Diduga Berstatus P3K, Oknum Pendamping PKH Terindikasi Merangkap Ketua Poktan Sri Tanjung Desa Tanjung 

- Publisher

Kamis, 22 Januari 2026 - 18:38 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

 

SUARA UTAMA, Probolinggo – Diduga rangkap jabatan, selain menjabat sebagai oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) “AJR” juga menjabat sebagai oknum ketua kelompok tani “Sri Tanjung” Desa Tanjung kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Oknum tersebut diduga telah berstatus P3K. 22/01/2026.

Larangan rangkap Jabatan pada umumnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara PPPK adalah bagian dari ASN. Secara umum, ASN dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Yang menekankan P3K harus tunduk kepada aturan disiplin ASN. Peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (berlaku mutatis mutandis bagi P3K). Mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan menerima hadiah/jabatan yang bertentangan dengan jabatan ASN.

Komunitas Pakopak “Budi Harianto” Sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Projamin kabupaten Probolinggo menegaskan, bahwa “AJR” oknum ketua Poktan “Sri Tanjung” Desa Tanjung yang diduga merangkap sebagai oknum pendamping PKH berstatus P3K diduga telah melanggar Aturan di siplin.

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang merangkap jabatan sebagai ketua Kelompok Tani (Poktan) melanggar aturan disiplin ASN, terutama jika menimbulkan konflik kepentingan atau melanggar aturan pengelolaan bantuan pemerintah. “Tegas nya.

BACA JUGA :  Penyidikan Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek - KRL Bekasi, Polisi Tetapkan Masinis Tersangka

Budi Harianto kembali menegaskan, bahwa pada prinsipnya oknum P3K di larang merangkap jabatan termasuk kelompok tani “Sri Tanjung” Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau menerima honorarium yang bersumber dari APBN/APBD.

“Berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada prinsipnya dilarang merangkap jabatan, termasuk menjadi pengurus kelompok tani (Poktan) yang aktif. jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau menerima honorarium dari APBN/APBD. “Katanya.

Oknum ketua Poktan Tanjung sari”AB” melalui pesan singkat whatsap membenarkan bahwa “AJR” sebagai oknum ketua kelompok tani Sri Tanjung. sementara informasi potongan anggaran bantuan untuk ayam petelur yang diduga ada di tempat oknum ketua kelompok tani “Sri Tanjung” Ia mengaku tidak ada potongan anggaran. “Ayam petelur ada di anggota Poktan “AJR” sebagai Ketua. “Jawab nya.

BACA JUGA :  BBM Jenis Pertalite Hilang di Pasaran Pengecer, Pedagang Keliling Sebut Urat Nadi Masyarakat Pegunungan Hilang 

Sementara oknum ketua Poktan Sri Tanjung “AJR” yang diduga merangkap Sebagai oknum pendamping PKH dengan Status P3K, Sampai berita di tayangkan belum menjawab konfirmasi media melalui pesan singkat whatsap.

Penulis : Ali Misno

Berita Terkait

Raih Penghargaan di HUT ke-26 Babel, Pemkot Pangkalpinang Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Kritikan Pedas Terlontar Hingga Meminta Bupati Probolinggo Tidak Hanya Menerima Laporan di Atas Kertas 
Cegah TPPO, Imigrasi dan Pemkot Pangkalpinang Canangkan 14 Kelurahan Binaan dan Kukuhkan Pimpasa
Lahan Akan di Manfaatkan Sebagai Fasilitas Penunjang Kopdes Merah Putih, PDAM Tirta Argapura di Minta Segera Memindahkan Ratusan Paralon 
Peringati Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas di Babel, Kanwil Ditjen Imigrasi Perkuat Sinergi Layanan dan Pembinaan
Pemkot Pangkalpinang Pacu Penyusunan RDTR Bukit Intan dan Pusat Kota, Permudah Perizinan Investasi via OSS
Keluarga Siswa SMK Negeri 1 Dringu Ucapkan Terimakasih Atas di Terima nya Kembali Sebagai Anak Didik
LIRA Soroti Ketimpangan Anggaran Antara DPRD Dengan DPUPR, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Berita ini 228 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 18:32 WIB

Kritikan Pedas Terlontar Hingga Meminta Bupati Probolinggo Tidak Hanya Menerima Laporan di Atas Kertas 

Jumat, 20 November 2026 - 12:32 WIB

Cegah TPPO, Imigrasi dan Pemkot Pangkalpinang Canangkan 14 Kelurahan Binaan dan Kukuhkan Pimpasa

Kamis, 19 November 2026 - 13:00 WIB

Lahan Akan di Manfaatkan Sebagai Fasilitas Penunjang Kopdes Merah Putih, PDAM Tirta Argapura di Minta Segera Memindahkan Ratusan Paralon 

Kamis, 19 November 2026 - 12:54 WIB

Peringati Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas di Babel, Kanwil Ditjen Imigrasi Perkuat Sinergi Layanan dan Pembinaan

Rabu, 18 November 2026 - 15:12 WIB

Pemkot Pangkalpinang Pacu Penyusunan RDTR Bukit Intan dan Pusat Kota, Permudah Perizinan Investasi via OSS

Berita Terbaru

Liputan Khusus

Disbunak Kabupaten Paser Semarakkan Bulan Bakti Peternakan ke-190

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:34 WIB

Chat via WhatsApp