Masyarakat Dogiyai Serahkan Aspirasi Penolakan DOB Mapia Raya ke DPR RI

Rabu, 24 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTAMA,Dogiyai – Aspirasi penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mapia Raya di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, secara resmi disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (23/9/2025).

Polisi Tangkap Aktivis KNPB Jelang Hari Tani Internasional di Sentani

Perwakilan Solidaritas Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Dogiyai, bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Dogiyai, menyerahkan dokumen aspirasi tersebut di Gedung DPR RI, Jakarta. Penyerahan diterima oleh Kasubag Persuratan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kusnadi, yang menyatakan bahwa surat tersebut akan diarsipkan dan diteruskan ke Komisi II DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

KNPB Nabire Resmi Bubarkan Panitia Pelantikan

“Kami (DPRD Dogiyai) menjalankan tugas menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur resmi,” ujar Ketua Pansus DPRD Dogiyai, Yohanes Degei, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2025).

Disdikpora Dogiyai Gelar Sosialisasi Hentikan Perundungan dan Kekerasan di Sekolah

BACA JUGA :  PSHT Rayon Fajar Indah Mesuji Sukses Gelar Malam Suro

Yohanes menjelaskan, sebelum disampaikan ke Jakarta, aspirasi serupa telah diajukan kepada DPR Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah melalui pertemuan audiensi.

Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi Penolakan, Yomi Goo, menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila pemerintah pusat tetap memaksakan pemekaran Kabupaten Mapia Raya.

“DOB Mapia Raya tidak memenuhi syarat administratif seperti jumlah penduduk, potensi ekonomi, dan kesesuaian sosial budaya. Kami juga berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung jika tetap disahkan,” tegas Yomi.

Ia menambahkan bahwa masyarakat mendesak dilakukan kajian ilmiah terbuka sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan berdasarkan kepentingan politik sesaat.

Rencana pemekaran wilayah di Papua, termasuk pembentukan Mapia Raya, menjadi isu yang menuai pro dan kontra. Di satu sisi dianggap sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik, namun di sisi lain dinilai dapat memperkuat kontrol politik dan ekonomi negara atas tanah adat Papua, tutupnya Goo.

Berita Terkait

Semakin Krisis Kepercayaan Masyarakat, 3 Oknum perangkat desa Banyuanyar tengah Rangkap Jabatan
Warga Ranuagung di Laporkan Warga Tiris Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan 
Jelajah Masjid Pedalaman Nusa Tenggara Timur, Samudera Zam Zam berbagi 4 Ton Sembako 
Menjadi Buah Bibir, Oknum Perangkat Desa Banyuanyar Tengah Diduga Berikan Contoh Langgar Aturan
Safari Pra-Ramadhan di Masjid Al Qodar Oebesa Pedalaman Timor NTT
Oknum Perangkat Desa Banyuanyar Tengah Diduga Merangkap Sebagai Ketua Poktan Jaya Abadi 
Tips Mengenal Wartawan Bodrex dan Wartawan Profesional
Melebar, Oknum SPPG Tiris Diduga Tidak Mengantongi Sertifikat Pelatihan Higiene Sanitasi Pangan

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 16:44

Semakin Krisis Kepercayaan Masyarakat, 3 Oknum perangkat desa Banyuanyar tengah Rangkap Jabatan

Senin, 16 Februari 2026 - 19:20

Warga Ranuagung di Laporkan Warga Tiris Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan 

Senin, 16 Februari 2026 - 18:32

Jelajah Masjid Pedalaman Nusa Tenggara Timur, Samudera Zam Zam berbagi 4 Ton Sembako 

Senin, 16 Februari 2026 - 09:05

Menjadi Buah Bibir, Oknum Perangkat Desa Banyuanyar Tengah Diduga Berikan Contoh Langgar Aturan

Minggu, 15 Februari 2026 - 16:41

Safari Pra-Ramadhan di Masjid Al Qodar Oebesa Pedalaman Timor NTT

Minggu, 15 Februari 2026 - 15:18

Tips Mengenal Wartawan Bodrex dan Wartawan Profesional

Minggu, 15 Februari 2026 - 11:58

Melebar, Oknum SPPG Tiris Diduga Tidak Mengantongi Sertifikat Pelatihan Higiene Sanitasi Pangan

Minggu, 15 Februari 2026 - 09:43

Terindikasi Dugaan Mark Up Harga Bahan Makanan Bergizi, Oknum Aslap SPPG Tiris Memilih Diam

Berita Terbaru