MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di LDII Kebumen

Senin, 22 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARA UTAMA, Kebumen – Menanggapi soal keberagaman dalam bingkai persatuan, Ketua DPW LDII Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiyono yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, mengatakan awal kemerdekaan, para aktivis saat itu membangun narasi yang romantis seperti misalnya, “Atas dasar rasa senasib sepenanggungan, maka kita siap berjuang,” itu sudah bisa memunculkan rasa persatuan.

“Namun jika narasi di atas disampaikan ke masyarakat sekarang, rasa-rasanya tidak mempan untuk membangun persatuan,” kata Singgih Tri Sulistiyono.

Untuk itu, membicarakan nasionalisme hari ini harus diwujudkan dengan mewujudkan cita-cita yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya,” lanjut Singgih di depan 200 anggota LDII se-Kabupaten Kebumen.

Usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Bamsoet menegaskan alasan mengapa dirinya terus mensosialisasikan konsensus kebangsaan tersebut. Menurutnya, sejak pasca reformasi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah dihapus. “Maka terjadilah pergeseran nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme. Kita masih ingat beberapa peristiwa yang terjadi saat itu seperti kasus Sampit misalnya, ini dampak dari tidak hadirnya negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa,” kata dia.

BACA JUGA :  Startup IKN EdTech dan LKPMP Menggelar Green Lecture

Bahkan, dalam setiap acara empat pilar kebangsaan, Bamsoet selalu menyampaikan bahwa sistem demokrasi yang saat ini terjadi telah bergeser menjadi demokrasi transaksional, terjebak dalam angka-angka.

“Nomor piro wani piro. Jadi apa yang kita harapkan dengan demokrasi kita hari ini? Ketika mengunjungi berbagai perguruan tinggi, saya meminta badan pengkajian di kampus tersebut untuk mengkaji kembali demokrasi saat ini. Demokrasi kita transaksional, bicara angka. Tingkat korupsi semakin tinggi. Hampir 680-an pejabat negara terjerat korupsi,” bebernya.

Berita Terkait

Ruang GTK, BCKS, dan Tantangan Kepemimpinan Sekolah
AR Learning Center Resmi Tetapkan Struktur Manajemen Kelembagaan Masa Kerja 2026
Tips Menyambut Ramadhan 1447 H: Bulan Penuh Rahmat, Ampunan, dan Keberkahan
Kesempatan Emas! AR Learning Center Buka 10 Program Pelatihan Profesional Sekaligus dengan Promo Spesial
Satgas Jalan Lurus Kunjungi Ponpes Al Fatah, Untuk Klarifikasi Dugaan Bullying: Ponpes Al Fatah Akui Tidak Ada Bullying di Ponpes Al Fatah
Pimpinan Suara Utama Andre Hariyanto Sharing Jurnalistik bersama Mahasiswa Universitas Lampung
PTNBH dan Ikhtiar Membangun LBH Universitas Terbuka: Dari Otonomi Kampus Menuju Akses Keadilan
Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles

Berita Terkait

Minggu, 8 Februari 2026 - 10:35

Ruang GTK, BCKS, dan Tantangan Kepemimpinan Sekolah

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:15

AR Learning Center Resmi Tetapkan Struktur Manajemen Kelembagaan Masa Kerja 2026

Jumat, 6 Februari 2026 - 12:39

Tips Menyambut Ramadhan 1447 H: Bulan Penuh Rahmat, Ampunan, dan Keberkahan

Jumat, 6 Februari 2026 - 10:41

Kesempatan Emas! AR Learning Center Buka 10 Program Pelatihan Profesional Sekaligus dengan Promo Spesial

Sabtu, 31 Januari 2026 - 15:20

Satgas Jalan Lurus Kunjungi Ponpes Al Fatah, Untuk Klarifikasi Dugaan Bullying: Ponpes Al Fatah Akui Tidak Ada Bullying di Ponpes Al Fatah

Selasa, 27 Januari 2026 - 20:56

Pimpinan Suara Utama Andre Hariyanto Sharing Jurnalistik bersama Mahasiswa Universitas Lampung

Senin, 26 Januari 2026 - 15:19

PTNBH dan Ikhtiar Membangun LBH Universitas Terbuka: Dari Otonomi Kampus Menuju Akses Keadilan

Minggu, 18 Januari 2026 - 23:47

Negara untuk Warga atau Warga untuk Negara? Membaca Indonesia Hari Ini lewat Cermin La Politica Aristoteles

Berita Terbaru