SUARA UTAMA,Makassar – Kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga menilai penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan menyeluruh tanpa tebang pilih.
Kritik tersebut mencuat setelah adanya pembongkaran lapak pedagang di sejumlah titik Kota Makassar. Sebagian warga mempertanyakan mengapa penertiban lebih sering menyasar pedagang kecil, sementara bangunan atau usaha lain yang diduga melanggar aturan dinilai belum mendapatkan tindakan yang sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam berbagai tanggapan yang beredar di media sosial, warga meminta Wali Kota Makassar untuk memastikan seluruh bentuk pelanggaran ditindak secara setara. Mereka menegaskan bahwa penegakan peraturan daerah seharusnya tidak hanya fokus pada satu kawasan atau kelompok tertentu.
“Kalau memang melanggar aturan, semua harus ditertibkan. Jangan hanya pedagang kecil yang dibongkar, sementara pelanggaran lain dibiarkan,” ujar salah seorang warga dalam komentarnya.
Warga juga menyoroti kawasan Coto Dewi yang belakangan menjadi perhatian dalam proses penertiban. Menurut mereka, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum dan prioritas penertiban agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, masyarakat berharap Pemerintah Kota Makassar dapat meningkatkan komunikasi dengan warga serta pelaku usaha sebelum melakukan tindakan penertiban. Langkah dialog dinilai penting untuk mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil namun tetap menjaga ketertiban kota.
Selain itu, warga meminta agar Satpol PP menjalankan tugasnya secara profesional dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Mereka berharap setiap bangunan, usaha, maupun aktivitas yang terbukti melanggar aturan dapat ditindak tanpa memandang status maupun skala usahanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Makassar terkait kritik yang disampaikan sejumlah warga mengenai pelaksanaan penertiban tersebut.
