SUARA UTAMA, BANDAR LAMPUNG- Dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan pendidikan inklusif berbasis data, Kantor Regional UNESCO Jakarta bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mengadakan Lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Data dan Pendidikan: Memperkuat Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas yang di adakan di Ball Room Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, Selasa (20/1/2026).
Pemateri Utama pada lokakarya tersebut Bapak Irsyad Zamjani,PhD, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan pendidikan Badan Pusat, kurikulum dan asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen menyampaikan pada kesempatan tersebut bahwa Lokakarya ini bertujuan untuk memperkenalkan kerangka Akuntabilitas Gender dalam Pendidikan (AGEE) serta bertukar pengetahuan serta menggali praktik-praktik terbaik dan peluang di tingkat daerah guna mendorong pendidikan yang inklusif.
“Penting kiranya memperkuat pemahaman dan praktik pengarusutamaan gender dalam data, artinya bukan hanya tersedianya data, akan tetapi lebih mengutamakan data yang ada untuk digunakan atau dipraktikkan dalam mewujudkan pendidikan inklusif.” Ujar pak Irsyad Zamjani.
Peserta Lokakarya tersebut diantaranya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung,Dinas PPPA Provinsi Lampung,Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, BPMP Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung, Yayasan Global Potensi Lampung, Ikatan Guru Indonesia, Komunitas Guru Belajar Nusantara, Jaringan Sekolah Madrasah Belajar,Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan (KKGP), Universitas Lampung,Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Raden Intan, Save the Children, ChildFund, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengangkat isu penting mengenai pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan, dengan fokus pada penyediaan data yang akurat, terpilah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Melalui lokakarya ini, para pemangku kepentingan dari berbagai daerah, mendapatkan kesempatan untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta strategi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas daerah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data terpilah gender guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran.
“ Kegiatan hari ini sangat menarik, diskusinya aktif, hari ini tersusun perumusan kebijakan gender yang berbasis data akan menjadikan kebijakan itu tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi intervensi perbaikan untuk Pengarusutamaan gender khususnya di Provinsi Lampung.” Tutup Yeni Ernani Ketua Yayasan Global Potensi Lampung dan Konsultan Pendidikan yang merupakan salah satu peserta pada lokakarya tersebut.
Penulis : Zul Wani
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
