Lapas Pasir Pangaraian Hadiri Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi XIII DPR RI

- Penulis

Kamis, 13 November 2025 - 12:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Lapas Pasir Pangaraian Ikuti Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi XIII DPR RI (Linda Perawati/SUARA UTAMA)

FOTO: Lapas Pasir Pangaraian Ikuti Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi XIII DPR RI (Linda Perawati/SUARA UTAMA)

SUARA UTAMA, Rokan Hulu – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mengikuti Rapat Dengar Pendapat engar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI yang digelar secara Daring pada Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini merupakan Agenda Nasional yang diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dilingkungan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Riau.

Dalam Kegiatan tersebut Kepala Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian, Efendi Parlindungan Purba mengikuti kegiatan ini secara langsung sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi XIII DPR RI.

Melalui kegiatan ini,kami dapat memahami bahwa keikutsertaan Lapas dalam RDP merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel, sekaligus menerima masukan dan memahami arah kebijakan konstruktif dari Komisi XIII DPR RI.

“Harapannya,hasil RDP ini dapat memperkuat Pelaksanaan tugas dan fungsi permasyarakatan di daerah,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya RDP ini, Lapas kelas IIB Pasir Pangaraian berharap sinergi antara DPR RI, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Khususnya seluruh jajaran Permasyarakatan di wilayah Riau dapat terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan professional, humanis dan berintegritas.

Penulis : Linda Perawati

Editor : Dzakira Talita Zahra & Mas Andre H

Sumber Berita : Wartawan Suara Utama

Berita Terkait

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kaleidoskop 2025: Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Bencana Tata Kelola
Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi
Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi
Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan
Ironi Merangin: Jembatan Hampir Ambruk, Warga Terjatuh, Pemerintah Belum Juga Hadir
Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi
Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:16 WIB

Pemerintah Sesuaikan PTKP 2025 untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:11 WIB

Kaleidoskop 2025: Bukan Sekadar Bencana Alam, tetapi Bencana Tata Kelola

Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:46 WIB

Andi Jadi Sorotan: Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Mampun Diduga Tak Sesuai Aturan Transparansi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:56 WIB

Proyek Sumur Bor APBN di Dusun Baru Diduga Tidak Transparan, Warga Pertanyakan Tanpa Papan Informasi

Sabtu, 13 Desember 2025 - 05:16 WIB

Bidan PPPK Desa Beringin Sanggul Dinilai Tak Maksimal, Warga Minta Dinkes Merangin Turun Tangan

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:53 WIB

Proyek Drainase Tanpa Papan Informasi di Kelurahan Mampun Diduga Milik CV Masyarakat Merangin Mandiri: Warga Pertanyakan Transparansi

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:30 WIB

Pernah Berhadapan dengan Hukum, Eko Wahyu Pramono Kini Aktif di Advokasi Publik

Jumat, 12 Desember 2025 - 17:49 WIB

Memahami SP2DK dari Kacamata Wajib Pajak dan Fiskus

Berita Terbaru