Padang,suarautama.id-
Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi-politik yang semakin tajam. Fenomena ini berpotensi mengancam stabilitas nasional jika tidak segera diatasi. Dalam konteks inilah Soemitronomics – pemikiran ekonomi politik ala Prof. Soemitro Djojohadikusumo – kembali relevan untuk menjadi panduan arah kebijakan pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Andre Hariyanto Kantongi Sertifikat UKW Harian Kompas, Resmi Kompeten sebagai Wartawan Dewan Pers
- Aparatur Desa Tagih Janji Bank Jatim Cabang Kraksaan, Pimpinan Sibuk Full Hingga 10 Hari Kerja Tidak Bisa Temui Media
- Oknum Kepala SDN Sumberagung Memilih Diam, Ketua DPC Projamin Geram Atas Dugaan Praktek Pungli dan Penjualan LKS
Soemitronomics bukan sekadar teori ekonomi, tetapi ideologi pembangunan yang menempatkan negara sebagai “orkestrator” pembangunan, memastikan industri strategis terlindungi, dan pemerataan ekonomi tercapai.
Sejarah dan Fondasi Soemitronomics
Pemikiran Soemitronomics pertama kali tampak dalam karya Soemitro Kredit Rakyat di Masa Depresi (1943). Penerapan nyatanya terlihat pada Program Benteng era Kabinet Natsir (1950–1953) yang bertujuan melahirkan pengusaha pribumi dan menutup jurang kesenjangan warisan kolonial.
Program ini menjadi embrio Soemitronomics dan sejalan dengan gagasan John Maynard Keynes yang menekankan peran aktif negara dalam pemulihan ekonomi.
Relevansi di Era Presiden Prabowo
Presiden Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia menegaskan bahwa Indonesia harus mengelola kekayaan alamnya untuk kepentingan rakyat. Beberapa kebijakan yang sejalan dengan Soemitronomics antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – harus menggandeng warung rakyat (Warteg, RM Padang, Warung Sunda, dll) agar menciptakan multiplier effect ke UMKM.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) – perlu dibangun dengan pendekatan bottom-up agar mandiri dan berkelanjutan.
Kebijakan Purbaya – stimulus Rp 200 triliun perlu disinergikan dengan sektor riil, diperluas ke BPD/BPR, serta diawasi ketat untuk mencegah kebocoran.
Ajakan Nasional: Deklarasi Gerakan Ekonomi Rakyat
Penulis mengusulkan Deklarasi Gerakan Ekonomi Rakyat (DGER) sebagai momentum persatuan nasional untuk memotong rantai ketimpangan ekonomi. DGER diharapkan menjadi gerakan bersama seluruh komponen bangsa, layaknya Proklamasi 1945 atau Mosi Integral Natsir 1950.
Soemitronomics adalah oase bagi rakyat yang telah lama menunggu keadilan ekonomi. Presiden Prabowo diharapkan mengambil langkah berani untuk menghidupkan semangat Soemitro, menjadikan negara sebagai arsitek pembangunan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi di atas 6% dapat tercapai secara merata.
Penulis : Ziqro fernando
Editor : Ziqro fernando
