Demo Ricuh di Indonesia: Tuntutan Rakyat untuk Pemerintah yang Lebih Bertanggung Jawab

SUARA UTAMA – Surabaya, 29 Agustus 2025 – Serangkaian demonstrasi besar terjadi di berbagai kota di Indonesia, berujung ricuh dan menimbulkan ketegangan sosial yang signifikan. Aksi ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Insiden tragis menimpa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, yang tewas terlindas oleh kendaraan taktis polisi saat berada di lokasi demonstrasi di Jakarta, menambah kedalaman rasa frustrasi masyarakat.

Kericuhan yang meluas ini tidak hanya memperburuk citra pemerintahan, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan yang semakin meluas di kalangan masyarakat, terutama dari kelas pekerja, mahasiswa, dan aktivis. Beberapa pihak menilai, ketidakstabilan politik yang terjadi berpotensi menekan iklim investasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kini, masyarakat menunggu respons pemerintah yang lebih jelas dan berbasis kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepentingan elit politik.

Demo besar yang berujung ricuh ini menggambarkan ketegangan sosial yang semakin memuncak akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Insiden tewasnya Affan Kurniawan menambah rasa kecewa yang mendalam terhadap aparat keamanan yang dinilai tidak profesional dalam menangani unjuk rasa. Dalam situasi ini, banyak pihak yang menyerukan agar aparat keamanan dapat bersikap lebih humanis dalam menghadapi demonstrasi. Penting bagi aparat untuk mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan, agar tidak ada lagi korban jiwa dalam aksi demonstrasi di masa depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rakyat kini menuntut akuntabilitas dari pemerintah di semua sektor, tidak hanya terkait dengan kebijakan pajak, tunjangan anggota DPR, atau pengelolaan ekonomi, tetapi juga dalam hal transparansi, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Publik menginginkan pemerintah untuk menunjukkan kinerja yang lebih bertanggung jawab, dengan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan segelintir elit, tetapi pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP, seorang praktisi hukum dan perpajakan, memberikan pandangan terkait faktor-faktor yang memperkeruh kondisi sosial dan politik saat ini:

1. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara signifikan di berbagai daerah memicu gelombang protes publik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan surat edaran (SE) untuk menunda kenaikan, masyarakat tetap merasa kecewa. “Seharusnya pemerintah meninjau secara cermat setiap kebijakan yang berdampak pada rakyat. Mengumumkan kenaikan tarif tanpa kajian yang matang hanya memicu kemarahan publik dan menunjukkan kurangnya evaluasi kebijakan,” ujar Yulianto.

2. Kepatuhan Pajak dan SP2DK bagi Pengusaha menjadi isu tersendiri. Para pelaku usaha yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sering dihadapkan pada dilema antara mengikuti perhitungan pajak resmi atau mempertahankannya secara internal. Meski pilihan untuk tidak mengikuti perhitungan resmi ada, risiko pemeriksaan selalu membayangi, menambah ketegangan antara pemerintah dan pelaku ekonomi.
3. Efisiensi Pemerintah yang Tidak Konsisten dengan kenaikan tunjangan anggota DPR menimbulkan frustrasi publik. Di tengah penghematan di berbagai sektor, tunjangan legislator justru meningkat, disertai pernyataan-pernyataan yang cenderung arogan dari sebagian anggota dewan. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam dan memperburuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pengelolaan negara.

Pandangan Yulianto menegaskan bahwa akar dari kericuhan ini bukan sekadar insiden demonstrasi, tetapi juga kombinasi dari kebijakan ekonomi yang tidak matang, praktik pengelolaan pajak yang dirasakan tidak adil, serta ketidakpekaan elit politik terhadap aspirasi rakyat. Dengan kondisi ini, publik menuntut tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan keadilan sosial dan memperbaiki ketimpangan yang terjadi.

Penulis : Odie Priambodo

Editor : Andre Hariyanto

Sumber Berita: Wartawan Suara Utama