SUARA UTAMA – Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Francesca Albanese, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah pendudukan Palestina, karena laporannya yang menuding Israel melakukan genosida di Gaza, dilansir dari Tempo.co – 10/7/2025 .
Dikutip dari Middle East Eye, pengumuman sanksi disampaikan oleh Menlu AS Marco Rubio pada Rabu, 9 Juli 2025. Rubio menyebut Albanese menjalankan kampanye perang politik dan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sanksi dijatuhkan berdasarkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang diterbitkan Februari lalu.
Sanksi ini muncul setelah Albanese menerbitkan laporan pada 30 Juni 2025 yang menyebut lebih dari 60 perusahaan, turut berperan dalam serangan Israel ke Gaza.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporan itu, Albanese menyatakan bahwa perekonomian pendudukan telah berubah menjadi ekonomi genosida.
“Yang menjadi kaya bukan orang Israel, tapi korporasi dan oligarki yang terhubung dengan industri pertahanan, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat,” kata Albanese dalam wawancara eksklusif dengan Middle East Eye.
Dari paparan tersebut, penulis tergugah mencoba menulis sebuah artikel terkait Francesca Albanese untuk melihat benang merah menyikapi kondisi dunia khusus bilamana bersinggungan dengan Amerika Serikat yang terkesan selalu membela kepentingan Israel di atas segalanya.
Hal mana Ketegangan diplomatik dan moralitas global kembali diuji. Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi terhadap Fransesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah pendudukan Palestina, dengan tuduhan yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara independen dan kritis di tubuh lembaga internasional.
Fransesca Albanese dikenal sebagai figur vokal dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Dalam berbagai laporan dan pernyataannya, ia secara konsisten mengecam blokade, serangan militer, serta ketidakadilan sistemik yang diderita warga sipil Palestina.
Namun, justru karena sikap kritis inilah ia kini menjadi sasaran kebijakan represif dari Washington.
PBB versus AS: Ketegangan Menguat
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa Albanese dianggap “tidak netral dan melanggar kode etik dengan pernyataan yang bias dan provokatif”. Namun, di sisi lain, Dewan HAM PBB tidak menunjukkan indikasi akan memberhentikannya, justru mempertahankan independensinya sebagai bagian dari sistem pengawasan global.
Pandangan Para Tokoh dan Ahli
- Prof. Hikmahanto Juwana (Ahli Hukum Internasional, UI):
“Langkah Amerika terhadap Fransesca menunjukkan hipokrisi dalam diplomasi HAM. Ketika seorang pelapor mengkritik Israel secara terbuka, dia justru disanksi. Ini preseden berbahaya bagi sistem PBB.”
- Dr. Noam Chomsky (Intelektual AS, dalam wawancara sebelumnya):
“Albanese berbicara atas dasar bukti, bukan opini. Jika itu dianggap sebagai pelanggaran, maka yang benar sedang dihukum hanya karena mengganggu kepentingan kekuatan besar.”
- Makarim Wibisono (Mantan Pelapor PBB untuk Palestina):
“Saya pernah mengalami tekanan serupa dari negara-negara besar. Albanese hanya melanjutkan perjuangan untuk mengedepankan nurani dan hukum internasional.”
Reaksi dari Dunia Internasional
Sejumlah organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mengecam sanksi ini sebagai bentuk pelemahan terhadap mekanisme akuntabilitas global. Bahkan, banyak yang menilai langkah AS ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan integritas lembaga internasional.
Direktur Amnesty International (USA), Paul O’Brien:
“Ini sinyal jelas bahwa kritik terhadap Israel adalah garis merah bagi Washington, bahkan jika kritik itu berdasarkan hukum internasional dan berasal dari pejabat PBB sendiri.”
Suara dari Tanah Air
Aktivis HAM Indonesia seperti Usman Hamid (Amnesty International Indonesia) turut menyuarakan keprihatinan.
“Sanksi terhadap Fransesca adalah alarm global. Dunia sedang dihadapkan pada kenyataan pahit: membela kemanusiaan bisa membuatmu jadi target kekuasaan.”
Di media sosial, tagar #StandWithFrancesca dan #LetGazaSpeak viral di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menandakan meluasnya dukungan moral terhadap Albanese sebagai simbol perlawanan intelektual terhadap ketidakadilan.
Reaksi Media Nasional dan Internasional
Media Nasional:
- Kompas.com dalam tajuk editorialnya menulis:
“Sanksi terhadap Fransesca Albanese adalah sinyal keras bahwa independensi lembaga internasional kini diuji oleh tekanan geopolitik. Indonesia sebagai negara demokrasi semestinya bersuara lantang dalam mendukung upaya advokasi kemanusiaan tanpa intervensi.”
- Tempo.co menyebut dalam kolom opini bahwa:
“Apa yang terjadi pada Fransesca bukan hanya tentang Gaza, tapi tentang masa depan suara-suara netral yang berani menyuarakan penderitaan. Dunia harus waspada ketika kritik yang berbasis data dan hukum dijawab dengan represi.”
- CNN Indonesia mengangkat headline:
“Pelapor PBB Disanksi AS: Dunia Perlu Mengevaluasi Ketundukan Lembaga Internasional terhadap Negara Adidaya.”
Media ini juga menyoroti bagaimana Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB seharusnya tidak bersikap pasif.
