SUARA UTAMA, Probolinggo – Dugaan Praktik Pungutan liar (Pungli) dengan cara oknum komite mengandeng konveksi dan Toko penyedia seragam di Lingkungan SMP Negeri 1 Maron. Hal tersebut mendapat Sorotan tajam dari Ketua Pro Jamin Probolinggo yang tergabung di komunitas Pakopak dan membuat nya murka. 04/08/2025.
Pasal nya, praktek tersebut diduga salah satu modus dengan berbagai macam cara untuk menghindari tindak pidana pungutan liar (Pungli). Dugaan tersebut mencuat setelah “Budi Harianto” ketua pro jamin Probolinggo mendapatkan informasi dari beberapa narasumber yang enggan di publikasikan identitas nya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendapatkan informasi atau aduan dari beberapa orang yang tidak perlu kami sebutkan identitas nya. Yang mengumumkan atau yang mengadakan iuran untuk pembelian seragam di duga oknum kepala sekolah dan nominal nya cukup besar. Untuk menghindari dugaan pungli wali murid di buatkan surat persetujuan, itu salah satu modus nya. “Jelas nya.
Lebih lanjut kata Budi Harianto yang tergabung di komunitas Pakopak. Ia memaparkan Permendikbud tentang larangan bagi sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah untuk melakukan jual beli seragam sebagai syarat bagi PPDB.
“Kami mengutuk keras dengan adanya oknum oknum yang terlibat di dalam nya. padahal sudah jelas dalam penerimaan siswa baru (PPDB), diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2. Aturan ini melarang sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memungut biaya untuk pembelian seragam atau buku tertentu sebagai syarat PPDB. “Ucap nya.
Ia juga menambah bahwa tenaga pendidik, dewan pendidikan, Komite sekolah di larang untuk menjual seragam berdasarkan peraturan pemerintah (PP). “Selain itu, di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 181 dan 198 juga melarang pendidik, tenaga kependidikan, dewan pendidikan, dan komite sekolah menjual seragam atau bahan seragam. “Pungkas nya.
Sementara oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 Maron “Hj.Tentrem Sri Rahayu,S.Pd,M.Pd” melalui pesan singkat Whatsap prihal dugaan adanya penarikan sejumlah uang bagi siswa baru untuk pembelian seragam. Namun, tidak ada jawaban langsung ke media sampai berita ini di terbitkan.
Oknum kepala sekolah SMP Negeri Maron 1 menjawab konfirmasi media melalui ( Koordinator wilayah) Kecamatan Maron Bidang Pendidikan “Muslihatin S.Pd M.Pd” Secara tidak langsung ia mengakui adanya penarikan iuran untuk pembelian Seragam.
“Komite mengandeng konveksi dan toko untuk menyediakan seragam. terkait surat pernyataan di gunakan sekolah untuk menghitung jumlah pesanan. “Pesan dari oknum kepala sekolah SMP Maron 1 yang di teruskan ke media oleh Korwil.
Penulis : Ali Misno
