83.960 Posbankum, 14 Ribu Perkara Berakhir di Meja Mediasi

- Publisher

Rabu, 30 September 2026 - 02:35 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

💰 Ayo Dukung Keberlanjutan Media & Jurnalisme
+ Berpartisipasi

SUARA UTAMA – Jakarta. Pemerintah mencatat 14 ribu dari sekitar 16 ribu perkara yang masuk ke Pos Bantuan Hukum atau Posbankum telah diselesaikan melalui mediasi.

Penyelesaian perkara di tingkat desa dan kelurahan itu, menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp1,2 triliun karena perkara tidak berlanjut ke pengadilan.

Hingga September 2026, pemerintah telah membentuk 83.960 Posbankum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pos layanan ini disiapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum sekaligus menangani perkara-perkara yang masih memungkinkan diselesaikan melalui musyawarah.

“Saya laporkan kepada Bapak Presiden, telah terbentuk kurang lebih sekitar 83.960 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia,” kata Supratman seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa, ( 29/9/2026 ).

Menurut Supratman, jumlah pengaduan yang diterima Posbankum telah mencapai sekitar 16.000 ribu kasus.

Sebagian besar perkara tersebut, yakni sekitar 14.000 ribu kasus, dapat diselesaikan melalui mediasi dengan pendekatan restorative justice.

“Dari 83.960 ribu sekian Posbankum yang sudah terbentuk, jumlah aduan yang masuk itu kurang lebih 16.000 ribu kasus yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 ribu,” ujar dia.

BACA JUGA :  Lapas Bangko Bersama TNI-Polri Gelar Razia Gabungan, Tes Urine Petugas dan Warga Binaan Negatif Narkoba

Perkara yang ditangani Posbankum antara lain sengketa tanah antar tetangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta perkara-perkara ringan yang tidak selalu harus berujung pada proses persidangan.

Dalam perkara tertentu, mediasi dipandang dapat menjadi jalan penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial para pihak yang bersengketa.

Supratman mengatakan penyelesaian melalui restorative justice juga dapat menekan beban negara dalam pembiayaan proses peradilan.

Ia memperkirakan negara dapat menghemat sekitar Rp1,2 triliun apabila 14 ribu perkara yang telah dimediasi itu tidak diteruskan ke pengadilan.

BACA JUGA :  Pemkab Merangin Matangkan Penertiban Kios PKL di DMJ, Eksekusi 30 September

“Kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restorative justice ini negara bisa menghemat Rp1,2 triliun dari penyelesaian kasus,” katanya.

Pemerintah menempatkan Posbankum sebagai pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Keberadaan pos ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengakses keadilan, tetapi juga mendorong penyelesaian konflik yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Bagi pemerintah, penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice bukan semata soal mengurangi jumlah perkara di pengadilan.

Mekanisme tersebut juga diarahkan untuk memulihkan hubungan antarwarga, mencegah konflik berkepanjangan, dan menguatkan penyelesaian masalah secara musyawarah di tengah masyarakat.

Penulis : Arman Pramana Sulu

Editor : Arman Pramana Sulu

Sumber Berita: Bapelkum Kota Bitung

Berita Terkait

Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!
Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura
Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026
Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga
10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU
Pak YES Raih Memorandum Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Lamongan
Sinergi Pemanfaatan Lahan Tidur, Pemkot Pangkalpinang dan Polri Sulap Lahan Polsek Jadi Kebun Jagung
Sudarsono pimpin upacara Hari Pahlawan, Ajak jajaran melangkah bersama melanjutkan perjuangan
Berita ini 64 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 18:57 WIB

Nama Budi dan Hamzah Mencuat dalam Dugaan PETI Hutan Adat Guguk, Jangan Sampai Ada yang Kebal Hukum!

Sabtu, 14 November 2026 - 10:43 WIB

Luncurkan Gerakan “Indonesia Asri”, Pemkot Pangkalpinang Pasang Target Rebut Kembali Piala Adipura

Sabtu, 14 November 2026 - 10:28 WIB

Pangkal Pinang Ukir Sejarah, Resmi Keluar Sebagai Juara Umum PORPROV VII Babel 2026

Kamis, 12 November 2026 - 13:06 WIB

Sinergi Tiga Pilar dan RT/RW, Pemkot Pangkalpinang Genjot Validasi Data Perlinsos Pajak Daerah dan Keamanan Digital Warga

Kamis, 12 November 2026 - 10:56 WIB

10.086 Titik Lampu Jalan Segera Terangi Lamongan, Pemkab Gandeng PT PII Lewat Skema KPBU

Berita Terbaru

Chat via WhatsApp