SUARAUTAMA,Dogiyai – Aspirasi penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mapia Raya di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, secara resmi disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (23/9/2025).
Polisi Tangkap Aktivis KNPB Jelang Hari Tani Internasional di Sentani
Perwakilan Solidaritas Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Dogiyai, bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Dogiyai, menyerahkan dokumen aspirasi tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta. Penyerahan diterima oleh Kasubag Persuratan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kusnadi, yang menyatakan bahwa surat tersebut akan diarsipkan dan diteruskan ke Komisi II DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
KNPB Nabire Resmi Bubarkan Panitia Pelantikan
- Lahan Akan di Manfaatkan Sebagai Fasilitas Penunjang Kopdes Merah Putih, PDAM Tirta Argapura di Minta Segera Memindahkan Ratusan Paralon
- Peringati Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas di Babel, Kanwil Ditjen Imigrasi Perkuat Sinergi Layanan dan Pembinaan
- BREAKING NEWS! Ratusan Warga 10 Desa di Batang Masumai Geruduk Mapolres Merangin, Desak 6 Warga Dibebaskan
“Kami (DPRD Dogiyai) menjalankan tugas menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur resmi,” ujar Ketua Pansus DPRD Dogiyai, Yohanes Degei, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2025).
Disdikpora Dogiyai Gelar Sosialisasi Hentikan Perundungan dan Kekerasan di Sekolah
Yohanes menjelaskan, sebelum disampaikan ke Jakarta, aspirasi serupa telah diajukan kepada DPR Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah melalui pertemuan audiensi.
Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi Penolakan, Yomi Goo, menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila pemerintah pusat tetap memaksakan pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
“DOB Mapia Raya tidak memenuhi syarat administratif seperti jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan kesesuaian sosial budaya. Kami juga berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung jika tetap disahkan,” tegas Yomi.
Ia menambahkan bahwa masyarakat mendesak dilakukan kajian ilmiah terbuka sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan berdasarkan kepentingan politik sesaat.
- Pemkot Pangkalpinang Pacu Penyusunan RDTR Bukit Intan dan Pusat Kota, Permudah Perizinan Investasi via OSS
- Keluarga Siswa SMK Negeri 1 Dringu Ucapkan Terimakasih Atas di Terima nya Kembali Sebagai Anak Didik
- Pendekatan Humanis Polres Merangin, 95 Senjata Api Rakitan (Kecepek) Diserahkan Sukarela oleh Warga SAD
Rencana pemekaran wilayah di Papua, termasuk pembentukan Mapia Raya, menjadi isu yang menuai pro dan kontra. Di satu sisi dianggap sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik, namun di sisi lain dinilai dapat memperkuat kontrol politik dan ekonomi negara atas tanah adat Papua, tutupnya Goo.











