SUARA UTAMA, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) secara mendadak menunda pengumuman rilis data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa (15/7/2025), pukul 11.00 WIB. Penundaan ini diumumkan oleh BPS sebagai langkah untuk memastikan ketepatan dan kualitas data sebelum disampaikan ke publik.
“Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera,” demikian keterangan resmi BPS yang dikutip pada Selasa (15/7/2025).
Menurut BPS, keputusan ini diambil sebagai bagian dari komitmen lembaga terhadap penyajian data statistik yang akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. BPS juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan akibat penundaan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id), bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan,” tambah pernyataan dari Humas BPS.
- Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
- Oknum Kepala SDN Sumberagung Memilih Diam, Ketua DPC Projamin Geram Atas Dugaan Praktek Pungli dan Penjualan LKS
- Jokowi Perlihatkan Ijazah SD hingga S1 dalam Persidangan Kasus Polemik Ijazah
Sebagai catatan, BPS secara rutin merilis data kemiskinan dua kali dalam setahun. Data kemiskinan dan ketimpangan Maret biasanya diumumkan pada bulan Juli, sedangkan data periode September dirilis pada bulan Januari. Untuk semester pertama 2025, BPS semestinya mengumumkan Profil Kemiskinan di Indonesia dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dalam agenda yang rencananya digelar secara hybrid luring di Kantor BPS, Jakarta Pusat dan daring melalui Zoom serta kanal resmi YouTube BPS.
Penundaan ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik. Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menilai bahwa alasan peningkatan kualitas data tidak cukup menjawab keresahan masyarakat.
“Dalam konteks global dan nasional, penundaan ini tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan teknis. Ada indikator yang memperlihatkan bahwa data kemiskinan telah menjadi isu strategis dan politis. BPS perlu terbuka menjelaskan kendala yang menyebabkan penundaan, apakah dari sisi metodologi, validasi, atau proses pengolahan. Laporan ini harus dapat diakses publik dan mencantumkan estimasi waktu rilis baru,” tegasnya.
Menanggapi penundaan ini, Yulianto Kiswocahyono, SE., SH., BKP selaku Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, juga memberikan pandangannya. Menurutnya, transparansi dan konsistensi data sangat penting dalam menjaga stabilitas ekspektasi pelaku usaha dan investor.
“Data kemiskinan bukan hanya menjadi bahan evaluasi kebijakan sosial, tetapi juga menyangkut persepsi dunia usaha terhadap arah ekonomi nasional. Penundaan ini perlu dijelaskan secara rinci, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Kami memahami pentingnya validasi data, tapi kepastian waktu rilis juga sangat dibutuhkan,” ujar Yulianto.
Ia menambahkan bahwa kejelasan komunikasi dari BPS akan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas data pemerintah dan mendukung proses pengambilan keputusan di sektor riil maupun fiskal.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita: Wartawan Suara Utama