- Tirto.id bahkan menerbitkan laporan mendalam berjudul “Fransesca Albanese dan Upaya Membungkam Fakta Lapangan di Gaza”, yang menggali latar belakang tekanan terhadap para pelapor PBB sebelumnya dan efeknya terhadap kredibilitas lembaga internasional.
Media Internasional:
- The Guardian (UK):
“The US sanctioning a UN investigator sends a chilling message: criticizing Israeli conduct—even from within UN mandate—can now lead to political retaliation.”
- Al Jazeera (Qatar):
“Albanese’s detailed reports on Israeli war crimes have been widely cited by humanitarian groups. Washington’s action will only deepen the perception that justice is selective, and truth is punished when inconvenient.”
- The New York Times (AS):
Dalam laporan berimbang, NYT menyebut bahwa tindakan terhadap Albanese bisa membuka perdebatan baru soal “kebebasan institusi internasional dalam menjalankan mandatnya”, meskipun tetap mencantumkan posisi resmi pemerintah AS.
- Le Monde Diplomatique (Perancis):
“Sanksi terhadap Albanese adalah tindakan simbolik dari negara yang takut pada suara-suara yang tidak bisa dikontrol. Ini adalah pukulan terhadap kredibilitas multilateralisme global.”
- Der Spiegel (Jerman):
“Albanese bukan aktivis partisan, tapi pelapor yang bekerja berdasarkan hukum internasional. Reaksi AS menunjukkan bahwa bahkan mekanisme PBB tak luput dari tekanan politik besar.”
- South China Morning Post (Hong Kong):
“Sanksi terhadap pelapor PBB menunjukkan pergeseran geopolitik di mana kekuatan Barat mulai menunjukkan intolerance terhadap kritik dari dalam sistem global yang mereka sendiri bangun.”
Baik media nasional maupun internasional secara umum melihat sanksi ini sebagai preseden yang mengkhawatirkan. Muncul kekhawatiran bahwa langkah ini dapat mengganggu independensi institusi global, khususnya PBB, dan membuka jalan bagi negara-negara besar lain untuk melakukan intervensi serupa terhadap pengawas internasional yang tidak “sejalan” dengan kepentingan mereka.
Media juga menyerukan agar masyarakat sipil global dan pemerintah-pemerintah independen mendukung transparansi, kejujuran, dan keberanian dalam menyampaikan laporan-laporan kemanusiaan—apalagi yang menyangkut konflik berat seperti di Gaza.
Analisis: Sanksi Ini Lebih dari Sekadar Politik
Sanksi terhadap Fransesca Albanese bukan sekadar persoalan diplomatik atau individu. Ia mencerminkan pergeseran arah dalam hubungan antara kekuasaan global dan institusi moral internasional. Jika Pelapor Khusus PBB bisa disanksi karena menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan bagi negara besar, maka ke depan dunia berisiko kehilangan suara-suara netral yang memperjuangkan korban tanpa suara.
Penutup: Keadilan Masih Layak Diperjuangkan
Dalam salah satu pidatonya di Jenewa, Albanese berkata:
“Saya bukan pro-Palestina. Saya pro-kemanusiaan. Jika itu dianggap bias, maka yang harus dikoreksi adalah ukuran keadilan kita.”
Kini, dunia menatap apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berdiri membela integritas lembaganya atau tunduk pada tekanan kekuatan besar. Yang jelas, sejarah akan mencatat: ketika kebenaran bersuara, kekuasaan pun bereaksi—dan masyarakat sipil di seluruh dunia perlu memutuskan di sisi mana mereka berdiri.saya Akhirnya saya mengutip pandangan dari Guy de Maupassan : “Kebenaran itu seperti Cahaya—Menyakitkan bagi Mata yang Terbiasa Gelap”
Sumber Berita : Referensi 1. United Nations Human Rights Council (UNHRC) Official Website 2. Laporan Albanese ke Dewan HAM PBB (2022–2024) 3. Pernyataan Resmi Departemen Luar Negeri AS (US State Department) 4. The Guardian – “US imposes sanctions on UN Gaza investigator Francesca Albanese” https://www.theguardian.com 5. Al Jazeera – “UN Gaza investigator sanctioned by US: What does it mean for the future of international justice?” https://www.aljazeera.com/news 6. The New York Times – “U.S. sanctions UN official over Gaza comments, stoking debate on freedom of expression” https://www.nytimes.com 7. Le Monde Diplomatique – Editorial: “Silencing Gaza's Witnesses: The Case of Francesca Albanese” https://www.monde-diplomatique.fr 8. Amnesty International & Human Rights Watch Statements o Amnesty: “US Must Stop Retaliation Against UN Human Rights Mechanisms” https://www.amnesty.org/en/latest/news/ o HRW: “US Sanctions Undermine UN Independence” https://www.hrw.org 9. Kompas.com – Rubrik Internasional, Juni & Juli 2024: “Pelapor PBB Soal Gaza Kena Sanksi AS, Netralitas Lembaga Internasional Dipertanyakan” https://internasional.kompas.com 10. Tempo.co – Editorial: “Ketika Fakta Dianggap Bias: Kritik terhadap Israel Dibungkam” https://www.tempo.co 11. CNN Indonesia – “AS Jatuhi Sanksi terhadap Pelapor PBB Soal Gaza, Dunia Protes” https://www.cnnindonesia.com 12. Tirto.id – Laporan mendalam: “Francesca Albanese dan Diplomasi yang Terancam” https://tirto.id
