SUARA UTAMA, Kampar – Dinamika rumit di Instansi Kesehatan Kampar beberapa bulan terakhir sungguh menyedihkan bahkan terkesan carut marut, yang mana kejadian dugaan korupsi serta berbagai penyelewengan terjadi dengan masifnya.
Dilema ini seharusnya menjadi atensi khusus oleh unsur pimpinan di Kampar untuk segera melakukan langkah – langkah konkrit untuk evaluasi buat melakukan perbaikan yang lebih nyata. Kejadian dengan tersangkanya Kapus serta Bendahara BOK Puskesmas Rumbio Jaya dalam kasus dugaan korupsi dana BOK sangat memprihatinkan, belum lagi kasus – kasus yang belum tersentuh oleh APH seperti dugaan penyelewengan, dugaan pungutan liar serta pemotongan dan dugaan-dugaan korupsi markup dana belanja yang masih banyak dijumpai dibeberapa Puskesmas di Kampar. Jum’at, (13/08/2024)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya kejadian-kejadian tersebut dijadikan pelajaran oleh para pihak-pihak pemangku jabatan baik di Pemkab Kampar maupun di Dinas Kesehatan Kampar itu sendiri, karena dugaan korupsi yang begitu santer menerpa mereka. Namun jika ditelisik dengan seksama segala dugaan korupsi yang terjadi kiranya sudah lama mengakar serta terorganisir dari atas hingga ke bawah di lingkungan Dinas Kesehatan Kampar,” kata Zulfaimi, salah satu pegiat Anti korupsi GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi).
“Coba saja kita tengok bersama bagaimana banyaknya oknum – oknum tenaga kesehatan yang tersandung pidana korupsi, yang menandakan betapa lemahnya pungsi pengawasan atau pembinaan dari Dinas Kesehatan Kampar kepada Puskesmas – Puskesmas, bahkan terkesan seakan ada pembiaran terjadi disana, dan kami dari Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentu akan menjalankan pungsi kontrol dengan selalu memantau serta mengamati fenomena tersebut,” ungkap Sekretaris GMPK tersebut.
“Pola atau cara kerja para oknum dalam melakukan tindakan dugaan korupsi tersebut dengan berbagai macam, mulai dari pemotongan uang operasional staf, kegiatan bimtek keluar kota, mark up dana kegiatan, hingga melakukan pungli kepada para bawahan secara masif, terstruktur serta sistematis disertai berbagai ancaman kepada para bawahannya dimulai ancaman mutasikan daerah pelosok hingga akan dilaporkan kepolisi,” pungkas Zulfaimi.
Besarnya beban ‘upeti’ jabatan para bawahan kepada pimpinanan menjadi salah satu alasan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hingga fenomena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi sebuah rahasia umum dilingkungan SKPD di Kampar seperti hal nya Fenomena Gunung Es, yang terlihat diatas permukaan hanya sedikit namun dibawah permukaan terbentuk sebuah gunung yang besar.
Penulis : Joell
Sumber Berita : Redaksi Suara Utama
