SUARA UTAMA – Pandeglang, 19 September 2024 – Menjelang Pilkada serentak di Provinsi Banten, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dinamika politik semakin terasa di berbagai kabupaten/kota. Dalam situasi ini, Iding Gunadi Turtusi, seorang Masyarakat asal Banten, menyampaikan pandangan kritis terkait peran para elit politik dan wakil rakyat yang seolah mengabaikan tugas utama mereka.
Menurut Iding, anggota DPRD yang baru dilantik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Pandeglang, mulai kehilangan arah dan tujuan sebagai wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik. Mereka seolah larut dalam intrik politik internal dan lebih memilih mendukung pasangan calon kepala daerah sesuai instruksi partai politik, alih-alih menjalankan amanah rakyat yang telah mempercayakan posisi tersebut kepada mereka.
“Yang kita lihat sekarang, para wakil rakyat justru sibuk dengan urusan belum selesainya pembagian kursi komisi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Belum lagi keterlibatan mereka dalam berbagai panggung kampanye, tampil seolah menjadi penggerak massa demi pasangan calon yang didukung partainya. Ini jelas mengganggu fokus dan kinerja mereka sebagai pengawas jalannya pemerintahan,” ujar Iding.
Iding Gunadi juga menyoroti realitas politik di Kabupaten Pandeglang. Sejak dilantik, anggota DPRD di daerah ini justru terlihat lebih sibuk dengan berbagai acara kampanye, berfoto, dan berjoget di panggung, daripada menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk kepentingan rakyat. Padahal, masyarakat Pandeglang sedang menghadapi banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari para wakil rakyat.
“Tindakan ini menunjukkan gelagat buruk yang akan mengancam masa depan Pandeglang. Jika di awal masa jabatannya saja mereka sudah menunjukkan sikap seperti ini, bagaimana mungkin mereka akan efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah?” tambah Iding.
Menurut Iding, keberpihakan para wakil rakyat kepada kepentingan partai, dan bukan kepentingan publik, dapat menimbulkan efek domino yang merugikan masyarakat. Kebijakan daerah yang seharusnya diawasi dengan ketat berisiko berjalan tanpa kontrol, sehingga mengakibatkan keputusan-keputusan yang tidak pro-rakyat. “Jika para wakil rakyat lebih memilih tampil di panggung politik daripada bekerja demi kepentingan masyarakat, ini pertanda bahwa fungsi kontroling DPRD terhadap pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Meski demikian, Iding Gunadi menyampaikan harapan akan kebangkitan kesadaran politik di antara para anggota DPRD di Banten. Mereka harus diingatkan bahwa sumpah dan janji yang telah diucapkan saat pelantikan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen untuk bekerja demi rakyat. “Pilkada adalah momen untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Masyarakat harus terus mengawal kinerja para wakil rakyat dan menuntut pertanggungjawaban mereka jika tidak menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Pilkada di Banten dan Pandeglang sejatinya bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan refleksi dari kualitas demokrasi di daerah tersebut. Iding Gunadi Turtusi mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan dinamika politik, demi memastikan para wakil rakyat tetap berada di jalur yang benar.
“Jangan biarkan para wakil rakyat ini semakin menjauh dari peran sejatinya. Sikap kritis dan kontrol dari masyarakat adalah kunci agar mereka kembali fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Kegagalan mereka dalam menjalankan amanah rakyat adalah kegagalan demokrasi kita bersama,” pungkasnya.
