Pemimpin Berganti, Program Lama Terhenti

- Publisher

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Nafian Faiz. Dok Pribadi. (suarautama.id)

Nafian Faiz. Dok Pribadi. (suarautama.id)

SUARA UTAMA – Dalam hitungan hari, Indonesia akan menyaksikan pelantikan sejumlah kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, khususnya di daerah yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Momentum ini seharusnya menjadi awal yang baik bagi para pemimpin baru untuk bekerja dengan fokus dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

Namun, satu tantangan klasik selalu muncul setiap kali kepemimpinan berganti: program-program lama yang telah berjalan sering kali dihentikan atau dirombak total. Alih-alih melanjutkan dan menyempurnakan program yang sudah ada, banyak pemimpin baru lebih memilih menciptakan program baru agar lekat dengan citra mereka sendiri.

Pemimpin Berganti, Program Terhenti

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Belakangan ini, video Menteri Pertanian Amran Sulaiman beredar luas dan memancing diskusi publik. Dalam video tersebut, ia menyoroti kelemahan besar dalam sistem pemerintahan kita: estafet kepemimpinan yang tidak bersambung. Banyak program yang telah berjalan baik, tetapi kehilangan keberlanjutan begitu pemimpin berganti.

Bayangkan, anggaran besar telah dikucurkan, rakyat mulai merasakan manfaatnya, tetapi program itu tiba-tiba dihentikan hanya karena pemimpin baru ingin terlihat “berbeda.” Akibatnya, apa yang telah dibangun dengan susah payah menjadi sia-sia.

BACA JUGA :  DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Menteri Amran menegaskan, pola ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi menjalar hingga ke daerah, dari kepala desa hingga gubernur. Tradisi “ganti pemimpin, ganti program” ini telah mengakar begitu dalam.

Contoh Nyata di Lampung

Kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Di Lampung, pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi menginisiasi pembangunan Kota Baru di Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Proyek ini bertujuan memindahkan pusat pemerintahan dari Bandar Lampung ke kawasan yang lebih terencana dan modern.

Namun, ketika kepemimpinan berganti pada 2014, proyek ini terhenti. Hingga kini, bangunan-bangunan yang telah berdiri terbengkalai, berubah menjadi “kota mati.” Padahal, anggaran besar telah terserap. Sayangnya, ini bukan kasus tunggal. Di seluruh Indonesia, kita bisa menemukan banyak proyek yang bernasib sama akibat pergantian kepemimpinan yang tidak memprioritaskan keberlanjutan.

Pelajaran dari Dunia Bisnis

BACA JUGA :  Menakar Etika Demokrasi Dan Keadilan Pemilu Dalam Bayang Politik Kepentingan

Dalam dunia bisnis, keberlanjutan adalah prinsip utama. Bayangkan seorang CEO yang menghentikan proyek yang sudah memberikan hasil hanya karena ingin menunjukkan identitasnya. Hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, mereka akan memperbaiki, memperkuat, dan mempercepat keberhasilan dari proyek yang diwariskan.

Sayangnya, dalam politik demokrasi, kampanye sering dihiasi jargon “perubahan.” Pemimpin baru berjanji akan mengganti program dan personel lama yang dianggap tidak becus. Padahal, realitas di lapangan tidak sesederhana itu.

Personel baru memerlukan waktu untuk beradaptasi, sementara jaringan kerja yang sudah terbentuk justru terputus. Akibatnya, program baru sering kali hanya menghasilkan kegaduhan tanpa hasil nyata. Dalam beberapa kasus, perubahan hanya sebatas pergantian nama. Substansi program tetap sama, tetapi dikemas ulang agar terlihat seperti inovasi pemimpin baru.

Keberlanjutan sebagai Fondasi

Keberlanjutan adalah fondasi pemerintahan yang kuat. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang merasa harus memulai segalanya dari nol, melainkan yang berani melanjutkan program yang sudah baik, memperbaiki kekurangannya, dan mempercepat pencapaiannya.

BACA JUGA :  Menata Masa Depan Wisata Nusantara melalui Formula Pariwisata Berbasis Masyarakat dari Pantai Galung oleh UT Surabaya

Rakyat tidak peduli siapa yang memulai sebuah program. Mereka hanya ingin hasilnya nyata dan berkelanjutan. Sayangnya, keinginan sederhana ini sering kali berbenturan dengan ego politik pemimpin baru.

Jika setiap pemimpin mampu mengesampingkan egonya dan melihat keberlanjutan sebagai tanggung jawab, bukan ancaman bagi citra pribadinya, siklus “ganti pemimpin, ganti program” yang telah menjadi momok selama ini bisa diakhiri.

Pemimpin Hebat, Warisan Besar

Pemimpin hebat bukanlah mereka yang hanya membangun dari nol demi menciptakan citra baru. Pemimpin hebat adalah mereka yang memastikan setiap langkah—sekecil apa pun—memberikan dampak besar bagi masa depan rakyatnya.

Jika pola pikir ini bisa diterapkan secara konsisten, pembangunan di Indonesia tidak hanya akan berkelanjutan tetapi juga lebih efektif dan efisien.

Setiap perubahan, sejatinya, adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa ini. Tantangan bagi para pemimpin baru yang akan dilantik dalam waktu dekat adalah memastikan perjalanan ini tidak hanya menciptakan jejak, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan.

Penulis : Nafian faiz : Jurnalis, tinggal di Lampung

Berita Terkait

Menata Masa Depan Wisata Nusantara melalui Formula Pariwisata Berbasis Masyarakat dari Pantai Galung oleh UT Surabaya
MOU Bukan Sekadar Formalitas — Advokat Samarinda Ingatkan Risiko Hukum yang Sering Diabaikan
DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Ketua STAI Samarinda: Akreditasi Program Studi Bukan Sekadar Formalitas, Ini Kewajiban Hukum
Harta Warisan Tanpa Surat Wasiat | Advokat Kaltim Uraikan Hak Waris Menurut Hukum Indonesia
Hukum yang Mandiri Menuju Ekonomi yang Berdikari
Gedung Perusahaan Milik Pengusaha Muda Lamongan Ludes Terbakar, Kerugian di taksir 150 juta.
Mencari Keadilan di Tengah Kemakmuran yang Semu
Berita ini 342 kali dibaca
"Pemimpin hebat bukanlah mereka yang hanya membangun dari nol demi menciptakan citra baru. Pemimpin hebat adalah mereka yang memastikan setiap langkah—sekecil apa pun—memberikan dampak besar bagi masa depan rakyatnya."

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:35 WIB

Menata Masa Depan Wisata Nusantara melalui Formula Pariwisata Berbasis Masyarakat dari Pantai Galung oleh UT Surabaya

Senin, 15 Juni 2026 - 05:50 WIB

MOU Bukan Sekadar Formalitas — Advokat Samarinda Ingatkan Risiko Hukum yang Sering Diabaikan

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:26 WIB

DPRD Se-Kalimantan Ikuti Bimtek PKS di Jakarta, Perkuat Sinergi Legislatif demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Rabu, 10 Juni 2026 - 05:15 WIB

Ketua STAI Samarinda: Akreditasi Program Studi Bukan Sekadar Formalitas, Ini Kewajiban Hukum

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:37 WIB

Harta Warisan Tanpa Surat Wasiat | Advokat Kaltim Uraikan Hak Waris Menurut Hukum Indonesia

Berita Terbaru