SUARA UTAMA, Probolinggo – Pencairan dana afirmasi untuk sekitar 160 Desa di kabupaten Probolinggo Jawa Timur di informasikan cair pada akhir tahun 2026. Pencairan alokasi afirmasi DD yang baru terealisasi pada akhir tahun (November 2026) terindikasi berdampak langsung pada percepatan penyelesaian kegiatan akhir tahun dan berisiko keterlambatan serapan anggaran. 13/08/2026.
Di lansir dari pemberitaan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Probolinggo “Kristiana Ruliani” saat di konfirmasi Media melalui pesan singkat whatsap. Ia mengaku belum ada pengajuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Probolinggo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Welaikum salam. Monggo terkait desa di PMD. Belum ada pengajuan, infonya nanti bulan November tahap 01 nya di TW 4 sesuai RAK. “Jawab Kepada BPKAD kabupaten Probolinggo
- Diduga Belum Terbit SPK, Proyek Irigasi Sekira 7 Titik di Kabupaten dan Kota Probolinggo Terindikasi Menabrak Aturan dan Undang-Undang
- Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
- Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Menanggapi informasi tersebut, Warga masyarakat kabupaten Probolinggo yang sehari hari nya sebagai kuli bangunan “JN” mengatakan, Pencairan dana afirmasi di akhir tahun terindikasi berdampak pada kwalitas pekerjaan. Menurutnya, Pemdes akan tergesa gesa untuk menyelesaikan pekerjaan fisik nya.
“Dana afirmasi DD desa tertinggal, itu kan ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur, jika di cairkan pada bulan November, Yang pasti pekerjaan akan di kebut karena menjelang akhir tahun. dampak nya akan berpengaruh pada kwalitas pekerjaan. apalagi nanti musim hujan. “Ucap nya.
Senada di sampaikan salah satu pedagang sayur “TF” saat jumpa media. Ia berpendapat pencairan dana afirmasi DD di akhir tahun 2026. berpotensi akan berdampak pada DD tahun 2027. Ia berharap pemerintah kabupaten Probolinggo untuk membantu dan mengasihi pemerintah desa.
“Pemdes harus siap untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan SPJ nya. Karena apabila SPJ terlambat atau ada kesalahan, maka akan berdampak kepada DD di tahun 2027. Seharusnya, pemerintah kabupaten Probolinggo memikirkan itu. Kasian pemerintah desa, jangan sampai pemerintah desa menjadi kambing hitam. “Tegas nya.
Penulis : Ali Misno
