Mengungkap Fakta di Balik Suap Rp9,8 Miliar di Mahkamah Agung

- Publisher

Minggu, 28 September 2025 - 00:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

Jakarta, 27/09/2025 —

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menyeret nama mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Kasus ini melibatkan Menas Erwin Djohansyah, Direktur PT Wahana Adyawarna, yang diduga menyuap Hasbi untuk memenangkan sejumlah perkara.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fakta Utama Kasus

 

1. Skema “DP Dulu, Urusan Belakangan”

Menas menyerahkan uang muka (down payment/DP) kepada Hasbi Hasan dengan total sekitar Rp9,8 miliar. Mekanisme ini menjadi pola tetap: pembayaran dilakukan di awal, kemudian pelunasan menyusul jika perkara berhasil dimenangkan. Jika kalah, uang muka bisa diklaim kembali.

 

 

2. Perkara yang Diurus

Sedikitnya lima perkara masuk dalam skema ini, antara lain sengketa lahan di Bali, Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta perkara lahan tambang di Samarinda.

 

 

3. Bentuk Suap Lain

Selain uang tunai, Menas juga membiayai fasilitas mewah bagi Hasbi, seperti sewa apartemen senilai Rp210 juta, penginapan di hotel berbintang di kawasan Menteng dan Cikini, hingga fasilitas ruang pertemuan.

 

 

4. Penangkapan Menas

 

Ditangkap KPK pada 24 September 2025 malam di kawasan BSD, Tangerang Selatan.

 

Resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan 20 hari pertama terhitung 25 September hingga 14 Oktober 2025 di Rutan KPK Cabang Jakarta Timur.

BACA JUGA :  Andre Hariyanto Lulus UKW Dewan Pers, Perkuat Kompetensi sebagai Wartawan Profesional

 

 

 

5. Status Hukum Hasbi Hasan

Sebelumnya, Hasbi telah divonis 6 tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi di MA, lengkap dengan denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp3,8 miliar.

 

 

 

Klarifikasi Angka: Rp9,8 Miliar, Bukan Rp98 Miliar

 

Meski sejumlah media menggunakan angka Rp98 miliar sebagai judul sensasional, sumber-sumber kredibel termasuk keterangan resmi KPK menegaskan bahwa nilai sebenarnya adalah Rp9,8 miliar. Perbedaan angka ini diperkirakan akibat kekeliruan penulisan.

 

 

Kasus ini menjadi gambaran jelas praktik mafia peradilan di lembaga tinggi negara, dengan

pola “DP dulu, urusan belakangan” yang

Penulis : Ziqro fernando

Editor : Ziqro fernando

Sumber Berita: Tim warta

Berita Terkait

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo
Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!
Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam
Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 
Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Tiga Proyek Besar Diduga Tidak Terpasang Prasasti, Keterbukaan Informasi Publik Kalah Pada Pemerintah Desa
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
Berita ini 98 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:29 WIB

Proyek Pusat Terindikasi Menjadi Proyek Siluman, Gentayangan di Sekitar 7 Titik Wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!

Minggu, 15 November 2026 - 14:13 WIB

Ambigu, Kop Surat SMK Negeri 1 Dringu Isi Surat Pernyataan Wali Murid, Pakopak Geram dan Tidak Akan Tinggal Diam

Sabtu, 14 November 2026 - 18:42 WIB

Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang 

Sabtu, 14 November 2026 - 10:43 WIB

Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp