indonesia, asas lex specialis derogat lex generali menjadi salah satu prinsip fundamental yang…

Ilustrasi suasana forum perdebatan hukum di era Romawi kuno yang menggambarkan lahirnya asas Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti.

Berita Utama

Makna Asas “Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti” dalam Penegakan Hukum Indonesia

Berita Utama | Hukum | Nasional | Opini | Politik | Selasa, 28 Oktober 2025 - 16:24 WIB

Selasa, 28 Oktober 2025 - 16:24 WIB

SUARA UTAMA – Surabaya, 28 Oktober 2025 – Asas Ignorantia excusatur non juris sed facti tengah menjadi sorotan di kalangan praktisi dan akademisi hukum…