Masyarakat Menjerit Oknum EO Melejit, Event Harjakapro ke 280 Terindikasi Bukan Pesta Rakyat Melainkan Ajang Bisnis Oknum EO

- Publisher

Sabtu, 25 April 2026 - 11:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

 

SUARA UTAMA, Probolinggo – Kritik tajam di lontarkan warga masyarakat kabupaten Probolinggo Jawa Timur perihal peringatan Hari jadi kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke 2080 tahun 2026. Pasal nya dari beberapa OPD Menggelontorkan anggaran yang bersumber dari APBD sekira Rp. 200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) lebih. 25/04/2026.

Harjakapro ke 280 yang berlangsung selama 10 hari, di nilai tidak berdampak positif bagi warga masyarakat yang ekonomi nya menengah ke bawah. Melainkan terindikasi hanya menguntungkan oknum EO. Pasal nya, Selain mendapat anggaran dari pemerintah, Oknum EO terindikasi dugaan memperjual belikan Lapak (Kanan kiri kenak).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditengah isu harus efisiensi anggaran, OPD malah Menggelontorkan anggaran yang nilai tidak tepat sasaran oleh masyarakat. Bahkan Informasi yang beredar ASN dalam setiap malam nya di siapkan absensi (wajib hadir). Sehingga terkesan pemborosan bagi ASN yang seharusnya efesiensi benar benar di rasakan oleh semua lapisan.

BACA JUGA :  Silatnas dan Milad 2026 Perkuat Ukhuwah, Komitmen, dan Kompetensi Anggota AR Learning Center serta Suara Utama

Seorang kuli bangunan “LT” yang mengaku dirinya asal wilayah kecamatan Tiris Menilai, anggaran yang di gelontorkan oleh OPD khusus Dinas pendidikan dan kebudayaan, tidak berdampak langsung kepada masyarakat menengah kebawah. Ia sangat menyangkan pasal nya masih banyak fasilitas pendidikan yang memprihatinkan.

“Kami sebagai masyarakat kecil menganggap anggaran yang di gelontor oleh OPD salah satu nya Disdikdaya tidak tepat. Apakah pendidikan sudah bagus di kabupaten Probolinggo?. Coba kepala dinas nya suruh turun, gedung gedung sekolah masih banyak yang tidak layak. Untuk apa Harjakapro semewah dan sebesar itu sementara manfaat tidak bisa di rasakan oleh masyarakat kecil. “Ungkap nya.

BACA JUGA :  Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025 Barito Selatan Ditunda

Ia mengaku pernah berkunjung ke Harjakapro ke 280, Menurut wajar jika barang barang yang di jual oleh pelaku UMKM mahal. Dengan alasan Ia mendapat informasi dugaan praktik jual beli lapak. Sehingga terkesan Harjakapro menjadi ajang Bisnis oknum EO bukan Pesta rakyat.

“Harga makanan dan minuman UMKM mahal, Contoh harga minuman, susu kedelai Rp 6.000, di harjakapro jadi Rp.12.000. Mana yang namanya pesta rakyat?. Ya memang wajar sih, menaikan harga karena lapak yang mereka tempati terindikasi membayar pada oknum oknum EO. Harjakapro yang menikmati masyarakat atau siapa?. “Pungkas nya.

BACA JUGA :  Oknum Sekdes Gading Kulon Diduga Mafia Tanah kelas Ulung, Ahli Waris Pertanyakan Persyaratan Dasar Pendaftaran Sertifikat 

Salah satu pengunjung Harjakapro “HL” asli kelahiran kabupaten Probolinggo, mengaku bahwa ASN di siapkan absen di acara tersebut. Sehingga Harjakapro di dominasi ASN ditengah situasi efisiensi untuk keluarga masing-masing malah pengeluaran menambah.

“Absen Khusus (AK) dibuka jam 18.00 wib. pulang naik motor dari Kraksaan, Jalan kemungkinan sepi karena musim begal. Kalau ada apa apa, apakah pimpinan yang mengusulkan kebijakan ini tanggung jawab?, bagi ASN yang rumah nya jauh. Mereka (ASN) harus mengeluarkan belanja lebih banyak. “Ucap nya.

Penulis : Ali Misno

Berita Terkait

Terindikasi Malpraktek Administrasi dan Kelalaian, ATR/BPN Kabupaten Probolinggo Terkesan Enggan Bertanggung Jawab
Tak Terima Lahan Dikuasai Pihak Lain, Ahli Waris Amer Husin di Kelurahan Mampun Siap Seret Merry-Tomy ke Ranah Hukum
PFII Dinilai Jadi Solusi Pembiayaan Daerah, SMSI Dorong Sinergi Percepat Penerbitan Obligasi Daerah
Tarif Merek UMKM Tak Naik, Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis Mulai Agustus 2026
PETI Diduga Milik Jayak Kian Merajalela di Tanjung Benuang, Warga Tagih Ketegasan APH
Ketua Umum FOR SANTRI Kukuhkan Pengurus Subkorwil V Jawa Timur di Kota Batu
Tanah untuk Rakyat, Bukan Oligarki : MPR RI Tegaskan Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Adat
AMAN Majene Dorong Penetapan Hutan Adat, Tiga Komunitas Adat Resmi Ajukan Usulan ke Kementerian Kehutanan
Berita ini 122 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 09:03 WIB

Terindikasi Malpraktek Administrasi dan Kelalaian, ATR/BPN Kabupaten Probolinggo Terkesan Enggan Bertanggung Jawab

Sabtu, 25 Juli 2026 - 20:59 WIB

Tak Terima Lahan Dikuasai Pihak Lain, Ahli Waris Amer Husin di Kelurahan Mampun Siap Seret Merry-Tomy ke Ranah Hukum

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:26 WIB

PFII Dinilai Jadi Solusi Pembiayaan Daerah, SMSI Dorong Sinergi Percepat Penerbitan Obligasi Daerah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:38 WIB

Tarif Merek UMKM Tak Naik, Pencatatan Hak Cipta Lagu Gratis Mulai Agustus 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:16 WIB

PETI Diduga Milik Jayak Kian Merajalela di Tanjung Benuang, Warga Tagih Ketegasan APH

Berita Terbaru

mancingjitu slot thailand slot thailand