SUARA UTAMA, Probolinggo – Pagu anggaran Dana Desa (DD) di seluruh Indonesia khususnya di kabupaten Probolinggo Jawa Timur tahun anggaran 2026, di pangkas sekira 60% lebih. Di tahun ini citra kepala desa di Pertaruhkan, Selain siap menerima cibiran dari masyarakat setempat. 27/02/2026.
Warga masyarakat kabupaten Probolinggo yang mengatasnamakan dirinya sebagai pedagang kayu “JML” Saat bertemu media menyampaikan informasi yang di dapatkan nya perihal pemotongan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026. Menurutnya, Citra kades di tahun 2026 di Pertaruhkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Informasi nya di tahun ini (2026) Anggaran Dana Desa di potong sekitar 60%. Sisanya itu tetap masih ada mandatori yaitu penganggaran yang bersifat wajib seperti RTLH, BLTDD dan KETAHANAN PANGAN. Kenapa DD tidak di hapus Rp.0% saja biar semua di transfer agar citra kades tidak selalu menjadi cibiran. jadi kades itu hanya menerima Siltap. “Ucap nya
Ia mengatakan, bahwa kepala desa khususnya di kabupaten Probolinggo harus siap mental menghadapi cibiran dari warga nya sendiri. menurutnya, jika penerima BLT DD di kurangi dengan keterbatasan anggaran,maka akan timbul masalah baru di desa tersebut.
“Seperti BLTDD wajib di lakukan sementara anggaran sangat berkurang, otomatis penerima BLT DD nanti di kurangi melalui Musdes. Ini akan menjadi persoalan baru karena penerima BLT DD tahun kemarin sudah tepat benar benar warga yang rentan dan tidak tersentuh bantuan apapun.mudah mudahan yang tidak masuk BLT DD bisa tercover dengan PKH. “Ucap nya.
Lebih lanjut Ia menambahkan, Berdasarkan informasi yang di dapatkan nya, PMT Posyandu selalu menjadi sorotan. bahkan Ia membandingkan dengan program MBG yang di duga tidak berdampak secara langsung kepada ekonomi masyarakat. Ia juga mempertanyakan kenapa MBG tidak bekerja sama dengan Bumdes?.
“PMT Posyandu di desa desa kerap kali jadi sorotan untuk membuat personal di desa. Padahal sudah jelas di manfaatkan masyarakat, yang memasak melalui ibu kader di desa. sedangkan MBG, apakah selama ini di kira sudah sesuai?. kenapa Program MBG tidak melibatkan Bumdes untuk menyuplai bahan bahan nya?. “Pungkas nya.
Sementara team media mengklarifikasi salah satu kepala desa di kabupaten Probolinggo yang enggan di publikasikan identitas nya. Ia mengakui adanya pemangkasan anggaran Dana Desa tahun 2026. Ia mengaku pasrah, manut serta mendukung program presiden Prabowo.
“Ini realita yang ada di masyarakat kita sebagai pengabdi di desa berada di garda depan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan segala warna persoalan yang ada di desa. kami hanya bisa manut dan mendukung apa yg menjadi ASTACITA presiden kita. “Ucap nya.
Penulis : Ali Misno
