SUARA UTAMA, BERAU – Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) data tenaga kerja dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Berau kembali mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Komisi II, Sakirman.
Data yang masuk itu sering tidak sinkron. Kadang berbeda antara satu periode dengan periode lain, bahkan ada yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, laporan yang diterima DPRD sering kali bersifat umum dan tidak disertai rincian yang memadai. Hal ini menyulitkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan dan menilai sejauh mana komitmen perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Ia menegaskan, ketidakjelasan data berpotensi membuat program CSR kehilangan arah. Tanpa informasi yang akurat, Bantuan yang seharusnya menyasar masyarakat terdampak justru bisa tidak tepat sasaran, Ungkapannya.
Selain itu, Persoalan lain yang turut disorot adalah data tenaga kerja lokal. Ia mengungkapkan bahwa beberapa laporan perusahaan mencantumkan angka penyerapan tenaga kerja daerah yang cukup tinggi, Namun saat dilakukan pengecekan, Hasilnya tidak sesuai.
“Jangan sampai data tenaga kerja hanya bagus di atas kertas. Kenyataannya, Warga lokal masih kesulitan mendapat kesempatan kerja,” katanya.
DPRD Berau, lanjutnya, membutuhkan data yang benar-benar valid sebagai dasar untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya, baik dalam program CSR maupun penyerapan tenaga kerja.
Perusahaan yang beroperasi di Berau agar terbuka dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan, termasuk menyajikan data yang rinci, Terukur dan mudah diverifikasi.
Penulis : Rudi salam
Sumber Berita: Wartawan Suara utama
