Makna Asas “Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti” dalam Penegakan Hukum Indonesia

- Publisher

Selasa, 28 Oktober 2025 - 16:24 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

Ilustrasi suasana forum perdebatan hukum di era Romawi kuno yang menggambarkan lahirnya asas Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti.

Ilustrasi suasana forum perdebatan hukum di era Romawi kuno yang menggambarkan lahirnya asas Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti.

SUARA UTAMA – Surabaya, 28 Oktober 2025 – Asas Ignorantia excusatur non juris sed facti tengah menjadi sorotan di kalangan praktisi dan akademisi hukum Indonesia. Asas ini memiliki arti “ketidaktahuan dapat dimaafkan terhadap fakta, tetapi tidak terhadap hukum”, yang menegaskan bahwa alasan tidak tahu hukum tidak dapat dijadikan pembelaan, sedangkan ketidaktahuan terhadap fakta tertentu masih dapat dipertimbangkan dalam proses hukum.

Menurut pandangan sejumlah ahli, asas ini memainkan peran penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan individu, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan unsur ketidaktahuan faktual dari pelaku.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penerapan dalam Praktik Hukum

Dalam praktik peradilan, asas ini kerap menjadi dasar pertimbangan hakim, terutama ketika terdakwa mengaku tidak mengetahui fakta penting yang menyebabkan tindakannya melanggar hukum. Penerapan asas ini dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara yang bertindak tanpa niat jahat, namun terjebak karena ketidaktahuan terhadap kondisi faktual di lapangan.

Kasus-kasus seperti pelanggaran administratif, kesalahan informasi, hingga penerimaan barang hasil tindak pidana tanpa disadari, sering kali melibatkan perdebatan tentang sejauh mana asas ini bisa diterapkan.

 

Komentar Praktisi Hukum

Praktisi hukum Eko Wahyu Pramono menilai asas Ignorantia excusatur non juris sed facti merupakan refleksi penting dari nilai-nilai keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

BACA JUGA :  Bupati Saleh Asnawi Buka Festival Literasi Tanggamus 2026 di Pantai Muara Indah

“Asas ini mengajarkan kita bahwa hukum tidak hanya soal kepastian, tapi juga soal keadilan. Ketika seseorang benar-benar tidak mengetahui fakta penting di balik tindakannya, maka penegak hukum harus melihatnya secara objektif dan manusiawi,” ujar Eko Wahyu Pramono kepada SUARA UTAMA, Selasa (28/10/2025).

Eko menambahkan, penting bagi hakim dan jaksa untuk membedakan antara ketidaktahuan terhadap hukum dan ketidaktahuan terhadap fakta agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan putusan.

 

Konteks dan Relevansi

Perbincangan mengenai asas ini mencuat kembali pada tahun 2025, setelah muncul sejumlah kasus hukum yang memunculkan perdebatan tentang batas tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya. Sejumlah akademisi hukum juga mendorong agar asas ini dipahami secara lebih luas dalam pendidikan hukum dan penerapan di lapangan.

BACA JUGA :  Kebakaran Hutan, Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Ditutup Sementara

Beberapa lembaga hukum di Surabaya dan Yogyakarta bahkan menggelar diskusi publik untuk mengkaji penerapan asas ini dalam sistem hukum nasional, guna memastikan keadilan tetap menjadi roh dari setiap putusan pengadilan.

 

Penegasan Prinsip Keadilan

Asas Ignorantia excusatur non juris sed facti menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat kaku. Hukum harus memberi ruang bagi pertimbangan moral dan kebenaran faktual, tanpa mengorbankan kepastian hukum.
Sebagaimana disampaikan Eko Wahyu Pramono, asas ini menjadi simbol bahwa hukum harus tetap berpihak pada kemanusiaan dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

 

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
PKDI Apresiasi Bank Jatim Namun Meminta Segera di realisasikan, DPMD Kab. Probolinggo Masih Akan Mengkaji 
10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU
Pak YES Raih Memorandum Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lamongan
Siap Penuhi Permintaan Bank Jatim Cabang Kraksaan,  PKDI Kab. Probolinggo Sebut Maintenance Layanan Berdampak Pada Pencairan dan LPJ
Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Buka Suara Terkait Maintenance Layanan, Ketua PPDI Siap Ajukan Permohonan Pembukaan Blokir Siltap 
Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Buka Suara Terkait Maintenance Layanan, Ketua PPDI Siap Ajukan Permohonan Pembukaan Blokir Siltap 
Berita ini 101 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:41 WIB

Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa

Kamis, 12 November 2026 - 13:06 WIB

Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga

Kamis, 12 November 2026 - 10:56 WIB

10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU

Kamis, 12 November 2026 - 10:33 WIB

Pak YES Raih Memorandum Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lamongan

Kamis, 12 November 2026 - 07:58 WIB

Siap Penuhi Permintaan Bank Jatim Cabang Kraksaan,  PKDI Kab. Probolinggo Sebut Maintenance Layanan Berdampak Pada Pencairan dan LPJ

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp