Oleh: Eko Wahyu Pramono – Mahasiswa Ilmu Hukum
SUARA UTAMA – Di tengah geliat budaya populer lokal, salah satu fenomena yang menyita perhatian di sejumlah daerah Jawa Timur adalah karnaval sound horeg arakan truk bermuatan speaker raksasa yang menggelegar dengan musik berdentum keras, disertai aksi joget dari sejumlah peserta, termasuk perempuan dan ibu-ibu, dengan gaya ekspresif dan penuh energi.
Bagi sebagian masyarakat, ini adalah bentuk hiburan rakyat. Namun bagi sebagian lainnya, praktik ini menyisakan kegelisahan tentang arah dan nilai-nilai kebudayaan lokal yang tengah bergeser.
Panggung Ekspresi atau Banalitas Budaya?
Sound horeg telah menjelma bukan hanya sebagai parade musik, tetapi juga menjadi ruang ekspresi dan eksistensi sosial komunitas desa. Anak-anak muda dan bahkan orang tua antusias terlibat dalam komunitas ini, menciptakan dinamika budaya baru. Sayangnya, dalam proses tersebut, batas antara ekspresi kreatif dan pelanggaran norma sosial sering kali menjadi kabur.
Fenomena tampilnya perempuan dalam balutan busana mencolok dan gaya joget sensual di ruang publik kini bukan lagi pemandangan langka. Beberapa remaja bahkan menganggap penampilan di panggung sound horeg sebagai jalan pintas menuju popularitas lokal. Ungkapan seperti “kalau goyangnya asyik bisa jadi artis sound horeg” menjadi narasi yang beredar.
Namun perlu dipertanyakan: apakah popularitas semacam ini memberikan ruang pemberdayaan, atau justru menjerumuskan pelakunya ke dalam eksposur yang rentan terhadap pelecehan dan stereotip negatif?
Ketika Ekspresi Berbenturan dengan Etika Publik
Dalam masyarakat demokratis, hak berekspresi adalah bagian dari kebebasan individu. Namun ketika ekspresi tersebut berlangsung di ruang publik dan berpotensi memengaruhi kelompok rentan seperti anak-anak, maka dibutuhkan pertimbangan yang matang.
Apa yang disaksikan anak-anak ketika menghadiri karnaval semacam ini? Apakah pesan yang mereka tangkap tentang keberhasilan, ekspresi, dan nilai-nilai sosial sesuai dengan harapan pendidikan kultural yang sehat?
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang menyatakan keprihatinan dan mengeluarkan larangan atas praktik joget vulgar di sound horeg menjadi salah satu respons moral. Namun respons tersebut sering kali tidak cukup kuat membendung popularitas acara ini. Bahkan sebagian warga justru menganggap fatwa tersebut tidak relevan, dengan anggapan “hiburan rakyat kok diharamkan?”
Saatnya Negara dan Masyarakat Berperan Aktif
Tanggung jawab tidak bisa dibebankan hanya pada individu. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas budaya perlu terlibat aktif dalam mengelola ruang publik dan kebudayaan.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Penetapan batas maksimal tingkat kebisingan (desibel) untuk acara publik,
- Pengaturan jam operasional karnaval,
- Pelarangan konten atau aksi yang berbau eksploitasi seksual di ruang publik,
- Edukasi budaya dan literasi media di tingkat lokal.
Bukan untuk mematikan kreativitas, tetapi untuk membangun ruang budaya yang sehat dan inklusif bagi semua kalangan.
Menata Ulang Arah Budaya Populer Desa
Dalam salah satu wawancara, seorang warga mengatakan bahwa anaknya enggan pulang karena dilarang tampil di acara joget sound horeg. Di sisi lain, ada orang tua yang merasa dilema saat anaknya tampil terbuka di depan umum, padahal dikenal religius di komunitasnya. Cerita-cerita ini menjadi cerminan kompleksnya dinamika sosial di balik panggung hiburan desa.
Sound horeg bisa menjadi ruang seni, perayaan kolektif, bahkan ajang ekonomi. Namun jika dibiarkan tanpa panduan nilai dan etika, ia bisa berubah menjadi panggung yang menimbulkan keresahan sosial.
Apakah kita akan membiarkan arah budaya rakyat melaju tanpa kompas, atau mulai menatanya agar lebih berpihak pada martabat manusia dan keberlanjutan nilai?
Sound horeg adalah cermin. Dan seperti semua cermin, ia memantulkan wajah masyarakat kita saat ini. Tugas kita bukan memecahkannya, tapi membersihkannya agar yang tampak bukan kekacauan, melainkan potensi kultural yang terarah.
Penulis : Odie Priambodo
Editor : Andre Hariyanto
Sumber Berita : Wartawan Suara Utama
