Wakil Ketua I DPRD Berau Kembali Soroti Minimnya Transparansi CSR Perusahaan Tambang.

Perusahaan tambang memiliki tanggung jawap. pelaksanaan CSR harus jelas dan terbuka.

- Publisher

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi pekerja dipaksa masuk dihari libur/tanggal merah. bila tidak mengikuti aturan perusahan amcaman PHK.

Foto ilustrasi pekerja dipaksa masuk dihari libur/tanggal merah. bila tidak mengikuti aturan perusahan amcaman PHK.

SUARA UTAMA BERAU. – ‎Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dan realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau. Ia meminta seluruh perusahaan lebih transparan dalam menyampaikan program maupun besaran anggaran CSR yang disalurkan kepada masyarakat.

‎Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar publik mengetahui sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah, khususnya di wilayah lingkar tambang. Selama ini, masyarakat dinilai hanya mengetahui adanya program bantuan, namun tidak memahami secara rinci bentuk kegiatan, anggaran, Hingga dampak yang dihasilkan.

BACA JUGA :  Haris Diduga Rusak Hutan Desa Lubuk Birah untuk PETI, Warga Minta Dicopot dari Ketua LPHD

‎“CSR jangan hanya menjadi laporan internal perusahaan. Masyarakat juga berhak mengetahui program apa saja yang dijalankan dan sejauh mana manfaatnya,” ujar Subroto, Selasa (12/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

‎Ia menjelaskan, dana CSR seharusnya dapat menjadi solusi dalam membantu pembangunan daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur kampung, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Namun tanpa transparansi, Pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi sulit dilakukan.

BACA JUGA :  Warga Desa Gading Kulon Jadi Korban Sertifikat PRONA 2010 dan PTSL 2018, Terindikasi Cacat Administrasi dan Yuridis, BPN Jadi Sorotan Publik 

‎DPRD Berau, lanjutnya, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan CSR perusahaan tambang. Salah satunya melalui forum bersama yang melibatkan pemerintah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat agar program CSR lebih terarah dan tepat sasaran.

‎Selain itu, Subroto juga meminta perusahaan tidak hanya menjalankan kegiatan bersifat seremonial, tetapi lebih fokus pada program berkelanjutan yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekitar tambang.

BACA JUGA :  Sidang Kasus Pengrusakan Pondok dan Kebun di Renah Alai, Saksi Beberkan Keterlibatan Terdakwa

‎“Perusahaan tambang memiliki tanggung jawab sosial terhadap daerah tempat mereka beroperasi. Karena itu, pelaksanaan CSR harus jelas, terbuka, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

‎Isu transparansi dana CSR di Kabupaten Berau sendiri beberapa kali menjadi perhatian DPRD dalam rapat bersama perusahaan tambang. Dewan menilai keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan program CSR berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Penulis : Rudi salam

Editor : R Salam

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Warga Desa Gading Kulon Jadi Korban Sertifikat PRONA 2010 dan PTSL 2018, Terindikasi Cacat Administrasi dan Yuridis, BPN Jadi Sorotan Publik 
Polres Barsel Bedah Rumah Warga Keladan
Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Lapas Bangko Gelar Razia Rutin Blok Hunian Warga Binaan
Polres Barsel Ziarah ke TMP Abdi Kencana: Komitmen Lanjutkan Pengabdian Pahlawan
Menjadi Cahaya di Tengah Keterbatasan, WBP Lapas Bangko Diajak Menebar Manfaat bagi Sesama
Progam PRONA 2010 dan PTSL 2018 Desa Gading Kulon, Diduga Merugikan Negara, Masyarakat dan Ahli Waris Hingga Ratusan Juta Rupiah 
HUT Bhayangkara ke-80, Polres Barsel Kumpulkan 26 Kantong Darah Lewat Donor Massal
Berkumpul tokoh sentral adat, PYM Datu Amir MA (Sultan Sambaliung), PYM Adji Raden M. Bahkrun (Sultan Gunung Tabur), serta H. Datu Dissan Hasanudin Maulana (Sultan Bulungan)
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:51 WIB

Warga Desa Gading Kulon Jadi Korban Sertifikat PRONA 2010 dan PTSL 2018, Terindikasi Cacat Administrasi dan Yuridis, BPN Jadi Sorotan Publik 

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:11 WIB

Polres Barsel Bedah Rumah Warga Keladan

Kamis, 25 Juni 2026 - 15:15 WIB

Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Lapas Bangko Gelar Razia Rutin Blok Hunian Warga Binaan

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:37 WIB

Polres Barsel Ziarah ke TMP Abdi Kencana: Komitmen Lanjutkan Pengabdian Pahlawan

Kamis, 25 Juni 2026 - 10:57 WIB

Menjadi Cahaya di Tengah Keterbatasan, WBP Lapas Bangko Diajak Menebar Manfaat bagi Sesama

Berita Terbaru

(Ilustrasi)

Hukum

Ketika Hukum Kehilangan “RUH”

Jumat, 26 Jun 2026 - 14:23 WIB

Hukum

Keluhan Warga Soal Dugaan Antrean Solar di Barru

Kamis, 25 Jun 2026 - 21:48 WIB

Nasional

Polres Barsel Bedah Rumah Warga Keladan

Kamis, 25 Jun 2026 - 21:11 WIB