Ketum LDII Ajak Jaga Demokrasi untuk Lahirkan Kepemimpinan Nasional yang Hebat

Ketum LDII Ajak Jaga Demokrasi untuk Lahirkan Kepemimpinan Nasional yang Hebat

- Publisher

Selasa, 9 Mei 2023 - 19:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Jakarta – Dukungan terhadap tiga calon presiden telah menguat. Ketiga kandidat kini tinggal mencari pasangan yang tepat. KH Chriswanto berharap pada tahun politik ini, agenda pesta demokrasi tetap berjalan dengan mulus, sehingga Pemilu tetap terlaksana sesuai jadwalnya.

“Pemilu yang sesuai jadwal adalah upaya bangsa ini menjaga demokrasi. Hadirnya tiga kandidat capres yang hampir pasti ini, menunjukkan adanya itikad kuat untuk melenyapkan isu-isu politik seperti perpanjangan masa jabatan atau penundaan Pemilu,” ungkap Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.

KH Chriswanto menegaskan sebagai ormas keagamaan, pihaknya memandang Pemilu merupakan agenda strategis untuk menjalankan program kerja, “Pemenang Pemilu adalah pemegang otoritas, sementara ormas memiliki kapasitas untuk menjalankan program kerja sebagai perwujudan aspirasi anggotanya. Tanpa bermitra dengan pemegang otoritas, kontribusi ormas untuk pembangunan bisa tak berjalan,” tutur KH Chriswanto.

Bagi LDII, menurut mantan politisi Golkar Jawa Timur itu, menjaga agenda demokrasi sama halnya mengupayakan lahirnya kepemimpinan nasional, yang berorientasi pada kemakmuran dan kemajuan bangsanya, “Kepemimpinan nasional yang didambakan bangsa Indonesia, adalah pemimpin yang berkomitmen pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Selain itu, ia terus melanjutkan segala hal yang baik dari kepemimpinan terdahulu,” papar KH Chriswanto.

Ia juga berpandangan, program-program yang tak berjalan atau yang merugikan negara pada masa kepemimpinan yang lalu bisa diperbaiki. Dengan demikian kepemimpinan dan pembangunan nasional bisa terus berjalan, menuju cita-cita dari Pembukaan UUD 1945.

“Harapan ini bisa terwujud bila kita meyakini demokrasi adalah jalan terbaik dalam melahirkan pemimpin nasional. Bukan kembali kepada feodalisme di mana pemimpin yang akan datang memohon restu kepada penguasa, agar berhasil menduduki jabatan pemimpin nasional,” tegas KH Chriswanto. Menurutnya hal ini terlalu berisiko, karena tercipta politik transaksional di antara elit politik.

BACA JUGA :  Ancaman Konstitusional Pasal 50A UU P2SK terhadap Sistem Anti Pencucian Uang Nasional

Saat ditanya pemimpin nasional yang bisa mewakili harapan masyarakat, KH Chriswanto berpendapat capres tersebut tidak hanya memiliki popularitas tinggi, tapi elektabilitas yang tinggi karena kinerjanya, “Elit politik bisa saja sangat populer, tapi tidak berbanding lurus dengan kinerjanya. Apalagi dalam era digital saat ini, popularitas bisa dengan mudah diciptakan,” paparnya.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur, yang pikiran dan ucapannya bisa sejalan, “Ia juga seorang yang memiliki integritas, di mana pikiran, ucapan dan tindakannya selaras. Pemimpin yang berintegritas tinggi, bisa menjalankan program kerjanya sebagai amanah dari rakyat,” ujar KH Chriswanto.

BACA JUGA :  KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD KALTIM KE JAWA TIMUR Perkuat Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Perlindungan Hak Ketenagakerjaan

Kepemimpinan yang lahir pada 2024 nantinya, akan menghadapi tantangan nasional dan global yang sangat tinggi, “Ada Perang Dingin baru, yang bakal melibatkan banyak blok. Mereka akan berebut sumberdaya alam seperti elemen tanah jarang, energi, air, dan pangan. Indonesia memiliki kesemuanya,” tuturnya.

Tanpa kepemimpinan nasional yang kuat, negeri ini hanya akan dijarah kekayaannya tanpa peningkatan kemakmuran bangsa Indonesia sebagai pemiliknya. Di sisi lain, pemimpin masa depan harus kian kreatif.

“Ekonomi yang menjelaskan utang adalah bagus untuk pembangunan harus dipertimbangkan kembali. Amerika Serikat yang memiliki doktrin utang adalah lumrah dalam pembangunan, kini mengalami gagal bayar dan ekonominya jatuh. Kemiskinan meningkat demikian halnya jurang kesejahteraan yang makin melebar antara si kaya dan si miskin,” pungkasnya.

Berita Terkait

Ancaman Konstitusional Pasal 50A UU P2SK terhadap Sistem Anti Pencucian Uang Nasional
KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD KALTIM KE JAWA TIMUR Perkuat Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Perlindungan Hak Ketenagakerjaan
DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Menakar Etika Demokrasi Dan Keadilan Pemilu Dalam Bayang Politik Kepentingan
Masyarakat Layangkan Mosi Tidak Percaya ke PT Berau coal. Ketidakefektifan 4 Pilar CSR PT Berau Coal yang mencakup Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi (UKM/BUMDes), Serta Pertanian/Perikanan. 
Fardy Iskandar: Seleksi KPID Kaltim Bukan Sekadar Formalitas, Ini Soal Marwah Penyiaran Daerah
PUTUSAN FENOMENAL PRA PERADILAN 2026: KORBAN MENANG, NEGARA DIPAKSA MEMBERI KEPASTIAN HUKUM
Desakan Keadilan Menguat: DPRD Kalteng, Pangdam, dan Kapolda Didesak Tuntaskan Kasus Andrie Yunus

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 16:22 WIB

Ancaman Konstitusional Pasal 50A UU P2SK terhadap Sistem Anti Pencucian Uang Nasional

Jumat, 19 Juni 2026 - 14:56 WIB

KUNJUNGAN KERJA BADAN KEHORMATAN DPRD KALTIM KE JAWA TIMUR Perkuat Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Perlindungan Hak Ketenagakerjaan

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:26 WIB

DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Kamis, 28 Mei 2026 - 02:12 WIB

Menakar Etika Demokrasi Dan Keadilan Pemilu Dalam Bayang Politik Kepentingan

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:15 WIB

Masyarakat Layangkan Mosi Tidak Percaya ke PT Berau coal. Ketidakefektifan 4 Pilar CSR PT Berau Coal yang mencakup Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi (UKM/BUMDes), Serta Pertanian/Perikanan. 

Berita Terbaru

Berita Utama

RSUD Jaraga Sasameh Verifikasi Data Rujukan Ditengah Transisi RME

Kamis, 2 Jul 2026 - 00:33 WIB