Oleh: Eko Wahyu Pramono – Anggota IWPI
SUARA UTAMA – 22 Agustus 2025 – Di tengah-tengah kemeriahan perayaan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita yang tak terduga. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yang langsung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Praktik pemerasan ini sudah berlangsung sejak 2019 dan melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan, dengan total kerugian yang mencapai Rp 81 miliar. Tak tanggung-tanggung, Noel sendiri diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar serta sebuah motor Ducati sebagai “bonus.” Bayangkan, betapa mirisnya, di tengah bulan kemerdekaan ini, kita malah dihadapkan pada berita semacam ini.
Kasus ini memantik beragam respons dari publik. Ada yang berpikir bahwa ini adalah isu yang digunakan untuk meretakkan hubungan antara Jokowi dan Prabowo, mengingat Noel adalah bagian dari kelompok Jokowi Mania. Ada juga yang berpikir bahwa ini hanyalah taktik untuk mengalihkan perhatian dari perlawanan rakyat terhadap pajak yang semakin menekan. Tak sedikit pula yang melihat ini sebagai langkah Prabowo untuk “bersih-bersih” di internal partainya.
Dari Ojek Online ke Kursi Wamenaker, Kok Bisa?
Namun ada dua hal yang benar-benar menarik dari peristiwa ini yang layak untuk kita telaah. Pertama adalah karier kilat Immanuel Ebenezer. Pada 2016, beliau bahkan harus berjuang keras sebagai ojek online di Jakarta, sampai-sampai menggunakan surat nikahnya sebagai jaminan saat bekerja. Baru tiga tahun kemudian, pada 2019, dia berhasil mendirikan dan memimpin kelompok relawan Jokowi Mania yang sukses mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Tak lama setelah itu, dia langsung diangkat menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, pada Juni 2021, meskipun pada Maret 2022, dia harus dikeluarkan karena mendukung Munarman dalam persidangan terorisme. Pada 2024, ia bergabung dengan Partai Gerindra, meski gagal masuk ke DPR. Lalu, pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengangkatnya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kecepatannya dalam meniti karier sangat menarik, tapi apakah ada tips dan trik rahasia yang bisa membuat karier seseorang melejit secepat itu?
Koruptor teriak Hukuman Mati Bagi Koruptor
Hal kedua yang menarik adalah tentang pendapat Noel sendiri yang kerap mengusulkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Di tengah-tengah sorotan kasusnya, Noel bahkan dijadwalkan menjadi narasumber dalam acara talkshow yang bertajuk “Hukuman Mati & Efek Jera untuk Koruptor” pada 25 Agustus 2025. Ironis bukan? Seorang yang secara terbuka mengusulkan hukuman mati bagi koruptor, justru harus memakai rompi oranye KPK setelah ditangkap karena terlibat dalam praktik pemerasan. Begitu cepat karma bekerja.
Kemewahan yang Tak Masuk Akal
Tentu saja, kisah ini makin menarik ketika kita melihat barang bukti yang disita oleh KPK, seperti motor Ducati dan mobil mewah milik Noel. Memang, kita tak bisa mengelak bahwa kehidupan pejabat publik sering kali tak terjangkau oleh publik biasa. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana bisa DJP tidak melihat adanya kejanggalan dalam laporan pajak Noel? Sebagai pejabat publik, pendapatan dan aset yang dimiliki oleh Noel seharusnya bisa dengan mudah dilihat oleh DJP, apalagi dengan adanya deretan mobil mewah dan motor Ducati yang dimilikinya. Lantas, kenapa DJP seolah tutup mata dalam hal ini? Padahal, kita yang hanya sedikit saja melakukan kesalahan dalam SPT Tahunan bisa langsung dikejar-kejar untuk bayar sanksi. Seharusnya, DJP juga berani mengusut harta yang tidak sesuai milik para pejabat kita. Dalam kasus Noel, DJP tampak terlewatkan.
Fenomena Gunung Es di Lautan Korupsi
Namun, yang lebih menohok adalah kenyataan bahwa kasus Noel ini hanyalah bagian dari fenomena yang lebih besar, ibarat gunung es yang terlihat di atas permukaan laut. Sementara kita disuguhi berita-berita yang menyakitkan seperti ini, di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi, rakyat masih dipaksa untuk menanggung beban pajak yang semakin mencekik. Sayangnya, sebagian besar hasil pajak itu malah digunakan untuk membayar para elit yang terlibat dalam skandal dan kasus korupsi, sementara hak-hak rakyat sering terabaikan.
Wujudkan Proses Hukum yang Tegas dan Transparan
Saat ini, kita membutuhkan langkah yang lebih tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku korupsi. Sebagai contoh, permintaan amnesti yang diajukan oleh Noel menimbulkan banyak pertanyaan. Seharusnya, pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana tidak bisa mendapatkan pengampunan begitu saja. Jika ini terus dibiarkan, kita akan menciptakan preseden buruk bagi pejabat di masa depan yang merasa bisa lolos dari hukuman. Oleh karena itu, proses hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.
Terakhir, saya mengusulkan agar pemerintah segera sahkan RUU perampasan aset bagi pelaku korupsi, serta menerapkan hukuman mati bagi pejabat publik yang terbukti terlibat dalam korupsi. Kita butuh langkah tegas yang lebih nyata, bukan hanya retorika semata.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
