Ketum LDII: Jangan Sampai Kita Patah Hati dengan Demokrasi

- Jurnalis

Sabtu, 20 Mei 2023 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA,  Jakarta – Pada 18 Mei 1998 sekitar 15.000 mahasiswa menduduki DPR. Lalu, pada 21 Mei, Presiden Suharto mengundurkan diri digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, yang menandai berakhirnya 32 tahun otoritarianisme Orde Baru.

“Kami sebagai ormas merasakan benar, Reformasi 1998 membawa perubahan dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat,” tutur Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Dengan kebebasan tersebut, ormas-ormas dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan nasional.

Menurut pandangan mantan politisi Golkar Jawa Timur itu, Reformasi memungkinkan ormas menangkap aspirasi warganya, untuk kemudian mencari solusi dengan pemerintah, “Kami memiliki kapasitas dalam menyikapi masalah di akar rumput, tapi memerlukan otoritas yakni pemerintah dan lembaga-lembaga pengambil kebijakan,” imbuh KH Chriswanto.

ADVERTISEMENT

IMG 20240411 WA00381 Ketum LDII: Jangan Sampai Kita Patah Hati dengan Demokrasi Suara Utama ID Mengabarkan Kebenaran | Website Resmi Suara Utama

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun ia juga mengingatkan, Reformasi melahirkan demokrasi liberal yang memungkinkan elit politik atau pemilik modal mengatur negeri ini, “Inilah yang membuat musyawarah mufakat khas Indonesia menjauh dari esensinya. Berganti dengan lobi-lobi yang sifatnya transaksional. Belum lagi politik uang yang selalu hadir pada setiap pemilu,” keluh KH Chriswanto.

Politik uang sama halnya korupsi elektoral yang imbasnya panjang, seperti terganggunya proses pembangunan. Ini menjadi pintu terjadinya kemiskinan struktural, yang bisa menyeret mundur kualitas sumberdaya manusia yang mengakibatkan ketidakmampuan mengelola sumberdaya alam.

KH Chriswanto juga mengingatkan, kemiskinan tersebut menyebabkan masyarakat akar rumput patah hati dengan demokrasi, yang dulu menjadi angin segar pada 1998. Ia pun menyinggung keterlibatan para pemodal dalam kekuasaan, yang mengakibatkan pelaksana negara tunduk pada pihak swasta, “Inilah yang memicu lahirnya shadow state, di mana pemodal bertransaksi dengan elit politik untuk mengatur kebijakan,” tuturnya.

BACA JUGA :  Mahasiswa Papua Gelar Aksi Melakukan Pengaduan Di Komnas HAM RI Dugaan Kejahatan HAM Berat Di Dogiyai Papua

Kebijakan yang propemodal belum tentu menguntungkan masyarakat, inilah yang menurut KH Chriswanto menjadi keprihatinan civil society, “Mimpi tentang demokrasi yang meningkatkan kesejahteraan menjadi pupus, jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada sebagian masyarakat yang merindakukan masa lalu,” tuturnya prihatin.

Ia mengingatkan demokrasi menuntut akuntabilitas dan transparansi, karena semangatnya adalah kekuasaan di tangan rakyat yang dijalankan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, pada dasarnya penguasa bekerja untuk rakyat dalam demokrasi yang kita sepakati ini, “Jadi apapun kebijakan yang diambil, haruslah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita punya panduan Pembukaan UUD 1945, di sanalah titik yang kita tuju,” imbuhnya.

LDII mengajak agar masyarakat memeriahkan pesta demokrasi. Meskipun demokrasi belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan, namun masyarakat harus meyakini konsensus bentuk pemerintahan yang lahir pada Reformasi 1998, “Demokrasi ini bisa kita perbaiki dengan memilih para pemimpin yang memiliki kualitas, integritas dan elektabilitas, bukan popularitas,” pesan KH Chriswanto.

Popularitas bisa dibangun dengan banyak hal, bahkan di era media sosial sangat memungkinkan seseorang populer atau viral dalam beberapa hari saja, “Namun elektabilitas adalah persoalan amanah dan kejujuran serta integritas. Pemimpin atau wakil rakyat seperti itulah yang rakyat kehendaki, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi kita,” pungkas KH Chriswanto Santoso.

Berita Terkait

Kasat Reskrim Polres Asahan dilaporkan Anggota DPRD ke Propam Polda Sumut
DPD PAN Halteng Fahris Badar Sebut Tidak Ada Surat Tugas untuk Mutiara-Salim Kamaludin
Walikota Gunungsitoli Hadiri Rapat Paripurna DPRD Terkait Keputusan LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2023
532 Peserta Ikut Ujian Tertulis Calon PPS Pemilu Tahun 2024
Pasangan Calon Walikota Gunungsitoli Karya – Yunius Mendaftar di Partai Hanura
Melalui KT 2, PP KMHDI Dorong Kader Sukses Berkontribusi Nyata Bagi Masyarakat
212.HARI JELANG PILKADA KAB.KETAPANG PROV.KALBAR. BACALON MULAI MENDAFTAR
Ini Permintaan LDII untuk Presiden dan Wapres RI Terpilih
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 23:42 WIB

Kasat Reskrim Polres Asahan dilaporkan Anggota DPRD ke Propam Polda Sumut

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:50 WIB

DPD PAN Halteng Fahris Badar Sebut Tidak Ada Surat Tugas untuk Mutiara-Salim Kamaludin

Sabtu, 1 Juni 2024 - 01:23 WIB

Walikota Gunungsitoli Hadiri Rapat Paripurna DPRD Terkait Keputusan LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2023

Jumat, 17 Mei 2024 - 10:01 WIB

532 Peserta Ikut Ujian Tertulis Calon PPS Pemilu Tahun 2024

Kamis, 16 Mei 2024 - 21:39 WIB

Pasangan Calon Walikota Gunungsitoli Karya – Yunius Mendaftar di Partai Hanura

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:26 WIB

Melalui KT 2, PP KMHDI Dorong Kader Sukses Berkontribusi Nyata Bagi Masyarakat

Senin, 29 April 2024 - 13:45 WIB

212.HARI JELANG PILKADA KAB.KETAPANG PROV.KALBAR. BACALON MULAI MENDAFTAR

Kamis, 25 April 2024 - 08:55 WIB

Ini Permintaan LDII untuk Presiden dan Wapres RI Terpilih

Berita Terbaru

Artikel

Qurban dan Makna Keikhlasan di Universitas Ibnu Chaldun

Selasa, 18 Jun 2024 - 15:26 WIB

Berita Utama

Polres Bengkayang Serahkan 5 Ekor Sapi dan 3 Kambing Kurban

Selasa, 18 Jun 2024 - 12:52 WIB