Regional UNESCO Jakarta Bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Adakan Lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Data dan Pendidikan

- Publisher

Rabu, 21 Januari 2026 - 07:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, BANDAR LAMPUNG- Dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan pendidikan inklusif berbasis data, Kantor Regional UNESCO Jakarta bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mengadakan Lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Data dan Pendidikan: Memperkuat Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas yang di adakan di Ball Room Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, Selasa (20/1/2026).

Pemateri Utama pada lokakarya tersebut Bapak Irsyad Zamjani,PhD, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan pendidikan Badan Pusat, kurikulum dan asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen menyampaikan pada kesempatan tersebut bahwa Lokakarya ini bertujuan untuk memperkenalkan kerangka Akuntabilitas Gender dalam Pendidikan (AGEE) serta  bertukar pengetahuan serta menggali praktik-praktik terbaik dan peluang di tingkat daerah guna mendorong pendidikan yang inklusif.

BACA JUGA :  Bapelkum Bitung Pastikan Pelatihan Berdampak Nyata, Evaluasi Kompetensi ASN di Kanwil Kemenkum Sulsel

“Penting kiranya memperkuat pemahaman dan praktik pengarusutamaan gender dalam data, artinya bukan hanya tersedianya data, akan tetapi lebih mengutamakan data yang ada untuk digunakan atau dipraktikkan dalam mewujudkan pendidikan inklusif.” Ujar pak Irsyad Zamjani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peserta Lokakarya tersebut diantaranya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung,Dinas PPPA Provinsi Lampung,Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, BPMP Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung, Yayasan Global Potensi Lampung, Ikatan Guru Indonesia, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar,Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan (KKGP), Universitas Lampung,Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Raden Intan, Save the Children, ChildFund, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung.

BACA JUGA :  Polri dan Mitra Kamtibmas Perkuat Sinergi di Manggala

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengangkat isu penting mengenai pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan, dengan fokus pada penyediaan data yang akurat, terpilah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Melalui lokakarya ini, para pemangku kepentingan dari berbagai daerah,  mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta strategi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas daerah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data terpilah gender guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran.

BACA JUGA :  Kappung (Dusun) Coci Bangkit Lewat Semangat Jumat Bersih

“ Kegiatan hari ini sangat menarik, diskusinya aktif,  hari ini tersusun perumusan kebijakan  gender yang berbasis data  akan menjadikan kebijakan itu tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi intervensi perbaikan untuk  Pengarusutamaan gender khususnya di Provinsi Lampung.” Tutup Yeni Ernani Ketua Yayasan Global Potensi Lampung dan Konsultan Pendidikan yang merupakan salah satu peserta pada lokakarya tersebut.

Penulis : Zul Wani

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Ahmad Fahmi Soroti PKS “Nakal” di Merangin, Desak Pemkab Bertindak Tegas Perjuangkan Harga TBS Sawit
Diduga Tak Sesuai RAB, Proyek Bronjong Pengaman Jalan Muara Siau–Lubuk Beringin Senilai Rp400 Juta Disorot Warga
Korban PTSL Mendesak Selesaikan Semua Permasalahan, ATR/BPN Kabupaten Probolinggo Jangan Kejar Terget PTSL 2026
Menkum Terima Langsung Aduan Dugaan Pelanggaran Notaris, Pastikan Proses Sesuai Hukum*
Alhamdulillah, Siswi SDN 01 Tiuh Balak Pasar Raih Juara 2 Lampung Student Olympic (LSO)
Setahun Lebih Dua Kadus dan Dua RT di Desa Mudo Kosong, Warga Minta Pemdes Segera Isi Jabatan
BPN Merangin Dihujani Kritik, Ahmad Fahmi Desak Evaluasi Total Pelayanan Pertanahan
Rawan Curanmor di Bandung
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 19:09 WIB

Ahmad Fahmi Soroti PKS “Nakal” di Merangin, Desak Pemkab Bertindak Tegas Perjuangkan Harga TBS Sawit

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:25 WIB

Diduga Tak Sesuai RAB, Proyek Bronjong Pengaman Jalan Muara Siau–Lubuk Beringin Senilai Rp400 Juta Disorot Warga

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 09:53 WIB

Korban PTSL Mendesak Selesaikan Semua Permasalahan, ATR/BPN Kabupaten Probolinggo Jangan Kejar Terget PTSL 2026

Jumat, 31 Juli 2026 - 21:34 WIB

Menkum Terima Langsung Aduan Dugaan Pelanggaran Notaris, Pastikan Proses Sesuai Hukum*

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:18 WIB

Setahun Lebih Dua Kadus dan Dua RT di Desa Mudo Kosong, Warga Minta Pemdes Segera Isi Jabatan

Berita Terbaru

mancingjitu slot thailand slot thailand