Oleh: Dr. Firman Tobing
Akademisi/Anggota Pusat Analisa Kebijakan Hukum & Ekonomi Indonesia
SUARA UTAMA, Riau – Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan sekadar kumpulan pasal yang tercantum dalam konstitusi, melainkan juga representasi nyata dari variasi pengalaman hidup masyarakat di seluruh wilayah negara. Prinsip-prinsip HAM sejatinya dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau ras, namun pelaksanaannya sering kali ditentukan oleh kondisi sosial dan politik tempat individu tersebut berada. Di kota-kota besar, warga sering kali lebih mudah mendapatkan akses ke bantuan hukum, advokasi publik, dan perhatian media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, masyarakat di daerah terpencil atau wilayah konflik kerap kali mengalami ketidakadilan atas hak-hak mereka akibat kurangnya infrastruktur, rendahnya pemahaman hukum, dan sedikitnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelanggaran yang terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM bukan hanya hal yang bersifat hukum tertulis, tetapi juga menggambarkan seberapa adil pemerintah dalam memberikan perhatian dan layanan kepada semua warga negara.
Sejenak kita menoleh pada sejarah HAM yang dapat ditelusuri dari deklarasi dan dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Universal HAM yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam mengakui dan mempromosikan HAM di tingkat internasional. Setelah deklarasi ini, banyak konvensi dan perjanjian internasional lainnya yang mengatur HAM telah diadopsi.
Penerapan HAM di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Negara-negara anggota PBB diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM ini dalam konstitusi dan sistem hukum nasional mereka. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak individu serta menjamin perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang mungkin terjadi. Namun, penerapan HAM sering kali menghadapi tantangan dan kompleksitas yang beragam. Beberapa tantangan termasuk konflik bersenjata, pelanggaran HAM oleh pemerintah atau aktor non-negara, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, budaya, tradisi, dan pandangan yang berbeda mengenai HAM juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif.
Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga hak asasi manusia, menjadi penting. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang HAM, memperkuat lembaga penegak hukum, dan mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi akan membantu dalam melindungi dan memajukan HAM serta memberikan penegasan tentang arti pentingnya HAM sebagai landasan yang kuat dalam menjaga kebebasan, martabat, dan kesejahteraan setiap individu.
Negara Hukum dan Demokrasi
Tidak dapat dipungkiri bahwa antara HAM dan demokrasi merupakan dua pilar utama dalam kehidupan bernegara yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling melengkapi, saling memperkuat, dan menjadi prasyarat tegaknya negara hukum. Demokrasi menciptakan lingkungan yang menjamin penghormatan terhadap HAM, sementara penegakan HAM memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri. Tanpa perlindungan HAM, demokrasi kehilangan maknanya; sebaliknya, tanpa demokrasi, hak asasi manusia akan sulit ditegakkan secara nyata.
Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welfare state, di mana negara memainkan peran kunci dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Di sisi lain, negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga, isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai HAM, dengan kata lain perjuangan menegakkan demokrasi merupakan salah satu upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya.
Harus diakui masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan guna mewujudkan negara hukum dengan mengimplementasikan HAM dalam wadah demokrasi. Artinya, jika kita ingin disebut negara yang demokratis, maka sudah menjadi keharusan untuk memberikan jaminan hukum terhadap penegakan HAM yang diwujudkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi. Di balik semua itu, satuhal yang tidak kalah penting adalah harus ada kesadaran dari semua pihak bahwa HAM dan demokrasi pada hakikatnya sama-sama bertujuan untuk menjaga martabat manusia dan menegakkan keadilan sosial. Demokrasi memberikan ruang agar rakyat dapat menentukan masa depannya sendiri, sementara HAM memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun, seperti yang dikatakan dalam prinsip universal HAM, “Bahwa tindakan tidak adil terhadap satu orang berarti ancaman bagi setiap orang.
SELAMAT HARI HAM SEDUNIA KE 77
(10 Desember 2025)
Penulis : Zulfaimi
Editor : Zulfaimi
Sumber Berita : Suara Utama
