SUARAUTAMA,Nabire- Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire kembali menggelar pada Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 14.30 WIT hingga selesai. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Intan Jaya Kalibobo, Nabire Papua Tengah.
Lapak Baca Nabire dan Diskusi Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua ini mengangkat tema “Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua”.
Dalam diskusi tersebut menjadi ruang refleksi bersama atas perjalanan panjang situasi kemanusiaan di Papua yang dinilai belum menemukan penyelesaian menyeluruh.
Moderator diskusi, Mepa segeni menyampaikan bahwa krisis kemanusiaan di Papua tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik sejak 1961. Menurutnya, sejak periode itu berbagai persoalan kekerasan, konflik, dan ketertinggalan pembangunan mulai mengakar dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Ia menegaskan bahwa persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan konflik yang berkepanjangan.
“Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi orang Papua tertinggal karena sumber masalahnya sejak awal adalah politik dan konflik,” ujarnya.
Pembicara Yosua dalam paparannya menyebut krisis kemanusiaan saat ini sebagai akumulasi dari sejarah panjang kolonialisme dan kebijakan pembangunan yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada masyarakat adat Papua.
Ia menyoroti kondisi di wilayah pegunungan dan pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, ia juga menyinggung dampak kehadiran aparat keamanan di sejumlah wilayah yang menurutnya memunculkan rasa trauma dan pengungsian warga sipil di Papua.
“Krisis ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal rasa aman dan martabat manusia Papua,” ungkapnya.
Dalam diskusi, peserta turut menyinggung pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, dan rasa aman bagi setiap warga negara.
Pembicara Usel Selegani Punup juga menekankan pentingnya menjaga tanah dan hutan adat sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua.
“Karena ada alam, kita bisa hidup. Kalau tidak ada alam, kita tidak bisa hidup. Kami tidak mau hutan adat kami dirusak,” tegasnya.
Papua dalam situasi darurat kemanusiaan maka Diskusi ditutup dengan ajakan kepada masyarakat sipil, gereja, mahasiswa, dan pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog yang lebih jujur dan inklusif terkait kondisi Papua saat ini.
Peserta menilai bahwa pembangunan yang berjalan tanpa menghormati hak-hak dasar manusia Papua hanya akan memperdalam luka dan ketidakadilan di bumi Papua.
Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire ini komitmennya untuk terus menghadirkan ruang diskusi kritis dan membangun solidaritas demi terwujudnya kehidupan yang lebih adil dan manusiawi bagi masyarakat Papua.
