SUARA UTAMA, Merangin – Aktivitas penambangan tanah urug atau lazim disebut galian C dan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), sejak beberapa bulan terakhir kian marak tepatnya di RT 11, Tanjung Bukit Stuo,
Rantau Panjang, Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. (15/10/24).
Selain ilegal karena diduga tidak mengantongi legalitas, aktivitas tersebut juga diduga kuat tidak membayar kewajiban pajak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media ini di lapangan mendapati jika aktivitas PETI dan Galian C yang menggunakan alat berat Excavator tersebut adalah milik mantan anggota DPRD Kabupaten Merangin berinisial ‘MT’.
“Punya ‘MT’ bang, Mantan anggota DPRD Kabupaten Merangin 1 periode dulu bang, dia mau maju dua periode tapi dak dapat lagi, akhirnya dimasukannya alat berat disana, Dia NGEBOK ,seklian ngambik batu juga, Batu di jualnya itu bang, Emang betul itu milik pribadi ,tapi itu dampak nya luar biasa, informasinya juga kelurahan memberi izin tanpa sepengetahuan masyarakat, padahal warga banyak yang dak boleh,” Demikian kata seorang warga yang sengaja namanya tidak di publish.
Ia menambahkan, Lumpur dan limbah dari aktivitas penambangan telah mencemari sumber air yang menjadi kebutuhan pertanian dan masyarakat. Hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, kerusakan jalan akibat aktivitas truk pengangkut hasil tambang juga perlu menjadi perhatian.
Debu dan limbah pasir yang berserakan di jalan raya tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak infrastruktur jalan.
Sementara itu hingga berita ini di publish, pihak Media ini belum bisa mengkonfirmasi kepada ‘MT’, guna untuk di dengar penjelasannya terkait dengan hal tersebut.
Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab terhadap Kuari yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini harus segera diidentifikasi dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengabaikan aturan yang melakukan aktivitas PETI maupun galian C tanpa izin.
Untuk itu kepada pihak berwenang, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, agar melakukan tindakan cepat dan efektif dalam menertibkan kuari ilegal ini, Masyarakat setempat juga mengharapkan kegiatan yang mencurigakan atau ilegal meminta tindakan tegas kepada pihak instansi terkait agar dapat diatasi dengan segera.
Penulis : Ady Lubis
Editor : Supriyadi Lubis
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
